Sudah sejak lama saya mengamati ada kebingungan dan kekacauan di masyarakat mengenai penggunaan istilah Gizi dengan istilah Nutrisi. Bahkan akhir-akhir ini ada instansi pemerintah meragukan kata Gizi dalam suatu dokumen pemerintah resmi, dan mengusulkan dipakai istilah nutrisi.
Perkembangan yang tidak sehat ini kalau dibiarkan dapat merusak perkembangan Ilmu Gizi di Indonesia yang dirintis sejak tahun 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia, Prof.Poerwo Soedarmo (1904 – 2003) , yang juga penyandang Bintang Maha Putra dibidang Ilmu Gizi (1992). Sebagai salah seorang “saksi hidup” perkembangan ilmu gizi sejak tahun 1956 di Indonesia sebagai mahasiswa dekat Prof.Poerwo Soedarmo sampai akhir hayat beliau, dan sebagai pertanggungan jawab profesional saya di bidang gizi publik (“public nutrition”), saya merasa perlu harus meluruskan dan mempertegas status kata GIZI sebagai terjemahan resmi bahasa Inggris “Nutrition”.
Penjelasan saya ini sebagian sudah saya tulis dalam buku saya “Ilmu Gizi dan Aplikasinya” yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasionaltahun 1999/2000. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat untuk meluruskan perkembangan sejarah Ilmu Gizi di Indonesia. Semoga.
Agar dapat dibaca masyarakat secara luas dan cepat tulisan ini dalam waktu singkat akan disiarkan dalam web, facebook dan twtiter KFI.
Soekirman
SEJARAH ASAL KATA /ISTILAH “GIZI” SEBAGAI TERJEMAHAN KATA INGGRIS “NUTRITION”
Prof. Soekirman
Guru Besar (Em.) Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia,
IPB, Bogor/ Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI)
Istilah Gizi dan Ilmu Gizi baru dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1950an, sebagai terjemahan kata ” Nutrition” dan “Nutrition Science”. Meskipun belum resmi ditetapkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia, istilah Gizi dan Ilmu Gizi telah dipakai oleh Prof.Djuned Pusponegoro, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ilmu penyakit anak di Fakultas Kedokteran UI tahun 1952. Tahun 1955 , Ilmu Gizi resmi menjadi mata kuliah di Fakultas Kedokteran UI, dan tahun 1958 secara resmi dipakai dalam pidato pengukuhan Prof.Poerwo Soedarmo sebagai Guru Besar Ilmu Gizi pertama di Indonesia, di Fakultas Kedokteran UI. Sejak itu sampai sekarang banyak Fakultas Kedokteran , Fakultas Pertanian , Fakultas Teknologi Pangan, Fakultas Kesehatan Masyarakat telah mendirikan Bagian atau Departemen Ilmu Gizi. Tahun 1965 di Jakarta diresmikan Akademi Gizi dari Departemen Kesehatan, yang sampai sekarang tersebar di hampir semua propinsi di Indonesia sebagai Pendidikan Politeknis Kesehatan Jurusan Gizi .
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1958 memasukkan Ilmu Gizi dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) pertama, dan selanjutnya sejak tahun 1973 tiap 4 tahun sekali LIPI menyelenggarakan Widyakarya Nasional Pangan dan GIZI (WNPG) sampai tahun 2008. WNPG ke XI akan diadakan pada bulan Nopember 2012 di Jakarta.
Pengesahan kata Gizi sebagai terjemahan Nutrition dan Nutrition Science, dilakukan oleh Lembaga Bahasa Indonesia UI, waktu itu dipimpin oleh alm. DR. Haryati Soebadio.
Alm. Prof.Poerwo Soedarmo, waktu itu Direktur Lembaga Makanan Rayat , Departemen Kesehatan RI, dan diangkat sebagai bapak Ilmu Gizi Indonesia, oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), pada suatu hari tahun 1958 menugaskan 4 Mahasiswa tingkat akhir (termasuk penulis) Akademi Pendidikan Nutritisionis-Ahli Diit , Bogor – yang tahun 1965 dirubah namanya menjadi Akademi Gizi, Jakarta – , menghadap Direktur Lembaga Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, UI, waktu itu di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Tujuannya untuk mendapat petunjuk terjemahan yang benar dan ilmiah untuk kata Inggris “Nutrition”, dan “Nutrition Science” kedalam bahasa Indonesia. DR.Soebadio, menjelaskan tentang akar bahasa Indonesia kebanyakan dari bahasa Arab dan Sanksekerta. Kata Inggris Nutrition dalam bahasa Arab di sebut GHIZAI, dan dalam bahasa Sanksekerta SVASTAHARENA. Keduanya artinya sama, makanan yang menyehatkan. Atas petunjuk tersebut Prof.Poerwo Soedarmo memilih kata GIZI sebagai terjemahan resmi kata nutrition, yang sejak tahun 1952 kata GIZI itu sudah dipakai dikalangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Sedang kata SVASTAHARENA di pakai dalam lambang organisasi PERSAGI sampai sekarang.
