Banyak negara di dunia, dan yang tergabung dalam Joint Learning Network (JLN) for Universal Health Coverage (UHC) sedang berupaya menuju Cakupan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduknya, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara penggagas JLN, Filipina, Thailand, China dan Korea. Umumnya Jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah, tentara/polisi, pegawai swasta formal dan masyarakat miskin dan tidak mampu sudah ada mekanisme yang mengatur dan sudah berjalan meskipun masih ada hal yang perlu disempurnakan di lapangan. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pengemudi, pedagang kaki lima dan pekerja mandiri lainnya beserta anggota keluarganya memiliki jaminan kesehatan. Demikian pernyataan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. Ph.D Wakil Menteri Kesehatan RI, yang disampaikan pada pembukaan pertemuan High Level Forum untuk perluasan cakupan sektor informal menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 30 September 2013.
Lebih jauh Wamenkes RI mengatakan, khusus untuk Indonesia hal itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan dan memerlukan masukan dari berbagai pihak mengingat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan segera dilaksanakan pada Januari 2014. Semua penduduk Indonesia termasuk pekerja informal dan formal pada akhir tahun 2019 akan memiliki jaminan kesehatan. Namun keadaan saat ini, sebagian besar pekerja sektor informal belum tercakup dalam jaminan kesehatan. Meskipun ada perluasan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari 76,4 juta orang menjadi 86,4 juta yang akan dikelola oleh BPJS tahun 2014, namun pekerja sektor informal ini masih belum tercakup dalam jaminan kesehatan.
Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tidak mendapatkan gaji (unsalaried) dan tidak memiliki hubungan formal perusahaan-karyawan atau disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja. Ada sekitar 73,2 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori pekerja sektor informal (diantaranya 53,2 juta mendapatkan upah dan 20 juta tidak mendapatkan upah).
Menurut Informal Economy Study (IES) tahun 2011/2012, sekitar 31,2 juta pekerja sektor informal (yang mendapat upah) tidak akan ditanggung jaminan kesehatan pada tahun 2014.
Persoalan yang perlu diperhatikan adalah, akan ada sejumlah besar pekerja informal yang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran, harus membayar iuran/kontribusi kepada BPJS Kesehatan, termasuk pekerja informal yang dekat titik cut off (pemisah antara wajib membayar dan tidak); yaitu dengan hanya sedikit peningkatan pendapatan. Namun hal ini akan mengakibatkan mereka harus membayar iuran/kontribusi secara penuh dan begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, jika semua pekerja sektor informal mendapat subsidi bantuan iuran, maka akan terjadi orang dengan kemampuan membayar yang sama akan diperlakukan secara berbeda berdasarkan status hubungan kerja mereka (formal versus informal).
Di negara lain, kontribusi pemerintah ternyata mendorong terjadinya informalisasi yang lebih besar. Kemampuan membayar dan kemauan membayar iuran jaminan kesehatan merupakan dua isu yang perlu diperhatikan. Masyarakat belum beranggapan bahwa iuran sebagai sesuatu hal yang baik. Hal ini dilihat dari masih tingginya pengeluaran langsung (out-of-pocket), serta belum maksimalnya penggunaan fasilitas layanan. Di sektor keuangan, iuran jaminan kesehatan diperlukan untuk menjamin kebijakan fiskal yang sehat dan sebagai komplemen terhadap anggaran pemerintah yang terus meningkat untuk sektor kesehatan dan subsidi jaminan kesehatan masyarakat miskin, ujar Wamenkes RI.
Oleh sebab itu pemerintah menggelar high level forum ini yang didukung oleh AUSAID, JLN, WHO, GIZ dan World Bank sebagai upaya mempercepat proses perluasan cakupan masyarakat dari sektor informal.
Pada kesempatan tersebut Wamenkes RI menyampaikan bahwa tujuan pertemuan high level forum ini adalah Pertama, mengkaji isu perluasan cakupan kesehatan dengan fokus pada masyarakat hampir miskin dan sektor informal berdasarkan pengalaman antar negara. Kedua, mempresentasikan isu-isu dan pendekatan dari negara masing-masing, dan mendiskusikan solusi yang mereka tempuh untuk mengatasi masalah cakupan kesehatan semesta (UHC), membahas bagaimana pengalaman mereka mengatasi masalah cakupan kesehatan untuk kelompok populasi yang lebih sulit dijangkau. Ketiga, mendapat gambaran dampak dari pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan tenaga kerja, kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi makro.
