Banyak negara di dunia, dan yang tergabung dalam Joint Learning Network (JLN) for Universal Health Coverage (UHC) sedang berupaya menuju Cakupan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduknya, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara penggagas JLN, Filipina, Thailand, China dan Korea. Umumnya Jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah, tentara/polisi, pegawai swasta formal dan masyarakat miskin dan tidak mampu sudah ada mekanisme yang mengatur dan sudah berjalan meskipun masih ada hal yang perlu disempurnakan di lapangan. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pengemudi, pedagang kaki lima dan pekerja mandiri lainnya beserta anggota keluarganya memiliki jaminan kesehatan. Demikian pernyataan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. Ph.D Wakil Menteri Kesehatan RI, yang disampaikan pada pembukaan pertemuan High Level Forum untuk perluasan cakupan sektor informal menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 30 September 2013.
Lebih jauh Wamenkes RI mengatakan, khusus untuk Indonesia hal itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan dan memerlukan masukan dari berbagai pihak mengingat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan segera dilaksanakan pada Januari 2014. Semua penduduk Indonesia termasuk pekerja informal dan formal pada akhir tahun 2019 akan memiliki jaminan kesehatan. Namun keadaan saat ini, sebagian besar pekerja sektor informal belum tercakup dalam jaminan kesehatan. Meskipun ada perluasan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari 76,4 juta orang menjadi 86,4 juta yang akan dikelola oleh BPJS tahun 2014, namun pekerja sektor informal ini masih belum tercakup dalam jaminan kesehatan.
Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tidak mendapatkan gaji (unsalaried) dan tidak memiliki hubungan formal perusahaan-karyawan atau disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja. Ada sekitar 73,2 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori pekerja sektor informal (diantaranya 53,2 juta mendapatkan upah dan 20 juta tidak mendapatkan upah).
Menurut Informal Economy Study (IES) tahun 2011/2012, sekitar 31,2 juta pekerja sektor informal (yang mendapat upah) tidak akan ditanggung jaminan kesehatan pada tahun 2014.
Persoalan yang perlu diperhatikan adalah, akan ada sejumlah besar pekerja informal yang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran, harus membayar iuran/kontribusi kepada BPJS Kesehatan, termasuk pekerja informal yang dekat titik cut off (pemisah antara wajib membayar dan tidak); yaitu dengan hanya sedikit peningkatan pendapatan. Namun hal ini akan mengakibatkan mereka harus membayar iuran/kontribusi secara penuh dan begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, jika semua pekerja sektor informal mendapat subsidi bantuan iuran, maka akan terjadi orang dengan kemampuan membayar yang sama akan diperlakukan secara berbeda berdasarkan status hubungan kerja mereka (formal versus informal).
Di negara lain, kontribusi pemerintah ternyata mendorong terjadinya informalisasi yang lebih besar. Kemampuan membayar dan kemauan membayar iuran jaminan kesehatan merupakan dua isu yang perlu diperhatikan. Masyarakat belum beranggapan bahwa iuran sebagai sesuatu hal yang baik. Hal ini dilihat dari masih tingginya pengeluaran langsung (out-of-pocket), serta belum maksimalnya penggunaan fasilitas layanan. Di sektor keuangan, iuran jaminan kesehatan diperlukan untuk menjamin kebijakan fiskal yang sehat dan sebagai komplemen terhadap anggaran pemerintah yang terus meningkat untuk sektor kesehatan dan subsidi jaminan kesehatan masyarakat miskin, ujar Wamenkes RI.
Oleh sebab itu pemerintah menggelar high level forum ini yang didukung oleh AUSAID, JLN, WHO, GIZ dan World Bank sebagai upaya mempercepat proses perluasan cakupan masyarakat dari sektor informal.
Pada kesempatan tersebut Wamenkes RI menyampaikan bahwa tujuan pertemuan high level forum ini adalah Pertama, mengkaji isu perluasan cakupan kesehatan dengan fokus pada masyarakat hampir miskin dan sektor informal berdasarkan pengalaman antar negara. Kedua, mempresentasikan isu-isu dan pendekatan dari negara masing-masing, dan mendiskusikan solusi yang mereka tempuh untuk mengatasi masalah cakupan kesehatan semesta (UHC), membahas bagaimana pengalaman mereka mengatasi masalah cakupan kesehatan untuk kelompok populasi yang lebih sulit dijangkau. Ketiga, mendapat gambaran dampak dari pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan tenaga kerja, kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi makro.
