Kementerian Kesehatan RI fokus meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan sebagai upaya menjaga beranda NKRI.
“Kami kesini untuk memfasilitasi unit pelayanan primer menjadi puskesmas modern. Jadi kami tampung apa yang diinginkan dari daerah untuk mewujudkan Puskesmas modern,” jelas Sekjen Kemenkes dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes dalam dialog bersama jajaran Dinkes Provinsi Kalbar, Dinkes Kabupaten Sanggau dan tim Nusantara Sehat di Puskesmas Entikong, Senin (23/5).
Peninjauan langsung dilakukan karena standar dan persepsi tentang Puskesmas modern di tiap provinsi berbeda-beda. Dari hasil pemantauan Sekjen Kemenkes di Papua, NTT, dan beberapa daerah di Sumatera yang diperlukan adalah berjalannya fungsi puskesmas sebagai one stop service dengan pola rujukan efektif.
“Yang terpenting infrastruktur jalan juga harus diperhatikan karena percuma RS dan Puskesmas bagus, tapi akses jalan menjadi kendala,” jelas Sekjen Kemenkes.
dr. Untung berharap kerjasama lintas sektor antarkementerian berjalan. Sehingga terjadi akselerasi pelaksanaan program.
Selain berdialog untuk mengetahui kendala dalam program-program kesehatan, Sekjen Kemenkes memverifikasi kondisi kesehatan warga Entikong.
“Apa yang menjadi keluhan kesehatan masyarakat?” tanya dr. Untung.
Kepala Puskesmas Entikong dr. Hidayat Samiaji mengungkapkan penyadaran tentang gizi, pencegahan penyakit tak menular, dan pemeriksaan kehamilan menjadi fokusnya. Lantaran informasi upaya preventif dan promotif tentang pentingnya menjaga kesehatan terkendala jarak. Bahkan dari 14 desa dan 56 dusun di Entikong terdapat dua desa terjauh dan terpencil.
Mendengar hal itu, Kadinkes Provinsi Kalbar dr. Andy Jap meminta seluruh jajarannya bekerja lebih serius dan berkolaborasi karena kondisi medannya masih sama terbatasnya dengan 10 tahun lalu. Ia menyarankan agar ada perbaikan infrastruktur dengan peruntukan dana dekonsentrasi yang diperbesar.
“Tahun ini ada tapi masih sebesar Rp 1,5 miliar untuk membantu masyarakat di daerah sulit dengan kunjungan kesehatan lingkungan atau operasional tenaga kesehatan di DTPK (daerah terpencil perbatasan dan kepulauan).
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email [email protected].
Oleh: Dr. Samsuridjal Djauzi
Saya baru saja mengunjungi anak perempuan saya yang bekerja sebagai dokter pada pusat kesehatan masyarakat di kota kecil di luar Jawa. Dia di sana bersama suaminya yang kebetulan menjadi dokter bedah dan bertugas di rumah sakit di kota itu.
Saya sempat berkunjung dua minggu dan apa yang saya saksikan agak berbeda dengan informasi yang saya peroleh dari media. Ternyata layanan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) amat diminati oleh masyarakat. Setiap hari tak kurang 50 pasien yang berkunjung baik untuk mengobati penyakit umum maupun penyakit gigi. Menurut petugas yang sudah lama bekerja di sana, sejak adanya BPJS Kesehatan kunjungan pasien meningkat hampir dua kali lipat. Jadi, program BPJS telah memudahkan masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan. Begitu pula rumah sakit lebih ramai pasiennya. Jumlah operasi juga meningkat. Pasien yang dulunya tak mampu membayar biaya rumah sakit sekarang dapat berobat dengan jaminan BPJS.
Semula anak saya ingin menjadi dokter spesialis anak dan menantu saya juga ingin melanjutkan pendidikan bedahnya untuk menjadi konsultan bedah saluran cerna. Mereka telah menabung untuk itu dan saya juga berusaha membantu. Namun, pada perbincangan dengan mereka pada kunjungan saya kali ini, mereka mengubah rencana. Anak saya ingin tetap di puskesmas dan menantu saya merasa berguna menjadi dokter bedah umum karena amat dibutuhkan masyarakat.
Di kota kecil ini, masyarakat bersyukur dalam beberapa tahun belakangan ini layanan kesehatan membaik. Bupati juga punya perhatian terhadap masalah kesehatan. Jadi, apa yang saya saksikan di kota kecil rupanya berbeda dengan kota besar. Di kota besar masih banyak keluhan terhadap BPJS serta juga banyak keluhan dokter terhadap imbalan yang mereka terima. Baik anak saya maupun menantu saya menyatakan imbalan yang mereka terima mencukupi, bahkan mereka dapat menabung untuk masa depan anak mereka. Rupanya kebijakan kepala daerah juga memengaruhi pendapatan tenaga kesehatan. Saya bergembira mereka merasa senang bertugas di daerah dan tampaknya mereka tidak punya rencana untuk kembali ke Jakarta.
Anak perempuan saya yang menjadi dokter umum bercita-cita memperkuat layanan puskesmas. Pemerintah telah menambah beberapa peralatan. Pemeriksaan laboratorium sederhana juga sudah dapat dilakukan. Sudah tentu sebagai puskesmas, pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi tugas utama puskesmas. Anak saya ingin melanjutkan pendidikan dalam bidang pelayanan primer dan dia ingin menjadi dokter pelayanan primer. Namun, saya membaca di surat kabar pendidikan tersebut menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan kontroversi. Dapatkah dokter menjelaskan sedikit tentang pendidikan tersebut? Terima kasih atas jawaban dokter.