Dalam Undang-Undang, istilah atau kata GIZI telah resmi dipakai dalam 1). Undang-Undang no 7 tahun 1996 tentang Pangan (Pasal 1 no 13,14; Bab III Mutu Pangan dan Gizi, Pasal 27 : 1-4; dan 2) Undang-Undang no 36 tahun 1999 tentang Kesehatan , Bab VIII tentang Gizi dan pasal 141.
Definisi Ilmu Gizi terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmunya. Dalam kuliah-kuliah saya , Ilmu Gizi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari ” Proses Makanan sejak masuk mulut sampai dicerna oleh organ-organ pencernakan, dan diolah dalam suatu sistem metabolisme menjadi zat-zat kehidupan (zat gizi dan zat non gizi) dalam darah dan dalam sel-sel tubuh membentuk jaringan tubuh dan organ-organ tubuh dengan fungsinya masing-masing dalam suatu sistem, sehingga menghasilkan pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (mental) , kecerdasan, dan produktivitas sebagai syarat dicapainya tingkat kehidupan sehat, bugar dan sejahtera.”
Sedang ilmu gizi publik, yang saya dalami, adalah ilmu gizi yang diaplikasikan untuk kesejahteraan publik (masyarakat luas) dengan tidak saja mengkaitkannya dengan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga dengan masalah-masalah ekonomi, kemiskinan, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan , kesetaraan gender, dan masalah-maslah pembangunan manusia lainnya.
Secara pendek dan populer ilmu gizi sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan makanan dengan kesehatan.
Kesimpulan : secara resmi sejak tahun 1952 kata atau istilah GIZI, adalah istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai terjemahan istilah Inggris “Nutrition”. Dalam dokumen-dokumen resmi tidak ada terjemahan lain kecuali kata GIZI. Kalaupun ada terjemahan lain, apapun sebutannya, dapat dipastikan itu bukan bahasa Indonesia resmi dan kebanyakan digunakan didunia bisnis dan periklanan. ****
SUMBER : Soekirman, Prof.PhD (1999/2000), “Arti kata Gizi dan Definisi Ilmu Gizi”, dalam buku Ilmu Gizi dan Aplikasinya, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, hal 5.
(dari http://www.kfindonesia.org/index.php?pgid=21&contentid=92 pada 17 September 2012)
Jakarta, 5 November 2015
Pekerja perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap anemia gizi utamanya karena kekurangan zat besi. Untuk itu diperlukan pelayanan kesehatan dan perhatian yang khusus, baik sebelum hamil maupun saat hamil agar kondisinya prima dan siap menjadi calon ibu.
Di Indonesia terdapat hampir 40 juta pekerja perempuan dan 25 juta diantaranya dalam usia reproduksi (BPS, 2012). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi dan gizi para pekerja perempuan ini perlu ditingkatkan.
Demikian sambutan Menkes RI, Prof. dr. Nila Djuwita Moeloek, Sp.M (K) pada acara High Level Meeting Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (5/11).
Pertemuan yang diselenggarakan atas kerjasama Kemenkes dengan ILO tersebut bertujuan untuk memperoleh komitmen dan dukungan para buyer dalam pelaksanaan program GP2SP. Selain itu, pelaksanaan pertemuan ini bertujuan agar buyer dan perusahaan dapat berkontribusi untuk keberlanjutan program GP2SP di tempat kerja.
Lebih lanjut, Menkes mengatakan, dengan banyaknya jumlah pekerja perempuan Indonesia di usaha kecil, menengah dan skala besar, gerakan ini dapat menjadi salah satu upaya terobosan yang strategis untuk mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut di atas.
“Program GP2SP diarahkan pada pemenuhan kecukupan gizi pekerja perempuan, pemeriksaan kesehatan pekerja perempuan, pelayanan kesehatan reproduksi pekerja perempuan, peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja dan penanggulangan penyakit menular (PM) dan tidak menular (PTM)”, kata Menkes.