Keempat, mengembangkan perpaduan praktik terbaik global dan mengembangkan beberapa pendekatan langkah demi langkah untuk mengembangkan pilihan dan solusi guna menjangkau masyarakat sektor informal.
Peserta forum berjumlah sekitar 100 orang, terdiri dari para pengambil kebijakan di tingkat nasional, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten, wakil rakyat, lembaga profesi, akademisi, wakil organisasi masyarakat, praktisi BPJS, dengan narasumber JLN countries dalam dan luar negeri. Informasi acara dapat diakses di www.aiphss.org dan www.sehatnegeriku.com www.depkes.go.id, halo kemkes (kode lokal) 500567
Dewasa ini, salah satu masalah yang dihadapi dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia adalah masalah distribusi tenaga dokter, meskipun sebetulnya jumlah dokter yang ada sekarang sudah hampir mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2012, tercatat rasio 36 dokter untuk 100.000 penduduk, sedangkan target yang akan dicapai adalah 40 dokter untuk 100.000 penduduk pada tahun 2014. Masalah distribusi dokter di Tanah Air kita antara lain terkait dengan kurangnya minat para dokter muda untuk bekerja di daerah terpencil.
Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, yang direkam dan ditampilkan pada acara Peringatan Satu Abad Pendidikan Dokter di Surabaya dengan tema “Memberi yang Terbaik dalam Mendarmabaktikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran untuk Kesehatan Bangsa” yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kamis (17/10).
“Terkait masalah distribusi tenaga dokter, Pemerintah menyikapinya dengan menyediakan insentif bagi para dokter yang bertugas di daerah terpencil dan memberikan beasiswa untuk mengikuti pendidikan spesialis”, ujar Menkes.
Menkes juga menerangkan, Undang-undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengamanatkan solusi dalam pemenuhan jumlah dan distribusi dokter dan dokter spesialis di Tanah Air. Solusi yang diamanatkan adalah afirmasi daerah yang kekurangan tenaga dokter atau dokter spesialis dengan: 1) pemberian beasiswa, 2) pendidikan kedokteran di rumah sakit atau wahana pendidikan kedokteran, dan 3) pelaksanaan internsip.
“Program internsip dalam proses pendidikan dokter adalah bagian dari pengembangan profesi dokter yang merupakan proses pemahiran dalam menghadapi pasien yang sesungguhnya. Saya berharap agar para dokter yang baru lulus tidak menganggap program internship ini merupakan suatu hambatan”, kata Menkes.
Pada kesempatan tersebut, Menkes meminta agar Fakultas Kedokteran di Indonesia menanamkan sejak dini kepada para mahasiswanya, agar: 1) Terpanggil melayani masyarakat yang memerlukan dokter di berbagai pelosok Tanah Air, 2) Bangga dan ikhlas memberikan layanan terbaik kepada masyarakat – dimana pun mereka berada dan siapa pun mereka, serta 3) Memberikan komitmen kuat pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia bagi terwujudnya bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
“Saya perlu mengingatkan kepada seluruh fakultas kedokteran, agar setiap dokter yang dihasilkan hendaknya mampu menjadi the five star doctor, yaitu dokter yang mampu menampilkan jati dirinya sebagai: Care Provider, Community Leader, Decision Maker, Communicator, dan Manager”, tandas Menkes.
Pendidikan kedokteran dimulai dengan dibukanya School tot Opleiding voor Indische Artsen (STOVIA) di Jakarta pada 1898 dan Nederlands Indische Artsen School (NIAS) di Surabaya pada 1913. lebih dari satu abad terakhir ini pendidikan kedokteran telah berkembang pesat di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah berdiri 31 fakultas kedokteran negeri dan 40 fakultas kedokteran swasta.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail [email protected].
Pada tanggl 3 Februari 2015, Kemenkes meluncurkan Program Nusantara Sehat (NS). Program ini diluncurkan sebagai salah satu prioritas kunci Kemenkes selama 5 tahun kedepan. Program NS adalah program penguatan pelayanan kesehatan primer yang fokus pada upaya promotif, preventif, dengan berbasis pada tim.
“Intervensi berbasis tim pada fasilitas layanan kesehatan ini merupakan suatu terobosan, karena tim-tim ditempatkan langsung diwilayah-wilayah terpencil dimana suatu sistem kegiatan bisnis akan dikembangkan di Puskesmas terpencil tersebut,” jelas Menkes Nila F. Moeloek pada acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Bina Upaya Kesehatan Dasar (BUKD), di Jakarta (25/3).