M di J
Jumlah pusat kesehatan masyarakat di negeri kita hampir mencapai 10.000 dan dokter yang bekerja di puskesmas mencapai sekitar 1.700. Jadi, setiap puskesmas mempunyai sekitar 1,7 dokter, tetapi sekitar 10 persen puskesmas kita belum mempunyai tenaga dokter.
Kementerian Kesehatan bekerja keras untuk menempatkan dokter serta tenaga kesehatan lain secara merata. Namun, upaya Kementerian Kesehatan juga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah. Jika semua kepala daerah peduli pada masalah kesehatan dan mempunyai anggaran yang memadai untuk kesehatan, tentulah layanan kesehatan kita dapat dinikmati masyarakat secara merata.
Layanan primer merupakan layanan pertama yang melayani pasien. Jadi, di samping puskesmas, ada klinik, praktik bersama, atau klinik yang diselenggarakan oleh angkatan bersenjata, semua termasuk layanan primer. Sudah sering kita bahas pada ruang konsultasi ini bahwa pelayanan primer perlu diperhatikan dan ditingkatkan mutunya. Jika pelayanan primer berfungsi baik, masyarakat akan terjaga kesehatannya dan jika sakit akan mendapat layanan yang diharapkan.
Di Thailand, pelayanan primer berhasil mencegah penyakit dan sekitar 70 persen masalah kesehatan dapat diselesaikan di pelayanan primer. Jadi, hanya sekitar 30 persen yang dirujuk ke rumah sakit. Jika layanan rumah sakit sudah dilakukan, pasien akan dikirim kembali ke pelayanan primer untuk pemulihan dan rehabilitasi.
Saya pernah menyaksikan layanan rehabilitasi di Havana, Kuba. Layanan rehabilitasi di puskesmas Havana lengkap sehingga pasien yang mengalami lumpuh akibat stroke cukup menjalani rehabilitasi di dekat rumahnya. Hal lain yang menarik adalah puskesmas di sana juga mampu memberikan pertolongan pertama. Pasien yang mengalami nyeri dada kemungkinan karena serangan jantung dapat ditolong terlebih dahulu di puskesmas dan bila keadaan stabil dikirim ke rumah sakit. Meski demikian, kematian pasien serangan jantung dalam perjalanan ke rumah sakit dapat dihindari.
Apa yang perlu dilakukan agar layanan puskesmas dan pelayanan primer lainnya dapat ditingkatkan mutunya? Sudah tentu peralatan dan obat harus memadai. Banyak dokter yang melaporkan bahwa peralatan puskesmas di daerah sudah tua. Bahkan ada gambar tensimeter sudah tua dan rusak belum diganti. Sudah tentu hal-hal seperti ini harus segera diatasi. Begitu pula sarana cuci tangan. Air bersih dan listrik harus terjamin baik. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas perlu mencukupi dan mempunyai kemampuan yang diharapkan. Pada intinya, puskesmas kita perlu melakukan pelayanan perorangan dalam bentuk layanan poliklinik serta pelayanan masyarakat, seperti upaya pencegahan dan kesehatan lingkungan. Semua perlu berjalan dengan baik dan saling mendukung.
Kementerian Kesehatan belakangan ini telah meningkatkan anggaran bidang pencegahan, mudah-mudahan dengan anggaran yang meningkat, upaya penyuluhan dan pencegahan penyakit semakin mendapat perhatian. Jangan lupa semua ini memerlukan peran serta masyarakat. Puskesmas harus akrab dengan masyarakat agar masyarakat ikut merasa memiliki puskesmas sehingga mau memelihara dan membantu.
Pelayanan perorangan juga perlu ditingkatkan. Banyak tindakan sederhana, seperti bedah kecil, khitan, dan operasi cabut kuku sebenarnya dapat dilakukan di puskesmas. Bahkan, kunjungan rumah untuk pengobatan paliatif dapat dilakukan oleh puskesmas. Jika memungkinkan, kita juga harus menuju layanan rehabilitasi medis yang memadai di puskesmas. Sekarang jika melakukan pemeriksaan kesehatan banyak orang yang pergi ke rumah sakit, sebenarnya pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan juga di puskesmas.
Seorang dokter umum yang bekerja di puskesmas di kemudian hari dapat mengembangkan kariernya menjadi dokter spesialis, jabatan struktural yang bertugas di kantor dinas kesehatan dengan mengikuti pendidikan master di bidang kesehatan, dan sekarang terbuka juga kesempatan untuk mengikuti pendidikan dokter layanan primer. Semua merupakan pilihan sukarela sesuai keinginannya. Sebagai dokter layanan primer, dia dapat bekerja kembali di unit layanan primer dengan kemampuan kesehatan masyarakat dan layanan perorangan yang lebih kuat sehingga dapat memajukan puskesmas.
Harus diakui di masyarakat masih terdapat berbagai pendapat mengenai pendidikan dokter layanan primer ini. Namun, saya berkeyakinan jika semua pihak telah membaca dengan kepala dingin konsep pendidikan dokter layanan primer ini, kita akan mencapai kesepakatan karena semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Saya merasa gembira anak dan menantu Anda merasa betah bertugas di daerah. Semoga di masa depan akan semakin banyak tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah serta menetap di daerah sehingga tenaga kesehatan tidak lagi menumpuk di kota-kota besar.