Kemajuan teknologi transportasi saat ini memungkinkan manusia dan barang dapat bergerak dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu negara ke negara lain. Batas negara menjadi sangat tipis, dalam waktu belasan jam kita dapat pindah dari suatu tempat yang bercuaca panas, ke suatu negara dengan cuaca sangat ekstrim dingin. Tidak ada lagi negara yang tidak dapat dikunjungi. Bukan saja produk dan manusia yang dapat berpindah, namun juga sosial, budaya, bahkan masalah kesehatan juga dapat dengan mudah melewati batas negara.
“Dengan adanya globalisasi, masalah kesehatan di suatu negara dapat berdampak negatif pada negara lain di wilayah regional yang bersangkutan bahkan dapat menyebar menjadi masalah kesehatan global, seperti pandemi flu burung, Mers CoV, dan lain-lain. Belum lagi kaitan dengan kontaminasi bahan kimia berbahaya atau radiasi yang dapat membahayakan kesehatan rakyat Indonesia”, ujar Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), dalam pembukaan Seminar Nasional Global Health Security Agenda (GHSA) di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Senin pagi (28/3).
Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi International Health Regulation (IHR) 2005 di tiap negara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas negara dalam kesiapannya dalam menghadapi pandemi. Namun demikian, hampir dua dasawarsa sejak IHR mulai dilaksanakan oleh seluruh negara anggota WHO, tercatat beberapa penyakit menular yang dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Antara lain, SARS pada tahun 2002, Influenza A(H1N1) tahun 2009, Ebola tahun 2014, Mers CoV tahun 2015 hingga Zika tahun 2016.
“Sejak diluncurkan IHR 2005, tidak banyak negara yang mengimplementasikannya”, tutur Menkes.
Menkes menuturkan, Indonesia baru mengimplementasi sejak tahun 2007 dan setelah self-assessment di tahun 2012, pada tahun 2014, Indonesia diakui telah mengimplementasikan IHR 2005 secara lengkap. Perkembangan ini mendorong beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat dan Finlandia untuk melakukan suatu bentuk kolaborasi multilateral melalui Global Health Security Agenda (GHHSA) sejak 2014, untuk memperkuat IHR 2005.
Dalam konteks kesiapan penanganan pandemi, dibutuhkan tingkat pemahaman yang sama dan kapasitas implementasi yang setara pada tiap negara. Pengembangan dan pelaksanaan GHSA dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas negara-negara di dunia dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular berpotensi wabah.
Tujuan dari GHSA terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu: pencegahan outbreak/epidemi (prevent), deteksi dini ancaman kesehatan dan keamanan (detect), dan respons secara cepat dan efektif (respond). Dalam mencapai tujuan besar tersebut, forum GHSA melakukan identifikasi terhadap 11 paket kegiatan untuk dilaksanakan oleh negara-negara anggota GHSA.
Berikut adalah 11 Action Package dalam pendekatan Prevent, Detect, & Response:
Prevent Anti Microbial Resistance (AMR); Penyakit Zoonosis; Biosafety dan Biosecurity; serta Imunisasi.
Detect Sistem laboratorium nasional; Real-time Surveillance; Pelaporan; dan workforce development
Respond Emergency Operations Centers; Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response; dan Medical countermeasures and personnel deployment.
Lebih lanjut, Menkes menegaskan bahwa Global Health Security tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan beserta seluruh aparat di bawahnya, tetapi juga harus melibatkan seluruh sektor dan unsur masyarakat.
“Untuk itu, kita mengenai konsep One Health, di mana kesehatan dilihat sebagai konsep yang terintegrasi antara kesehatan manusia dengan kesehatan hewan”, tegas Menkes.
Indonesia berperan penting dalam upaya-upaya mewujudkan keamanan kesehatan global. Tahun ini, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi Ketua GHSA. Adapun ketua sebelumnya adalah Amerika (2014) dan Finlandia (2015). Beberapa alasan kuat yang mendukung hal tersebut, antara lain: keadaan geografis yang strategis membuat Indonesia berpengaruh bagi negara di bagian selatan; Indonesia salah satu negara penyelenggara IHR selain Thailand di ASEAN; dan Indonesia diakui mampu memimpin koordinasi negara kawasan asia-afrika-pasifik.
Selain menjadi Ketua Troika GHSA pada tahun 2016, Indonesia juga dipercaya menjadi lead country untuk Action Package Zoonotic Diseases dan contributing country untuk Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response. Hal ini karena Indonesia dianggap baik dalam pengendalian zoonosis secara multisektor. Indonesia juga menjadi contributing country untuk Action Package Anti Microbial Resistance (AMR) yang merupakan isu penting secara global dan nasional dan Action Package Real-Time Surveillace karena surveilans merupakan pintu masuk untuk pertukaran data yang sangat penting.