Tujuan utama program NS adalah mewujudkan layanan kesehatan primer yang dapat dijangkau oleh setiap anggota masyarakat, terutama oleh mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil di berbagai pelosok Nusantara.
Tim NS adalah para tenaga profesional kesehatan dengan latar belakang medis seperti dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian yang berusia di bawah 30 tahun. Besaran gaji/insentif bagi tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) adalah sebesar Rp.7.850.000,- ( Tujuh Juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dokter umum dan dokter gigi, sedangkan untuk Bidan/perawat/Tenaga kesehatan Lingkungan/Tenaga Gizi/ Ahli Teknologi Laboratorium Medik/ Tenaga kefarmasian / Tenaga Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Besaran gaji/insentif tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (Team based) dalam mendukung program Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan.
Tim pertama NS akan mulai bertugas pada tanggal 29 April 2015 hingga 2 tahun ke depan. Proses perekrutan telah dilakuan secara online dan direct assessment. Proses seleksi calon berdasarkan resume, tes tertulis, wawancara tatap muka, tes psikologi serta Focus Group Discussion (FGD) untuk menilai individu dalam dinamika kelompok. Bagi peserta yang telah lulus seleksi akan diberi pelatihan dan pembekalan oleh Pusdiklat Aparatur Kemenkes bekerja sama dengan Armabar, Fakultas Kedokteran UI dan RSCM serta Puskesmas.
Pada tahun 2015, lokus program NS direncanakan di Puskesmas kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik darat dan laut di 48 kab/Kota pada 15 Provinsi yaitu Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Bengkulu, NTT, Kalbar, Kaltim, Kaltara, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Dalam kegiatan Rakontek BUKD ini dilakukan penandatanganan komitmen mendukung Program NS oleh 48 Bupati/Walikota dari 15 provinsi lokus, disaksikan Menkes. Dukungan yang diharapkan dari Bupati/Walikota untuk keberhasilan program NS diantaranya adalah 1) Menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based); 2) Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas; 3) Menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim (team based) dalam mendukung program NS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email [email protected].
Surakarta, 28 Maret 2015. Peringati Hari TB Sedunia tahun 2015 BBKPM Surakarta adakan dalam rangkaian kegiatan mulai dari Kampanye Stop TB, Lomba Penyuluhan, Pembagian Souvenir dan Sarasehan Pegawai.
BBKPM Surakarta telah selesai menggelar beberapa kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari TB Sedunia tahun 2015. Kampanye Stop TB yang menjadi agenda rutin dilaksanakan pada 22 Maret 2015 dia area Car Free Day Slamet Riyadi. Kampanye dilakukan dengan aksi simpatik ‘long march‘ dari Depan Hotel Diamond hingga Hotel Dana dengan membawa beragam poster pesan kesehatan mengenai TB. Selain itu, BBKPM Surakarta juga membagikan masker bertuliskan “Stop Tuberkulosis” kepada masyarakat pengunjung Car Free Day.
“Kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit TB ini. Kami juga mengajak masyarakat dan juga media untuk membantu menemukan kasus TB dilingkungan sekitar ” ujar Kepala BBKPM Surakarta, Dr. Riskiyana Sukandhi Putra dalam wawancaranya dengan media. Kampanye ini diikuti oleh karyawan BBKPM Surakarta, Institusi Pendidikan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan didukung T.K Baiturrahman dan Bank Mandiri.
Selain kegiatan diluar gedung, BBKPM Surakarta juga peringati Hari TB dengan kegiatan di dalam gedung yaitu lomba penyuluhan, apresiasi kepada pasien/pelanggan dan sarasehan pegawai.
Lomba Penyuluhan diselenggarakan oleh Promkes BBKPM Surakarta di aula BBKPM Surakarta, Senin, 23 Maret 2025. Lomba ini bertujuan untuk menggali potensi para karyawan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Tema yang diusung dalam lomba penyuluhan ini adalah “Kesehatan Paru pada Remaja”. Lomba diikuti 10 orang peserta yang merupakan perwakilan dari unit-unit yang ada di BBKPM Surakarta. Juri Lomba berasal dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Solo Pos dan BBKPM Surakarta.
Puncak Peringatan Hari TB Sedunia yaitu tanggal 24 Maret 2015 diselengarakan di BBKPM Surakarta dengan menyajikan ketoprak humor untuk memberikan hiburan sebagai bentuk apresiasi kepada pasien/pengunjung sekaligus sebagai media penyampaian pesan kesehatan mengenai TB. Untuk sajian ketoprak humor ini BBKPM Surakarta bekerjasama dengan Tim Kesenian Balekambang Surakarta. Selain menampilkan Ketoprak Humor, BBKPM Surakarta menyediakan kudapan jajan pasar, pembagian balon untuk pasien anak, dan souvenir kepada pasien/pengunjung BBKPM Surakarta.
Rangkaian hari TB Sedunia ditutup dengan Sarasehan Pegawai di aula BBKPM Surakarta. Sebagai bentuk terima kasih BBKPM Surakarta kepada pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Sarasehan pegawai ini diisi dengan games, pembagian doorprize, pengumuman pemenang lomba penyuluhan, dan gladi bersih penampilan kontingen BBKPM Surakarta untuk lomba dalam pertemuan ARSABAPI.
Terima kasih atas bantuan berbagai pihak, sehingga rangkaian peringatan Hari TB Sedunia tahun 2015 oleh BBKPM Surakarta dapat berjalan dengan lancar. Sampai bertemu kembali dalam kegiatan selanjutnya.
Humas, BBKPM Surakarta
@bbkpmska
Menkes Nila F. Moeloek hadir pada Seminar Kesehatan Ibu dan Anak dalam Kerangka JKN dan peluncuran kampanye “Berpihak pada Anak”, di Gedung Kemenkes, Jakarta (17/5). Kampanye ini merupakan bagian dari kampanye global “Every Last Child Campaign” yang di gagas Save The Children pada April 2016. Kampanye ini bertujuan memastikan anak-anak di seluruh dunia mendapatkan hak yang sama untuk kelangsungan hidup dan mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Kampanye ini sejalan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan bahwa, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, Balita, hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.
Menurut Menkes, sedikitnya 9 Peraturan Menteri Kesehatan yang khusus mengatur pemberian pelayanan kesehatan terkait kesehatan reproduksi sampai remaja. “Tugas kita semuanya untuk dapat mengimplementasikan apa yang diamanahkan dalam perundang-undangan tersebut. Dengan demikian anak dapat menjadi investasi bagi bangsa dan negara,” kata Menkes.
Sebagaimana diketahui bahwa target MDGs 4 adalah menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23/1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBA) menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. Hasil sementara Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menunjukkan AKB 22 per 1.000 kelahiran hidup (KH) dan AKBA 26 per 1.000 KH. Artinya target MDG 4 dalam penurunan kematian Bayi dan Balita, tercapai. Meski demikian jumlah kematian Balita secara absolut masih tetap tinggi, terutama kematian pada kelompok usia neonatal.
Penyebab utama kematian bayi dan Balita sebagian besar dapat dicegah. Untuk itu, upaya pencegahan kesakitan dan kematian bayi dan Balita ini menjadi upaya prioritas dan perlu kita diperkuat dan ditingkatkan, tambah Menkes.
Status kesehatan anak terutama bayi baru lahir (neonatus) sangat tergantung pada kondisi kesehatan ibu. Komplikasi pada saat hamil dan persalinan akan berdampak pada kesakitan dan kematian neonatus. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang dipakai untuk menentukan status kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas. Target MDG 5 dalam menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup belum tercapai. Sementara hasil SUPAS 2015 menunjukkan AKI 230 per 100.000 KH. Artinya kondisi kesehatan ibu di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diatasi bersama-sama.
Menkes menegaskan, Indonesia sudah menentukan arah pembangun kesehatan nasional yang sejalan dengan tingkat global. Pada tahun 2015 MDG’s sudah berakhir. Kelanjutan dari kesepakatan global, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan pada September 2015 lalu, kesehatan tetap menjadi goals dengan target-target yang diperluas. Sementara penurunan AKI dan AKBA tetap menjadi agenda pembangunan post 2015 atau SDGs. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu komponen dimensi pembangunan manusia, karena indikator kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa diantaranya ditentukan oleh AKI, AKB dan Umur Harapan Hidup (UHH). Dalam Rencana strategis Kesehatan telah ditetapkan upaya-upaya prioritas kesehatan beserta tergetnya yang diharapkan dapat mendukung tercapainya target-target pembangunan terkait kesehatan. Penerapan JKN merupakan sebuah terobosan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat sehingga sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
Terkait dengan peningkatan kepesertaan JKN, adalah sangat penting untuk memastikan semua ibu hamil mempunyai jaminan kesehatan sehingga sejak bayi baru lahir sudah terproteksi apabila ada gangguan kesehatan.
Khusus untuk upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir, pemerintah juga meluncurkan program Jampersal sejak tahun 2012, yang tetap dilanjutkan di era JKN ini dengan tujuan utama mendekatkan akses layanan untuk seluruh ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas. “Diharapkan upaya ini dapat menekan kematian ibu dan bayi baru lahir yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar di Negara kita,” ungkap Menkes.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamatemail [email protected].
11 Zulhijah
oleh: Prawito
Seorang askar Arab atau polisi Arab terus tak henti hentinya, mengibaskan sepotong kardus kepada jemaah haji yang lewat disampingnya. Senyumnya terus merekah setiap jemaah haji lewat. Ia berusaha untuk terus memberi, walau hanya dengan seuntai senyum dan sapuan angin yang juga belum tentu sampai. Itulah yang ia kerjakan sepanjang piket di jalur terowongan mina. Untuk apa ya…Ia lakukan..?
Banyak askar yang berdiri dan duduk, membisu, terkadang tampak curiga, melihat kanan kiri, itu sebenarnya sudah cukup, syah untuk sebuah pekerjaan mendapat gaji, halal. Tapi askar ini melakukan hal yang berbeda dengan askar lain, walau hanya dengan sepotong kardus.
Untuk apa ya…pertanyaan di atas saya ulang lagi. Apakah askar lain tak menemukan kardus yang sama dengan askar ini ? Ada banyak kardus bertebaran disepanjang terowongan menuju jamarat, tapi yang lain tak melakukanya.
Untuk apa ya…pertanyaan saya ulang lagi. Apakah askar lain tak mampu mengibaskan kardus, kalau di timbang berat kardus itu hanya beberapa gram saja. Terlalu beratkah kardus itu untuk seorang askar yang tinggi besar dan kekar untuk mengibaskan ke arah jemaah ?
Mungkin, askar lain terlalu repot untuk sebuah kibasan kardus. Lagi pula untuk apa, toh terowongan sudah ada fasilitas kipas angin besar yang selalu hidup, mengapa harus repot repot dengan kardus, apalagi tak menambah insentif atau bonus ?
Mungkin, askar lain juga akan mengatakan, kibasan kardus kan tidak ada dalam standar operasinal prosedur, nanti salah lagi, melanggar SOP, kerjakan saja sesuai dengan standar yang ada, “disiplin”, begitu bisik dalam hatinya.
Mungkin, askar lain juga akan berfikir, itu hanya kegiatan iseng, main main saja, dari pada ngak ada yang dikerjakan, selain melihat dan memantau jemaah haji yang berlalu lalang di terowongan.
Mungkin askar pengibas kardus ini berpikir, apalagi ya, yang bisa saya perbuat, selain hanya menjadi penjaga yang berdiri dan duduk, sehingga lebih memberi manfaat orang lain, tanpa mengurangi tugas pokok sebagai pengamanan ? Ketemulah kardus.
Kardus, barang tak berguna yang sudah menjadi sampah, segera masuk kantong plastik petugas kebersihan yang juga berjaga disepanjang terowongan. Tapi kardus itu mampir dulu ketangan askar ini menjadi kipas untuk jemaah haji.
Sepotong kardus, ditangan askar ini menjadi manfaat, ratusan, bahkan ribuan jemaah haji tersenyum, berterima kasih. Walau kibasan anginnya tak menyentuh tubuhnya. Tapi gerakan tangan mengibaskan kardus dan senyuman itu, melebihi sapuan agin AC berklualitas tinggi bagi jemaah haji.
Banyangkan, kalau yang ditangan askar itu harta, jabatan, seperti apa manfaat yang akan diterima oleh jemaah haji ? Saya pun menjadi tertarik, berhenti sejenak mengambil gambar, berulang-ulang.
Setalah itu, saya tertegun dalam perjalanan padat di lorong jamarat itu. Lalu bagaimana denganku ? Adakah kardus kardus lain yang menyertai dalam urusan tugas kesehatan haji ini ? Apakah sudah mengeluh capek dan repot, dll, sehingga tak perlu dengan kardus seperti si askar itu ?
Saya yakin, apa yang dilakukan askar itu bukan untuk dirinya, pekerjaanya, apalagi puja puji pimpinan dan atasanya, atau sekedar ucapan terima kasih dari jemaah haji. TIDAK. Tapi Ia melakukan itu hanya untuk RobbNya.
Banyak pertanyaan untuk diri sendiri. Ya…Allah, Engkau Maha Tahu, setiap detik, detak jantung ini. Untuk apa waktu, harta, tenaga, pikiran dan kesempatan yang Engkau berikan. Beri kami kemampuan dan kesempatan memberdayakan diri untuk memberi sesama, walau hanya dengan sepotong kardus seperti askar itu. Bersambung…