Keempat, mengembangkan perpaduan praktik terbaik global dan mengembangkan beberapa pendekatan langkah demi langkah untuk mengembangkan pilihan dan solusi guna menjangkau masyarakat sektor informal.
Peserta forum berjumlah sekitar 100 orang, terdiri dari para pengambil kebijakan di tingkat nasional, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten, wakil rakyat, lembaga profesi, akademisi, wakil organisasi masyarakat, praktisi BPJS, dengan narasumber JLN countries dalam dan luar negeri. Informasi acara dapat diakses di www.aiphss.org dan www.sehatnegeriku.com www.depkes.go.id, halo kemkes (kode lokal) 500567
Pelayanan di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Madinah terlihat berbeda pada hari ini, Rabu 2 Oktober 2013. Sebagian besar petugas di semua lini pelayanan, Gawat Darurat, High Care, Intermediate Unit serta pelayanan penunjang lainnya, terlihat mengenakan baju Batik. Kebersamaan mengenakan baju batik ini merupakan wujud partisipasi aktif dalam rangka Hari Batik Nasional.
Para petugas PPIH Bidang Kesehatan yang sedang menjalankan tugas melayani tamu Allah di Madinah tetap menyatu rasa kebersamaan dan kebangsaanya dengan berpartisipasi pada Hari Batik Nasional, sebagai penghormatan terhadap kekayaan budaya bangsa.
Salam dan doa dari Madinah.
Oleh: Etik Retno W.
Pengumuman Pemenang Lomba Foto Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013…
Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015, akan menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Maka diprediksi, dokter dan dokter gigi asing akan semakin banyak masuk ke Indonesia, baik melalui jalur pendidikan/pelatihan, penelitian, pelayanan ataupun bakti sosial/bencana.
Kehadiran MEA menimbulkan beberapa tantangan dan ancaman sebagai berikut:
- Nilai baru yang tidak sesuai
- Ancaman terhadap Ketahanan Nasional
- Tidak setaranya ijasah lulusan dalam negeri dengan luar negeri
- Kekhawatiran akan timbul ketidakadilan, dan lebih menguntungkan pihak asing
Dalam menghadapi tantangan dan ancaman tersebut, maka diperlukan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk penapisan serbuan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA), dengan sinergitas peran dan fungsi KKI bersama seluruh Pemangku Kepentingan (Kolegium, Organisasi Profesi, Fakultas Kedokteran, Kemenristek dan Dikti, Kemenkes, dll).
Untuk itu, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama dengan Pemangku Kepentingan pada tanggal 10 – 12 Agustus 2015 di Hotel Harris Festival Citylink Jl. Peta No. 241 Pasir Koja, Bandung. Kegiatan ini mengangkat Tema “KEMANDIRIAN PENGATURAN PROFESI KEDOKTERAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA KINI DAN MENDATANG”.
Rakornas KKI bersama Pemangku Kepentingan melibatkan Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi (IDI/PDGI Wilayah dan Cabang), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia(ARSPI), Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi serta Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi.
Tujuan pertemuan ini diharapkan akan diperoleh :
- Pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait dengan kemandirian pengaturan Profesi Kedokteran dalam menghadapi tantangan masa kini dan mendatang;
- Pemahaman konsep terwujudnya kemandirian pengaturan profesi kedokteran, dengan tetap mengutamakan perlindungan pasien dan peningkatan mutu pelayanan medis;
- Asupan Pemangku Kepentingan mengenai Rancangan Perkonsil :
- Regulasi terkait Tumpang Tindih Penerapan Kewenangan Klinis (Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An, KIC, KNA)
- Koordinasi menghadapi “Tsunami” Registrasi Ulang (Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P (K) dan Internsip (Prof.drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K), Ph.D)
- Koordinasi Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran (Dr. drg. Zaura Anggraeni MDS)
- Refleksi terhadap peranan MKDKI dalam Praktik Kedokteran (Prof. Dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG (K)).