Di samping itu, di tingkat nasional saat ini telah dibentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor atau Pokja Nasional untuk melaksanakan GHSA. Pokja ini diketuai oleh Menko Polhukam dan beranggotakan Menko PMK, Menteri Kesehatan dan Menteri atau pejabat Eselon I dari Kementerian/Lembaga terkait.
“Keterlibatan aktif Indonesia dalam GHSA sebagai ketua dari Troika GHSA, sudah menjadi posisi nasional. Kerja sama dan kepedulian kita semua dalam menyukseskan GHSA, bukan hanya sebagai sebuah kerja sama global, utamanya adalah sebagai suatu medium untuk peningkatan kapasitas dalam penanggulangan pandemi penyakit”, terang Menkes.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
Bogor, 19 Januari 2023
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Bogor Bima Arya resmikan Gedung Blok I dan Blok IV RSUD Kota Bogor pada Kamis (19/01).
Peresmian Gedung Blok I Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik, serta Gedung Blok IV Instalasi Radiologi ini merupakan bentuk upaya peningkatan kapasitas terhadap layanan rumah sakit rujukan di Kota Bogor.
Menkes Budi menuturkan bahwa pembangunan RSUD Kota Bogor merupakan salah satu agenda prioritas dalam pilar kedua transformasi kesehatan yakni transformasi layanan kesehatan rujukan yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
“Ini merupakan contoh dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kotamadya bekerjasama membangun fasilitas kesehatan yang saat ini secara nasional masih kurang,” kata Menkes Budi.
Dalam proses pembangunan fasilitas layanan kesehatan memerlukan peran dari banyak pihak. Tidak bisa selesai hanya dari pemerintah daerah setempat saja, namun juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr. Ilham Chaidir mengatakan peningkatan kapasitas daya tampung layanan fasilitas rujukan di RSUD Kota Bogor semula hanya memiliki 12 tempat tidur pasien, saat ini mampu menampung sebanyak 42 tempat tidur dan diperkirakan dapat segera digunakan pada awal Februari 2023.
“Pada peresmian kali ini baru sekitar 25% dari rencana keseluruhan dan akan dimaksimalkan hingga 50-60 tempat tidur. Tersedia juga fasilitas layanan OPA CITO (Oropharyngeal Airway) untuk operasi cito yang sudah disiapkan alat-alat, lampu pendar dan meja operasi, dan lain sebagainya,” ujar dr. Chaidir Dirut RSUD Kota Bogor.
Walikota Bogor Bima Arya turut menyampaikan bahwa saat ini Rumah Sakit di Kota Bogor berjumlah 22 Rumah Sakit dari yang sebelumnya sebanyak 17 Rumah Sakit pada tahun 2018. Sehingga pertumbuhan peningkatan fasilitas layanan kesehatan rujukan terbilang cukup cepat.
Hal ini dapat dilihat dari jumlah rasio tempat tidur dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yakni 1:400 yang terbilang cukup baik. Di RSUD Kota Bogor sendiri pada tahun 2014 memiliki 300 fasilitas tempat tidur untuk layanan rawat inap, saat ini sudah bertambah menjadi 482, dan ditargetkan berjumlah 682 pada tahun 2024. Sebagai upaya pemenuhan fasilitas layanan kesehatan bagi warga Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
Selaras dengan visi Kementerian Kesehatan, Bima Arya menuturkan jika RSUD Kota Bogor juga tengah disiapkan untuk dapat mendukung peningkatan jumlah produksi dokter spesialis di Indonesia dengan turut berkontribusi menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
“Kedepannya RSUD Kota Bogor disiapkan menjadi RS Pendidikan untuk mendukung produksi dokter spesialis melalui program Hospital Based Education,” tutur Walikota Bogor Bima Arya.
Peningkatan produksi dokter spesialis melalui program pendidikan hospital based ini sejalan dengan proses transformasi sistem kesehatan yang salah satunya berfokus pada transformasi SDM Kesehatan.
Kolaborasi bersama dalam melaksanakan upaya transformasi kesehatan juga mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Kinerja Kementerian Kesehatan melalui leadership Menkes Budi membuktikan dalam mengurusi kesehatan penuh dengan inovasi-inovasi dan keterukuran, sehingga salah satu penanganan covid terbaik di dunia adalah Indonesia,” ungkap Gubernur Ridwan Kamil.
Keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 melalui inovasi sistem kesehatan akan dilanjutkan dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan transformasi kesehatan melalui 6 pilar transformasi kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (FSI)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid