Banyak negara di dunia, dan yang tergabung dalam Joint Learning Network (JLN) for Universal Health Coverage (UHC) sedang berupaya menuju Cakupan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduknya, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara penggagas JLN, Filipina, Thailand, China dan Korea. Umumnya Jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah, tentara/polisi, pegawai swasta formal dan masyarakat miskin dan tidak mampu sudah ada mekanisme yang mengatur dan sudah berjalan meskipun masih ada hal yang perlu disempurnakan di lapangan. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pengemudi, pedagang kaki lima dan pekerja mandiri lainnya beserta anggota keluarganya memiliki jaminan kesehatan. Demikian pernyataan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. Ph.D Wakil Menteri Kesehatan RI, yang disampaikan pada pembukaan pertemuan High Level Forum untuk perluasan cakupan sektor informal menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 30 September 2013.
Lebih jauh Wamenkes RI mengatakan, khusus untuk Indonesia hal itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan dan memerlukan masukan dari berbagai pihak mengingat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan segera dilaksanakan pada Januari 2014. Semua penduduk Indonesia termasuk pekerja informal dan formal pada akhir tahun 2019 akan memiliki jaminan kesehatan. Namun keadaan saat ini, sebagian besar pekerja sektor informal belum tercakup dalam jaminan kesehatan. Meskipun ada perluasan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari 76,4 juta orang menjadi 86,4 juta yang akan dikelola oleh BPJS tahun 2014, namun pekerja sektor informal ini masih belum tercakup dalam jaminan kesehatan.
Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tidak mendapatkan gaji (unsalaried) dan tidak memiliki hubungan formal perusahaan-karyawan atau disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja. Ada sekitar 73,2 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori pekerja sektor informal (diantaranya 53,2 juta mendapatkan upah dan 20 juta tidak mendapatkan upah).
Menurut Informal Economy Study (IES) tahun 2011/2012, sekitar 31,2 juta pekerja sektor informal (yang mendapat upah) tidak akan ditanggung jaminan kesehatan pada tahun 2014.
Persoalan yang perlu diperhatikan adalah, akan ada sejumlah besar pekerja informal yang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran, harus membayar iuran/kontribusi kepada BPJS Kesehatan, termasuk pekerja informal yang dekat titik cut off (pemisah antara wajib membayar dan tidak); yaitu dengan hanya sedikit peningkatan pendapatan. Namun hal ini akan mengakibatkan mereka harus membayar iuran/kontribusi secara penuh dan begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, jika semua pekerja sektor informal mendapat subsidi bantuan iuran, maka akan terjadi orang dengan kemampuan membayar yang sama akan diperlakukan secara berbeda berdasarkan status hubungan kerja mereka (formal versus informal).
Di negara lain, kontribusi pemerintah ternyata mendorong terjadinya informalisasi yang lebih besar. Kemampuan membayar dan kemauan membayar iuran jaminan kesehatan merupakan dua isu yang perlu diperhatikan. Masyarakat belum beranggapan bahwa iuran sebagai sesuatu hal yang baik. Hal ini dilihat dari masih tingginya pengeluaran langsung (out-of-pocket), serta belum maksimalnya penggunaan fasilitas layanan. Di sektor keuangan, iuran jaminan kesehatan diperlukan untuk menjamin kebijakan fiskal yang sehat dan sebagai komplemen terhadap anggaran pemerintah yang terus meningkat untuk sektor kesehatan dan subsidi jaminan kesehatan masyarakat miskin, ujar Wamenkes RI.
Oleh sebab itu pemerintah menggelar high level forum ini yang didukung oleh AUSAID, JLN, WHO, GIZ dan World Bank sebagai upaya mempercepat proses perluasan cakupan masyarakat dari sektor informal.
Pada kesempatan tersebut Wamenkes RI menyampaikan bahwa tujuan pertemuan high level forum ini adalah Pertama, mengkaji isu perluasan cakupan kesehatan dengan fokus pada masyarakat hampir miskin dan sektor informal berdasarkan pengalaman antar negara. Kedua, mempresentasikan isu-isu dan pendekatan dari negara masing-masing, dan mendiskusikan solusi yang mereka tempuh untuk mengatasi masalah cakupan kesehatan semesta (UHC), membahas bagaimana pengalaman mereka mengatasi masalah cakupan kesehatan untuk kelompok populasi yang lebih sulit dijangkau. Ketiga, mendapat gambaran dampak dari pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan tenaga kerja, kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi makro.
Keempat, mengembangkan perpaduan praktik terbaik global dan mengembangkan beberapa pendekatan langkah demi langkah untuk mengembangkan pilihan dan solusi guna menjangkau masyarakat sektor informal.
Peserta forum berjumlah sekitar 100 orang, terdiri dari para pengambil kebijakan di tingkat nasional, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten, wakil rakyat, lembaga profesi, akademisi, wakil organisasi masyarakat, praktisi BPJS, dengan narasumber JLN countries dalam dan luar negeri. Informasi acara dapat diakses di www.aiphss.org dan www.sehatnegeriku.com www.depkes.go.id, halo kemkes (kode lokal) 500567
Hasil pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes menyatakan pasien berkewarganegaraan Cina (L/37 th) menunjukkan negatif MERS-CoV dan negatif Influenza. Hasil ini diketahui kemarin petang (17/6) setelah Balitbangkes menerima sampel pasien yang saat ini masih dirawat di RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Berdasarkan pemantauan medis, pasien mengalami perbaikan klinis: tidak demam dan tidak sesak pada hari ke-3 sejak mulai gejala; Hasil pemeriksaan lab mengarah ke demam dengue. Selain itu, hasil pemeriksaan rontgen tidak mendukung ke arah pneumonia. Pasien juga tidak ada riwayat perjalanan ke daerah terjangkit MERS-CoV di Jazirah Arab maupun Korea Selatan, serta tidak ada riwayat kontak dengan penderita MERS-CoV.
Pasien mulai sakit pada tanggal 14 Juni 2015 dengan gejala demam (suhu >39˚C) dan sesak nafas. Pasien berobat ke RS PHC Surabaya dengan diagnosa awal suspek SARS, diagnose sekunder immunocompremise, dan diagnosa banding adalah DBD. Tanggal 16 Juni 2015 pasien dirujuk ke RSUD dr. Soetomo. Pada tanggal 17 Juni 2015 kondisi umum pasien baik.
MERS-CoV
Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) pertama kali dilaporkan di Saudi Arabia pada Maret 2012. Sebelumnya, Corona Virus ini tidak pernah ditemukan di dunia. Virus ini berbeda karakteristik dengan virus corona SARS yang menjangkiti 32 negara di dunia pada tahun 2003. Komite International Taxonomy Virus atau The Corona Virus Study Group of The International Committee on Taxonomy of viruses pada tanggal 28 Mei 2013 sepakat menyebut Virus corona baru tersebut dengan nama MERS-CoV, baik dalam komunikasi publik maupun komunikasi ilmiah.
Gejala klinis pada umumnya demam, batuk, gangguan pernafasan akut, timbul gambaran pneumonia, dan kadang-kadang terdapat gejala saluran pencernaan misalnya diare. Kelompok yang berisiko tertular adalah orang usia lanjut (lebih dari 60 tahun), anak anak,wanita hamil dan penderita penyakit kronis (diabetes mellitus, Hipertensi, Penyakit Jantung dan pernafasan, dan defisiensi immunitas).
Hingga saat ini belum ada vaksin atau pengobatan khusus untuk pasien MERS-CoV. Perawatan bersifat pendukung kelangsungan hidup tergantung dari keadaan pasien.
Agar terhindar dari MERS-CoV, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kebersihan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; menghindari kontak erat dengan penderita; menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dan menerapkan etika batuk ketika sakit.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan alamat email [email protected].
Kemajuan teknologi transportasi saat ini memungkinkan manusia dan barang dapat bergerak dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu negara ke negara lain. Batas negara menjadi sangat tipis, dalam waktu belasan jam kita dapat pindah dari suatu tempat yang bercuaca panas, ke suatu negara dengan cuaca sangat ekstrim dingin. Tidak ada lagi negara yang tidak dapat dikunjungi. Bukan saja produk dan manusia yang dapat berpindah, namun juga sosial, budaya, bahkan masalah kesehatan juga dapat dengan mudah melewati batas negara.
“Dengan adanya globalisasi, masalah kesehatan di suatu negara dapat berdampak negatif pada negara lain di wilayah regional yang bersangkutan bahkan dapat menyebar menjadi masalah kesehatan global, seperti pandemi flu burung, Mers CoV, dan lain-lain. Belum lagi kaitan dengan kontaminasi bahan kimia berbahaya atau radiasi yang dapat membahayakan kesehatan rakyat Indonesia”, ujar Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), dalam pembukaan Seminar Nasional Global Health Security Agenda (GHSA) di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Senin pagi (28/3).
Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi International Health Regulation (IHR) 2005 di tiap negara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas negara dalam kesiapannya dalam menghadapi pandemi. Namun demikian, hampir dua dasawarsa sejak IHR mulai dilaksanakan oleh seluruh negara anggota WHO, tercatat beberapa penyakit menular yang dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Antara lain, SARS pada tahun 2002, Influenza A(H1N1) tahun 2009, Ebola tahun 2014, Mers CoV tahun 2015 hingga Zika tahun 2016.
“Sejak diluncurkan IHR 2005, tidak banyak negara yang mengimplementasikannya”, tutur Menkes.
Menkes menuturkan, Indonesia baru mengimplementasi sejak tahun 2007 dan setelah self-assessment di tahun 2012, pada tahun 2014, Indonesia diakui telah mengimplementasikan IHR 2005 secara lengkap. Perkembangan ini mendorong beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat dan Finlandia untuk melakukan suatu bentuk kolaborasi multilateral melalui Global Health Security Agenda (GHHSA) sejak 2014, untuk memperkuat IHR 2005.
Dalam konteks kesiapan penanganan pandemi, dibutuhkan tingkat pemahaman yang sama dan kapasitas implementasi yang setara pada tiap negara. Pengembangan dan pelaksanaan GHSA dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas negara-negara di dunia dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular berpotensi wabah.
Tujuan dari GHSA terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu: pencegahan outbreak/epidemi (prevent), deteksi dini ancaman kesehatan dan keamanan (detect), dan respons secara cepat dan efektif (respond). Dalam mencapai tujuan besar tersebut, forum GHSA melakukan identifikasi terhadap 11 paket kegiatan untuk dilaksanakan oleh negara-negara anggota GHSA.
Berikut adalah 11 Action Package dalam pendekatan Prevent, Detect, & Response:
Prevent Anti Microbial Resistance (AMR); Penyakit Zoonosis; Biosafety dan Biosecurity; serta Imunisasi.
Detect Sistem laboratorium nasional; Real-time Surveillance; Pelaporan; dan workforce development
Respond Emergency Operations Centers; Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response; dan Medical countermeasures and personnel deployment.
Lebih lanjut, Menkes menegaskan bahwa Global Health Security tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan beserta seluruh aparat di bawahnya, tetapi juga harus melibatkan seluruh sektor dan unsur masyarakat.
“Untuk itu, kita mengenai konsep One Health, di mana kesehatan dilihat sebagai konsep yang terintegrasi antara kesehatan manusia dengan kesehatan hewan”, tegas Menkes.
Indonesia berperan penting dalam upaya-upaya mewujudkan keamanan kesehatan global. Tahun ini, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi Ketua GHSA. Adapun ketua sebelumnya adalah Amerika (2014) dan Finlandia (2015). Beberapa alasan kuat yang mendukung hal tersebut, antara lain: keadaan geografis yang strategis membuat Indonesia berpengaruh bagi negara di bagian selatan; Indonesia salah satu negara penyelenggara IHR selain Thailand di ASEAN; dan Indonesia diakui mampu memimpin koordinasi negara kawasan asia-afrika-pasifik.
Selain menjadi Ketua Troika GHSA pada tahun 2016, Indonesia juga dipercaya menjadi lead country untuk Action Package Zoonotic Diseases dan contributing country untuk Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response. Hal ini karena Indonesia dianggap baik dalam pengendalian zoonosis secara multisektor. Indonesia juga menjadi contributing country untuk Action Package Anti Microbial Resistance (AMR) yang merupakan isu penting secara global dan nasional dan Action Package Real-Time Surveillace karena surveilans merupakan pintu masuk untuk pertukaran data yang sangat penting.
Di samping itu, di tingkat nasional saat ini telah dibentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor atau Pokja Nasional untuk melaksanakan GHSA. Pokja ini diketuai oleh Menko Polhukam dan beranggotakan Menko PMK, Menteri Kesehatan dan Menteri atau pejabat Eselon I dari Kementerian/Lembaga terkait.
“Keterlibatan aktif Indonesia dalam GHSA sebagai ketua dari Troika GHSA, sudah menjadi posisi nasional. Kerja sama dan kepedulian kita semua dalam menyukseskan GHSA, bukan hanya sebagai sebuah kerja sama global, utamanya adalah sebagai suatu medium untuk peningkatan kapasitas dalam penanggulangan pandemi penyakit”, terang Menkes.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].