Pembicara-pembicara pada Rakornas ini adalah sebagai berikut :
- Ketua KKI : Kebijakan Umum
- Lembaga Ketahanan Nasional RI : Posisi Strategis KKI sebagai Badan Regulator Profesi Kedokteran dalam Ketahanan Nasional
- Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan : Kemandirian Profesi Kedokteran dalam menghadapi Tantangan Masa Depan
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti : Regulasi Pendidikan Kedokteran di Indonesia dan Perkembangannya dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur : Masalah dan Solusi dalam Praktik Kedokteran di Daerah
- Dinas Kesehatan Natuna : Masalah dan Solusi dalam Praktik Kedokteran di Daerah Perbatasan
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia : Kualifikasi Tambahan dalam Praktik Kedokteran
- Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia : Kualifikasi Tambahan dalam Praktik Kedokteran Gigi
Berita ini disiarkan oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Erwin di 085693292984 dan melalui e-mail di [email protected].
Jakarta, 27 November 2015
Setiap tahun, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional diberikan berbagai jenis penghargaan kepada individu dan institusi yang telah berkontribusi atau berprestasi dalam pembangunan kesehatan. Penghargaan yang diberikan antara lain terkait dengan bidang penyehatan lingkungan, pengendalian penyakit, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan, dan karya seni budaya dengan tema kesehatan. Diberikan pula Sertifikat Eliminasi Malaria dari pemerintah kepada Bupati/Walikota yang telah berhasil mencapai eliminasi malaria.
Demikian sambutan Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) pada acara Malam Pemberian Penghargaan dalam rangkaian Hari Kesehatan Ke-51, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota, Para Kepala Dinas Kesehatan dan Para Peraih Penghargaan, (27/11) di Jakarta.
Pemberian penghargaan di bidang penyehatan lingkungan mencakup prestasi pengembangan kabupaten/kota sehat. Penilaian penerima penghargaan dalam pengembangan kabupaten/kota sehat antara lain penerapan secara konsisten dan berkelanjutan pendekatan kabupaten/kota sehat yang mencakup pelaksanaan ; tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum yang sehat dan tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri.
Penerapan pendekatan ini sangat penting dalam menghantarkan suatu wilayah bersama masyarakat menuju kabupaten sehat atau kota sehat dengan penduduk yang hidup dalam kondisi bersih, nyaman, aman dan sehat.
Penghargaan
Penghargaan tertinggi diberikan kepada mereka yang berprestasi dan berkontribusi dalam pengembangan kabupaten/kota sehat adalah Sawastisaba Wistara. Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada daerah yang mampu mengkoordinasikan sekurang-kurangnya lima sektor pembangunan di wilayahnya.
Tahun ini cukup banyak kabupaten/ kota mendapat penghargaan Swastisaba Wistara. Menkes berharap agar di tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi kabupaten/ kota yang berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi ini. Sebab kebupaten/ kota yang meraih penghargaan setinggi ini adalah kabupaten/ kota yang benar-benar mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
Pada kesempatan itu pula Menkes menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada tiga provinsi yaitu; Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Barat yang telah berhasil melakukan pembinaan dengan sangat baik di wilayahnya sehingga terpilih sebagai penerima penghargaan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini.
Penghargaan tahun ini juga mencakup prestasi dalam Pengendalian Malaria. Penghargaan diberikan kepada kabupaten kota yang telah mencapai tahap Eliminasi Malaria. Di tahun 2015 ini kembali berhasil membebaskan 19 kabupaten/kota dari Malria. Dengan demikian, sampai saat ini telah berhasil 232 kabupaten/kota dari Penyakit Malaria. Bila dihitung jumlah penduduk, maka saat ini sebanyak 186 juta penduduk Indonesia (74%) telah hidup di daerah yang bebas penularan malaria.
Meskipun Pengendalian Malaria telah menunjukan hasil yang menggembirakan, akan tetapi masih menghadapi tantangan. Di Indonesia, jumlah kasus Malaria tahun 2014 adalah 252 ribu dan sekitar 79,6% berasal dari kawasan Timur Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT.
Dalam lima tahun terakhir, angka kesakitan malaria atau Annual Paracite Incidence/API telah berhasil turun dari 1,96 per 1000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 0,99 per 1000 penduduk pada tahun 2014 – sehingga sebagian besar wilayah Tanah Air telah masuk dalam tahap eliminasi.
Menkes menhimbau Provinsi dan kabupaten/kota yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam Pengendalian Malaria agar meningkatkan Pengendalian Malaria supaya eliminasi di kabupaten/ kota yang belum ter-eliminasi dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional tahun ini juga diberikan penghargaan Ksatria Bakti Husada, Manggala Karya Bakti Husada , dan Mitra Bakti Husada. Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur, dan Bupati/Walikota yang telah berjasa mendukung peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komperehensif dan bermutu.
Pelayanan kesehatan primer adalah tulang punggung pelayanan kesehatan baik dalam upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator mutu pelayanan kesehatan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP terakreditasi. Melalui akreditasi, FKTP diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai standar, berkualitas, dan memuaskan pengguna layanan serta pemberi layanan.
Penghargaan untuk Puskesmas yang berprestasi, diberikan kepada Puskesmas yang berprestasi dalam pelayanan kesehatan primer.
Tahun 2015 ini, ada 52 Puskesmas – terdiri dari 22 Puskesmas kawasan perkotaan, 18 Puskesmas kawasan perdesaan, 12 Puskesmas kawasan terpencil/sangat terpencil dan 8 klinik pratama dari 24 provinsi yang mengusulkan FKTP-nya untuk dinilai. Dalam menilai proses penyelenggaraan kegiatan di FKTP, dilakukan penilaian hasil kinerja dengan menggunakan indikator kinerja serta inovasi yang dilaksanakan oleh FKTP – terutama dalam melaksanakan kegiatan promotif -preventif – termasuk pemberdayaan masyarakat.
Selain itu diberikan pula penghargaan seperti; instansi kesehatan yang berprestasi, tenaga kesehatan yang breprestasi, serta pemenang lomba-lomba yang diselenggarakan Unit Utama Kementerian Kesehatan.
Pada akhir sambutan Menkes berpesan agar para penerima penghargaan dari seluruh jajaran pemerintah dan dari segenap lapisan masyarakat dari waktu ke waktu senantiasa mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan kualitas hidup bangsa Indonesia yang sebaik-baiknya. Disamping itu Menkes menghimbau agar seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota bersama seluruh masyarakat untuk mendorong terwujudnya langkah mengutamakan upaya promotif-preventif dalam Pembangunan Kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline
Oleh: Prof.Dr.dr.Nila F.Moeloek, Sp.M(K)
Menteri Kesehatan RI
Mediakom Edisi 76 Hal 44-47, November 2016
Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada seberapa jauh kita berhasil merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam pembangunan kesehatan akan memberikan landasan yang kokoh bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.
Terdapat berbagai faktor yang menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan kesehatan, dan salah satu faktor yang paling fundamental dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan adalah nutrisi.
Nutrisi dan gambaran pencapaian nasional
Jelas bahwa kekurangan nutrisi berdampak buruk yang signifikan pada kesehatan individu dan masyarakat. Ibu hamil yang tidak cukup gizi akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah, dan dengan demikian memiliki risiko yang meningkat terhadap penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anaknya. Demikian pula, para gadis yang kekurangan gizi berisiko tidak mampu mengandung dan melahirkan anak yang sehat.
Kekurangan gizi ini menciptakan lingkaran jahat (vicious circle) lebih jauh, karena kondisi ini akan menghambat tumbuh kembang anak hingga dewasa. Pada gilirannya kondisi ini akan menghasilkan individu-invidu yang kurang produktif ketika mereka beranjak dewasa, dan bahkan bisa menjadi beban pembangunan. Estimasi yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa negara-negara di Asia dan Afrika kehilangan sekitar 11 persen dari PNB (Pendapatan Nasional Bruto) setiap tahun yang disebabkan oleh gizi buruk.
Indikator pencapaian status gizi yang ditandai dengan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 menunjukkan hasil-hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama persentase balita dengan gizi buruk dan sangat pendek yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
PSG 2015 menunjukkan 3,8% Balita mengalami gizi buruk. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yakni 4,7%. Hasil PSG 2015, antara lain menunjukkan bahwa untuk status gizi Balita menurut Indeks Berat Badan per Usia (BB/U), didapatkan hasil: 79,7% gizi baik; 14,9% gizi kurang; 3,8% gizi buruk, dan 1,5% gizi lebih. Sementara untuk status gizi Balita menurut Indeks Tinggi Badan per Usia (TB/U), didapatkan hasil: 71% normal dan 29,9% Balita pendek dan sangat pendek. Dan untuk status gizi Balita menurut Indext Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB), didapatkan hasil,: 82,7% Normal, 8,2% kurus, 5,3% gemuk, dan 3,7% sangat kurus.
Meskipun demikian, terdapat berbagai kondisi kesehatan keluarga yang masih harus ditingkatkan melalui upaya peningkatan gizi keluarga. Peningkatan ini terutama dapat ditempuh melalui akselerasi program-program yang telah ada, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita dan ibu hamil, maupun pengembangan dan implementasi dari program-program pendamping inovatif lainnya untuk menunjang efektivitas dari program-program yang ada.
Menyikapi tantangan pembangunan gizi
Penting untuk melihat bahwa pencapaian dalam target-target nutrisi terkait secara erat dengan pencapaian bidang-bidang pembangunan lainnya, dan nilai-nilai sosial-budaya dalam masyarakat. Upaya pencapaian dalam bidang nutrisi, misalnya, tidak dapat diisolasikan dari isu-isu utama dalam ketahanan pangan dan pola makan masyarakat kita. Keterkaitan yang kompleks dengan isu-isu pembangunan lain ini merupakan salah satu masalah fundamental yang harus diselesaikan, sebelum kita memusatkan perhatian lebih jauh pada pemenuhan gizi masyarakat.
Secara geografis, malnutrisi umumnya tersebar di berbagai wilayah di tanah air yang memang rentan dengan kerawanan pangan. Malnutrisi juga berkaitan dengan perilaku dan konsumsi masyarakat. Temuan yang diperoleh dalam studi tentang kondisi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Smeru, UKP4 dan WFP (2014), menunjukkan bahwa malnutrisi juga tersebar dalam semua spektrum pendapatan. Sebagai contoh, prevalensi kondisi kerdil ditemukan cukup tinggi di kelompok rumah tangga terkaya.
Ini menunjukkan bahwa malnutrisi tidak hanya merupakan persoalan yang membelit kelompok berpendapatan rendah dan mereka yang menetap di wilayah rawan pangan, tetapi juga kelompok rumah tangga kaya di wilayah perkotaan.
Pendekatan lintas-sektor dan inovatif
Tantangan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat menjadi semakin berat jika bidang-bidang pembangunan yang terkait langsung kecukupan nutrisi, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, air bersih dan sanitasi, belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan terkait, pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat madani, merupakan pra-kondisi mutlak untuk meningkatkan status gizi masyarakat.
Berpikir secara kreatif (out-of-the-box) untuk menyelesaikan persoalan dengan melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah, mungkin masih sering menjadi kendala, terutama bagi mereka yang terbiasa berpikir dalam kotak-kotak birokrasi. Tapi tanpa upaya-upaya kreatif dan inovatif yang berkelanjutan seperti ini upaya-upaya dalam meningkatkan status gizi masyarakat akan terus menemui jalan terjal.
Peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah
Pemerintah menyadari bahwa meskipun capaian dalam bidang pembangunan kesehatan cukup menggembirakan, diperlukan upaya-upaya terobosan inovatif untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai. Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai, oleh karena itu program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat yang telah dicanangkan pemerintah merupakan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional, dengan penekanan khusus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan penyedia pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi.
Mengacu pada kondisi pembangunan kesehatan dewasa dan tujuan yang hendak dicapai, diperlukan upaya yang intensif untuk memperkuat pendekatan preventif dan promotif dalam kesehatan. Pendekatan preventif dan promotif ini tercermin secara kuat dalam salah satu program terobosan pemerintah, yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga.
Sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat, tujuan GERMAS mencakup antara lain: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. GERMAS didasari oleh prinsip-prinsip: Kerjasama multisektor; Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat; 4) Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan. Gerakan ini dimulai dengan tiga fokus kegiatan, yaitu: 1) meningkatkan aktivitas fisik; 2) konsumsi sayur dan buah, serta 3) deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).
Kebijakan lainnya untuk menunjang pembangunan kesehatan melalui pendekatan preventif dan promotif adalah Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Karakteristik utama dari program ini adalah: 1) Keluarga sebagai sasaran utama; 2) Penekanan pada aspek promotif dan preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach.
Untuk memastikan agar baik GERMAS maupun Program Keluarga Sehat dapat berfungsi secara optimal, perlu dilakukan pembinaan pada Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Pembinaan tersebut terutama mencakup penyiapan data-data berbasis keluarga di wilayah kerja dan pelayanan sesuai dengan permasalahan kesehatan berbasis keluarga. Untuk memperkuat sistem kesehatan, akses dan kualitas layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, penguatan regulasi, manajemen dan struktur organisasi perlu dilakukan dalam upaya mendukung program GERMAS dan Keluarga Sehat.
Untuk memastikan adanya standar pelayanan yang baku dan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah saat ini Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun RPP Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan revisi peraturan tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan. SPM ini mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Terkait erat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Keluarga Sehat adalah Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan in merupakan salah satu jawaban terhadap permasalahan status gizi masyarakat dengan meletakkan fokus yang kuat pada pendekatan lintas-sektor. Gerakan ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa periode terpenting dalam kehidupan manusia adalah masa 1000 hari pertama dalam kehidupan, yang mencakup 270 hari dalam kandungan dan 730 hari setelah kelahiran. Kekurangan gizi selama periode tersebut akan memengaruhi secara negatif tumbuh kembang anak, mengakibatkan kondisi kerdil, kurus kering atau pun obesitas, dan pada gilirannya memperburuk kualitas hidup di masa dewasa.
Sebagaimana telah disinggung di atas, salah satu fokus GERMAS adalah pemenuhan kebutuhan gizi melalui konsumsi sayur dan buah sebagai landasan mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat.
Hal ini antara lain ditandai dengan adanya perhatian serius yang diberikan Presiden Joko Widodo melalui kunjungan kerjanya ke 10 wilayah kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang status kesehatan dan gizi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Kesepuluh wilayah tersebut mencakup Nias, Sibolga, Lebak, Pandeglang, Serang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Situbondo, Ponorogo, dan Banyuwangi.
Dari kunjungan Presidentersebut, terlihat bahwa status kesehatan dan gizi di wilayah-wilayah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun di beberapa tempat masih harus diberikan catatan khusus pada masalah kurang gizi dan pendek (stunting).
Memastikan keberlanjutan program-program inovatif
Perkembangan menggembirakan dari observasi di wilayah-wilayah yang dikunjungi di atas adalah keterlibatan aktif pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat setempat. Sebagai contoh, Kabupaten Situbondo mengembangkan dan mengimplementasikan program inovatif dalam bidang peningkatan gizi masyarakat melalui Rumah Pemulihan Gizi (RPG), yang mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan status gizi, edukasi gizi hingga pemeriksaan medis.
Sementara itu di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dilakukan strategi pendistribusian PMT- pemulihan bagi para Balita penderita gizi buruk melalui program OMABA (Ojek Makanan Balita). Contoh di atas hanya segelintir dari berbagai program inovatif yang telah diimplementasikan di berbagai wilayah tanah air dalam upaya menanggulangi permasalahan gizi burukpada bayi dan anak-anak.
Penting untuk memastikan agar berbagai praktik cerdas seperti di atas dapat berkelanjutan hingga berdampak yang lebih signifikan pada upaya penanggulangan gizi buruk di masyarakat. Untuk itu, diperlukan partisipasi aktif dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang bersifat lintas sektor, dan aksi partisipatif dari masyarakat sendiri untuk memastikan agar upaya mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kesehatan dan gizi dapat direalisasi.