Berdasarkan penelitian oleh Balai Besar Kesehatan Masyarakat Bogor di beberapa Industri Menengah dan besar di Kabupaten Bogor, menunjukan 40% pekerja perempuan anemia. Rendahnya status kesehatan dan gizi pekerja perempuan juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. Hal ini sesuai dengan data BPS tahun 2010 yang menunjukkan 50,37% pekerja perempuan berpendidikan SD ke bawah.
Selain itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, ditemukan bahwa proporsi anemia kelompok umur 15-64 tahun berkisar antara 16,9% – 25% sedangkan Proporsi Kurang Energi Kronis (KEK) pada WUS (Wanita Usia Subur) yang sedang hamil 17,3% – 38,5% dan tidak hamil 10,7% – 46,6%. Selain itu, Obesitas pada perempuan berusia di atas 18 thn adalah 32,9%.
Dihadapan peserta pertemuan Menkes menyampaikan harapan kepada para pengusaha agar dapat melaksanakan upaya-upaya yang khususnya memperhatikan pekerja wanita. Harapan Menkes kepada para pengusaha diantaranya adalah (1) Menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja dengan manfaat yang menyeluruh – termasuk pelayanan kesehatan reproduksi – baik yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan perusahaan maupun bermitra dengan pihak ketiga; (2) Melakukan penanggulangan anemia gizi besi pada pekerja perempuan dengan pemberian tablet tambah darah, obat cacing dan obat lainnya sesuai penyebabnya; (3) Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan mulai dari sebelum hamil, hamil dan setelah melahirkan; (4) Memberikan kelonggaran waktu untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan – termasuk kesehatan reproduksi yang menjadi mitra perusahaan sesuai dengan kebutuhan pekerja dan memenuhi hak-hak pekerja perempuan antara cuti bersalin; (5) Menyediakan tempat untuk menyusui bayinya atau memerah ASI berupa ruang ASI di tempat kerja, sehingga hak bayi untuk mendapat ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan dapat diwujudkan; dan (6) Melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM)
Tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif
Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GPPSP) merupakan revitalisasi dari Gerakan Pekerja Wanita Sehat Produktif (GPWSP) yang dicanangkan oleh wakil Presiden RI Tri Sutrisno pada tanggal 14 November 1996. Program ini dicanangkan kembali pada tanggal 28 November 2012 dan merupakan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Program GP2SP diarahkan pada pemenuhan kecukupan gizi pekerja perempuan, pemeriksaan kesehatan pekerja perempuan, pelayanan kesehatan reproduksi pekerja perempuan, peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja dan penanggulangan penyakit menular (PM) dan tidak menular (PTM). Pelaksanaan program ini selain bermanfaat bagi pekerja karena status kesehatan dan gizinya meningkat juga bisa menguntungkan.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat email [email protected].
Ditulis oleh Nila F. Moeleok
Bonus demografi dipahami sebagai suatu kondisi di mana komposisi atau struktur penduduk sangat menguntungkan dari segi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sementara proporsi penduduk yang tidak produktif (berusia kurang dari 14 tahun dan di atas 64 tahun) semakin kecil dan belum banyak.
Dilihat dari struktur demografi Indonesia dewasa ini, maka pada tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang untuk mengalami bonus demografi, di mana negara ini akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sementara yang tidak produktif berkurang menjadi 60 juta jiwa. Ini berarti 10 orang usia produktif hanya akan menanggung 3-4 orang usia tidak produktif. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jelas: terjadi peningkatan tabungan masyarat dan tabungan nasional, yang akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Namun bonus demografi ini tidak secara otomatis memberikan dampak positif bagi tujuan pembangunan nasional. Ibarat pedang bermata dua, bonus demografi bisa memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif pada upaya pembangunan bangsa.
Ketika negara tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut, konsekuensi yang terjadi adalah dampak negatif yang harus dipikul oleh semua pihak. Tanpa dibekali dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, maka proporsi penduduk usia produktif yang sedemikian besar pada saat itu hanya akan menciptakan dampak buruk pada pembangunan nasional. Salah satu dampak negatif yang bisa diprediksi adalah jumlah pengganguran yang tidak terkendali karena tidak terserap ke dalam lapangan kerja yang ada akibat kualifikasi dan kualitas yang tidak memenuhi standar pekerjaan yang tersedia.
Kondisi demikian akan memberikan efek berantai ke berbagai bidang kehidupan manusia. Berkurangnya tingkat pendapatan akibat ketimpangan antara standar kualifikasi yang dibutuhkan dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, dapat memicu lonjakan tingkat kemiskinan, yang memberikan dampak buruk pada kehidupan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Dengan kata lain, ketidaksiapan semua pemangku kepentingan pembangunan dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut melalui pembangunan manusia yang baik akan membuat kita gagal memanfaatkan jendela peluang yang langka tersebut. Sejauh mana kita mempersiapkan pembangunan manusia dewasa ini akan menentukan sejauh mana kita akan berhasil memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut.
Dari perspektif pembangunan manusia, tidak pelak lagi rentang waktu menjelang tahun 2020-2030 merupakan periode yang paling tepat mempersiapkan fondasi kokoh bagi periode bonus demografi tersebut. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri dari berbagai segi untuk dapat memanfaatkan periode bonus demografi tersebut secara optimal.
Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan dimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan dewasa ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalisasi periode bonus demografi yang akan datang.
Terwujudnya keluarga sehat yang ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode demografi yang langka tersebut. Keluarga sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundmenal karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya.
Dalam pengertian ini, investasi gizi dalam pembangunan kit memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia tercermin dari penelitian yang dilakukan panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka dunia, dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012. Para ekonom tersebut menemukan bahwa cara paling cerdas mengalokasikan uang untuk menghadapi 10 tantangan utama dunia adalah melakukan investasi untuk perbaikan status gizi penduduk.
Lebih jauh panel ahli tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun. Dengan menginvestasi $1 pada gizi dapat memberikan hasil $30 dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas ekonomi.
Jelas dengan sendirinya bahwa tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi tidak mungkin kita dapat mencapai tingkat pendidikan yang tinggi. Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan pra-kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin kita dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut.
Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin. Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan kita memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.
Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama. Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Keluarga Sehat yang dewasa ini dikembangkan dan dimplementasikan secara intensif oleh Kementerian Kesehatan diarahkan untuk dapat merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan secara preventif-promotif berdasarkan pendekatan keluarga. Sebagai bagian dari upaya preventif dan promotif masyarakat, GERMAS diarahkan untuk: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan.
GERMAS dicirikan antara lain oleh penekanan yang kuat pada kerjasama multisektor, keseimbangan masyarakat antara keluarga dan individu, serta pembedaryaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang hendak disasar, gerakan ini difokuskan pada tiga aktivitas utama, yaitu: 1) meningkatkan aktivitas fisik; 2) konsumsi sayur dan buah, serta 3) deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).
Upaya pencapaian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini harus dibangun di atas fondasi pembangunan gizi untuk semua lapisan masyarakat. Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Peran kemitraan yang kokoh dan meilibatkan para pemangku kepentingan multi-sektor sangat menentukan keberhasilan investasi pada pembangunan gizi. Karena sifat pembangunan gizi yang lintas-sektor dan mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat diperlukan pendekatan holistik untuk menanggulangi permasalahan gizi buruk.
Di samping itu, pendidikan memainkan peran sentral dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Pengenalan dan kesadaran akan pola konsumsi yang sehat masih perlu terus ditingkatkan di kalangan masyarakat. Belum semua anggota masyarakat, baik di tingkat akar rumput maupun di kalangan yang lebih mampu secara ekonomi, mengenal apa itu pola hidup sehat dan pedoman gizi seimbang.
Demikian pula, dampak buruk jangka panjang dari permasalahan gizi buruk dan pola hidup yang tidak sehat masih belum sepenuhnya disadari baik oleh keluarga maupun masyarakat. Meskipun kerugian yang nantinya akan dipikul sangat besar akibat gizi buruk dan pola hidup tidak sehat, hal ini belum cukup mendorong sebagian masyarakat untuk mengadopsi pola hidup yang sehat dan menerapkan pedoman gizi seimbang secara optimal.
Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal, masih cukup berat. Ini merupakan tugas bersama kita semua baik pemerintah, masyarakat madani, sektor swasta, maupun masyarakat sendiri untuk bekerja keras saat ini untuk memastikan agar periode bonus demografi tidak berlalu dengan begitu saja, apalagi hingga menciptakan dampak buruk bagi semua lapisan masyarakat.
******
Oleh: Prof.Dr.dr.Nila F.Moeloek, Sp.M(K)
Menteri Kesehatan RI
Mediakom Edisi 76 Hal 44-47, November 2016
Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada seberapa jauh kita berhasil merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam pembangunan kesehatan akan memberikan landasan yang kokoh bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.
Terdapat berbagai faktor yang menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan kesehatan, dan salah satu faktor yang paling fundamental dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan adalah nutrisi.
Nutrisi dan gambaran pencapaian nasional
Jelas bahwa kekurangan nutrisi berdampak buruk yang signifikan pada kesehatan individu dan masyarakat. Ibu hamil yang tidak cukup gizi akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah, dan dengan demikian memiliki risiko yang meningkat terhadap penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anaknya. Demikian pula, para gadis yang kekurangan gizi berisiko tidak mampu mengandung dan melahirkan anak yang sehat.
Kekurangan gizi ini menciptakan lingkaran jahat (vicious circle) lebih jauh, karena kondisi ini akan menghambat tumbuh kembang anak hingga dewasa. Pada gilirannya kondisi ini akan menghasilkan individu-invidu yang kurang produktif ketika mereka beranjak dewasa, dan bahkan bisa menjadi beban pembangunan. Estimasi yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa negara-negara di Asia dan Afrika kehilangan sekitar 11 persen dari PNB (Pendapatan Nasional Bruto) setiap tahun yang disebabkan oleh gizi buruk.
Indikator pencapaian status gizi yang ditandai dengan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 menunjukkan hasil-hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama persentase balita dengan gizi buruk dan sangat pendek yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
PSG 2015 menunjukkan 3,8% Balita mengalami gizi buruk. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yakni 4,7%. Hasil PSG 2015, antara lain menunjukkan bahwa untuk status gizi Balita menurut Indeks Berat Badan per Usia (BB/U), didapatkan hasil: 79,7% gizi baik; 14,9% gizi kurang; 3,8% gizi buruk, dan 1,5% gizi lebih. Sementara untuk status gizi Balita menurut Indeks Tinggi Badan per Usia (TB/U), didapatkan hasil: 71% normal dan 29,9% Balita pendek dan sangat pendek. Dan untuk status gizi Balita menurut Indext Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB), didapatkan hasil,: 82,7% Normal, 8,2% kurus, 5,3% gemuk, dan 3,7% sangat kurus.
Meskipun demikian, terdapat berbagai kondisi kesehatan keluarga yang masih harus ditingkatkan melalui upaya peningkatan gizi keluarga. Peningkatan ini terutama dapat ditempuh melalui akselerasi program-program yang telah ada, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita dan ibu hamil, maupun pengembangan dan implementasi dari program-program pendamping inovatif lainnya untuk menunjang efektivitas dari program-program yang ada.
Menyikapi tantangan pembangunan gizi
Penting untuk melihat bahwa pencapaian dalam target-target nutrisi terkait secara erat dengan pencapaian bidang-bidang pembangunan lainnya, dan nilai-nilai sosial-budaya dalam masyarakat. Upaya pencapaian dalam bidang nutrisi, misalnya, tidak dapat diisolasikan dari isu-isu utama dalam ketahanan pangan dan pola makan masyarakat kita. Keterkaitan yang kompleks dengan isu-isu pembangunan lain ini merupakan salah satu masalah fundamental yang harus diselesaikan, sebelum kita memusatkan perhatian lebih jauh pada pemenuhan gizi masyarakat.
Secara geografis, malnutrisi umumnya tersebar di berbagai wilayah di tanah air yang memang rentan dengan kerawanan pangan. Malnutrisi juga berkaitan dengan perilaku dan konsumsi masyarakat. Temuan yang diperoleh dalam studi tentang kondisi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Smeru, UKP4 dan WFP (2014), menunjukkan bahwa malnutrisi juga tersebar dalam semua spektrum pendapatan. Sebagai contoh, prevalensi kondisi kerdil ditemukan cukup tinggi di kelompok rumah tangga terkaya.
Ini menunjukkan bahwa malnutrisi tidak hanya merupakan persoalan yang membelit kelompok berpendapatan rendah dan mereka yang menetap di wilayah rawan pangan, tetapi juga kelompok rumah tangga kaya di wilayah perkotaan.
Pendekatan lintas-sektor dan inovatif
Tantangan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat menjadi semakin berat jika bidang-bidang pembangunan yang terkait langsung kecukupan nutrisi, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, air bersih dan sanitasi, belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan terkait, pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat madani, merupakan pra-kondisi mutlak untuk meningkatkan status gizi masyarakat.
Berpikir secara kreatif (out-of-the-box) untuk menyelesaikan persoalan dengan melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah, mungkin masih sering menjadi kendala, terutama bagi mereka yang terbiasa berpikir dalam kotak-kotak birokrasi. Tapi tanpa upaya-upaya kreatif dan inovatif yang berkelanjutan seperti ini upaya-upaya dalam meningkatkan status gizi masyarakat akan terus menemui jalan terjal.
Peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah
Pemerintah menyadari bahwa meskipun capaian dalam bidang pembangunan kesehatan cukup menggembirakan, diperlukan upaya-upaya terobosan inovatif untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai. Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai, oleh karena itu program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat yang telah dicanangkan pemerintah merupakan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional, dengan penekanan khusus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan penyedia pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi.
Mengacu pada kondisi pembangunan kesehatan dewasa dan tujuan yang hendak dicapai, diperlukan upaya yang intensif untuk memperkuat pendekatan preventif dan promotif dalam kesehatan. Pendekatan preventif dan promotif ini tercermin secara kuat dalam salah satu program terobosan pemerintah, yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga.
Sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat, tujuan GERMAS mencakup antara lain: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. GERMAS didasari oleh prinsip-prinsip: Kerjasama multisektor; Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat; 4) Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan. Gerakan ini dimulai dengan tiga fokus kegiatan, yaitu: 1) meningkatkan aktivitas fisik; 2) konsumsi sayur dan buah, serta 3) deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).
Kebijakan lainnya untuk menunjang pembangunan kesehatan melalui pendekatan preventif dan promotif adalah Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Karakteristik utama dari program ini adalah: 1) Keluarga sebagai sasaran utama; 2) Penekanan pada aspek promotif dan preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach.
Untuk memastikan agar baik GERMAS maupun Program Keluarga Sehat dapat berfungsi secara optimal, perlu dilakukan pembinaan pada Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Pembinaan tersebut terutama mencakup penyiapan data-data berbasis keluarga di wilayah kerja dan pelayanan sesuai dengan permasalahan kesehatan berbasis keluarga. Untuk memperkuat sistem kesehatan, akses dan kualitas layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, penguatan regulasi, manajemen dan struktur organisasi perlu dilakukan dalam upaya mendukung program GERMAS dan Keluarga Sehat.
Untuk memastikan adanya standar pelayanan yang baku dan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah saat ini Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun RPP Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan revisi peraturan tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan. SPM ini mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Terkait erat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Keluarga Sehat adalah Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan in merupakan salah satu jawaban terhadap permasalahan status gizi masyarakat dengan meletakkan fokus yang kuat pada pendekatan lintas-sektor. Gerakan ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa periode terpenting dalam kehidupan manusia adalah masa 1000 hari pertama dalam kehidupan, yang mencakup 270 hari dalam kandungan dan 730 hari setelah kelahiran. Kekurangan gizi selama periode tersebut akan memengaruhi secara negatif tumbuh kembang anak, mengakibatkan kondisi kerdil, kurus kering atau pun obesitas, dan pada gilirannya memperburuk kualitas hidup di masa dewasa.
Sebagaimana telah disinggung di atas, salah satu fokus GERMAS adalah pemenuhan kebutuhan gizi melalui konsumsi sayur dan buah sebagai landasan mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat.
Hal ini antara lain ditandai dengan adanya perhatian serius yang diberikan Presiden Joko Widodo melalui kunjungan kerjanya ke 10 wilayah kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang status kesehatan dan gizi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Kesepuluh wilayah tersebut mencakup Nias, Sibolga, Lebak, Pandeglang, Serang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Situbondo, Ponorogo, dan Banyuwangi.
Dari kunjungan Presidentersebut, terlihat bahwa status kesehatan dan gizi di wilayah-wilayah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun di beberapa tempat masih harus diberikan catatan khusus pada masalah kurang gizi dan pendek (stunting).
Memastikan keberlanjutan program-program inovatif
Perkembangan menggembirakan dari observasi di wilayah-wilayah yang dikunjungi di atas adalah keterlibatan aktif pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat setempat. Sebagai contoh, Kabupaten Situbondo mengembangkan dan mengimplementasikan program inovatif dalam bidang peningkatan gizi masyarakat melalui Rumah Pemulihan Gizi (RPG), yang mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan status gizi, edukasi gizi hingga pemeriksaan medis.
Sementara itu di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dilakukan strategi pendistribusian PMT- pemulihan bagi para Balita penderita gizi buruk melalui program OMABA (Ojek Makanan Balita). Contoh di atas hanya segelintir dari berbagai program inovatif yang telah diimplementasikan di berbagai wilayah tanah air dalam upaya menanggulangi permasalahan gizi burukpada bayi dan anak-anak.
Penting untuk memastikan agar berbagai praktik cerdas seperti di atas dapat berkelanjutan hingga berdampak yang lebih signifikan pada upaya penanggulangan gizi buruk di masyarakat. Untuk itu, diperlukan partisipasi aktif dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang bersifat lintas sektor, dan aksi partisipatif dari masyarakat sendiri untuk memastikan agar upaya mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kesehatan dan gizi dapat direalisasi.
Oleh: Hartono, S.Gz, M.Gizi
Staf Dinas Kesehatan Kotabaru, Kalimantan Selatan
Mediakom Edisi 76 Hal 46-49, November 2016
Arah pembangunan gizi sesuai Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 141, dimana upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan, sesuai dengan 13 Pesan Umun Gizi Seimbang (PUGS) dan perbaikan perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).
Masalah gizi utama di Indonesia terdiri dari masalah gizi pokok yaitu Kekurangan Energi Protein (KEP), Kekurangan Vitamin A (KVA), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan Anemia Gizi Besi (AGB), selain gizi lebih (obesitas). Indonesia sekarang mengalami 2 masalah gizi sekaligus atau lebih dikenal dengan masalah gizi ganda.
Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik.
Dengan lingkungan keluarga yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Di tingkat masyarakat seperti faktor lingkungan yang higenis, asupan makanan, pola asuh terhadap anak, dan pelayanan kesehatan seperti imunisasi sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk.
Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun, berbagai penyakit gangguan gizi dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu makanan maupun jumlah makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang masih sering ditemukan diberbagai tempat di Indonesia. Rendahnya status gizi jelas berdampak pada kualitas sumber daya manusia.
Oleh karena status gizi memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja
Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi.
Di negara berkembang anak-anak umur 0–5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap gizi. Anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah.
Anak usia 12-23 bulan merupakan anak yang masuk dalam kategori usia 6–24 bulan dimana kelompok umur tersebut merupakan saat periode pertumbuhan kritis dan kegagalan tumbuh (growth failure) mulai terlihat.
Underweight dapat diartikan sebagai berat badan rendah akibat gizi kurang. Underweight adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya.
Status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi. Asupan energi yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan negatif akibatnya berat badan lebih rendah dari normal atau ideal.
Protein yang juga merupakan zat gizi makro mempunyai fungsi sebagai bagian kunci semua pembentukan jaringan tubuh. Pertumbuhan dan pertahanan hidup terjadi pada manusia bila protein cukup dikonsumsi.
Masalah gizi sebenarnya bukan masalah yang hanya disebakan oleh kemiskinan saja. Juga karena aspek sosial-budaya (kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan) yang ada di masyarakat kita, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang tercapainya gizi yang memadai untuk balita.
Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga sangat memengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan primer, sekunder, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah saudara dan pendidikan orang tua. Status ekonomi rendah akan lebih banyak membelanjakan pendapatanya untuk makan.
Bila pendapatannya bertambah biasanya mereka akan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk menambah makanan. Dengan demikian, pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kuantitas dan kualitas makanan.
Konsumsi gizi makanan pada seseorang dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan, atau sering disebut status gizi. Apabila tubuh berada dalam tingkat kesehatan optimum, di mana jaringan jenuh oleh semua zat gizi, maka disebut status gizi optimum. Dalam kondisi demikian tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya tahan yang setingi-tingginya.
Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi (malnutrition). Malnutrisi ini mencakup kelebihan gizi disebut gizi lebih (overnutrition), dan kekurangan gizi atau gizi kurang (undernutrition).
Status gizi ini menjadi penting karena merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kesakitan dan kematian. Status gizi yang baik bagi seseorang akan berkontribusi terhadap kesehatannya dan juga terhadap kemampuan dalam proses pemulihan.
Status gizi masyarakat dapat diketahui melalui penilaian konsumsi pangannya berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif. Status gizi merupakan tanda-tanda penampilan seseorang akibat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi yang berasal dari pangan yang dikonsumsi pada suatu saat berdasarkan pada kategori dan indikatoryang digunakan.
Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu. Oleh sebab itu, dalam rangka membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat, intervensi yang ditunjukan kepada faktor perilaku ini sangat strategis.
Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset pembangunan dimasa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Semua anggota keluarga dapat menjadi rawan terkena penyakit infeksi, salah satunya adalah balita. Infeksi dapat menyebabkan kurang gizi atau sebaliknya.
Berdasarkan baku WHO – NCHS status gizi dibagi menjadi empat : Pertama, gizi lebih untuk over weight, termasuk kegemukan dan obesitas. Kedua, Gizi baik untuk well nourished. Ketiga, Gizi kurang untuk under weight yang mencakup mild dan moderat, PCM (Protein Calori Malnutrition). Keempat, Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk marasmus, marasmik-kwasiorkor dan kwashiorkor.
Status gizi ditentukan oleh ketersediaan semua zat gizi dalam jumlah dan kombinasi yang cukup serta waktu yang tepat. Dua hal yang penting adalah terpenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan faktor-faktor yang menentukan kebutuhan, penyerapan dan penggunaan zat gizi tersebut.
Status gizi masyarakat merupakan salah satu indikator kemajuan program pembangunan kesehatan. Gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan dan kesehatan manusia.
Status gizi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yaitu penyakit infeksi, jenis pangan yang yang dikonsumsi baik secara kualitas maupun kuantitas.
Faktor tidak langsung antara lain: sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pola asuh yang kurang memadai, sanitasi lingkungan yang kurang baik, rendahnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan.
Sebagai masalah pokok yang terdapat di masyarakat adalah rendahnya pengetahuan, pendidikan, ketrampilan dan pendapatan serta status ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan faktor yang banyak dihubungkan dengan status gizi dan kesehatan.
Faktor ini menggambarkan tingkat kehidupan seseorang. Status sosial ekonomi ditentukan oleh unsur-unsur seperti pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, sosial budaya.
Faktor sosial ekonomi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk status gizi dan pemeliharaan kesehatan. Keterbatasan sosial ekonomi juga berpengaruh langsung terhadap pendapatan daya beli dan pemenuhan kebutuhan akan makanan, berpengaruh pada praktek pemberian makanan pada balita, berpengaruh pula pada praktek pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan yang akhirnya mempengaruhi asupan zat gizi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan tubuh serta pencegahan terhadap penyakit infeksi yang kesemuanya berakibat pada gangguan pertumbuhan.
Status sosial khususnya di kalangan perempuan akan berpengaruh besar terhadap derajat kesehatan anak dan keluarga. Kualitas penduduk yang masih rendah yang terlihat dari tingkat pendidikan, status ekonomi, pendapatan per kapita yang mengakibatkan kemampuan untuk sehat masih rendah, banyak sikap hidup yang mendorong timbulnya penyakit infeksi, kekurangan dan kelebihan gizi. Perilaku gizi yang terjadi ditingkat keluarga, erat kaitannya dengan status sosial ekonomi keluarga
Setiap tanggal 12 April diperingati sebagai Hari Bekal Nasional. Adanya peringatan Hari Bekal Nasional merupakan bentuk kepedulian terhadap pemenuhan gizi dan kualitas makanan yang baik. Kebiasaan membawa bekal dari rumah dapat meminimalisir meningkatnya PTM (Penyakit Tidak Menular). Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini telah merekomendasikan pemenuhan gizi seimbang melalui program “Isi Piringku”.
Agar bekal yang kita bawa berkualitas tentu saja perlu memperhatikan jumlah asupan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti komposisi karbohidrat, protein, dan lemak. Pemenuhan akan kebutuhan asupan gizi dalam bekal makan kita dapat di isi dengan makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Jenis makanan pokok apa yang dapat digunakan untuk bekal?
Makanan Pokok
Sebagai negara kepualauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai jenis makanan pokok yang mengandung karbohidrat dan memiliki fungsi sebagai sumber tenaga utama bagi tubuh. Makanan pokok di Indonesia tidak hanya terpaku pada nasi saja, ada berbagai pilihan selain nasi sebagai sumber karbohidrat dan menjadi referensi untuk bekal antara lain, Singkong, Sagu, Bihun, Mie, Jagung, dan Kentang. Sebagai acuan, 150g nasi dapat diganti dengan 3 buah sedang kentang (300g), atau 11/2 gelas mie kering (75g).
Lauk Pauk
Lauk pauk terdiri dari pangan bersumber protein hewani dan protein nabati. Beberapa sumber protein yang dapat menjadi referensi untuk bekal antara lain Ikan dan hasil laut lainnya, ayam, daging sapi, telur, dan susu beserta produk olahannya. Selain sumber protein hewani terdapat pula sumber protein nabati yang cocok untuk dijadikan bekal sehat kita seperi tempe, tahu, dan kacang-kacangan.
Buah dan Sayur
Buah memilki banyak manfaat bagi tubuh kita. Buah sebagai sumber dari vitamin dan mineral, buah memiliki berbagai manfaat bagi tubuh kita yang antara lain dapat mencegah penyakit jantung dan mencegah serangan jerusakan hati dan stroke, selain itu buah juga dapat dijadikan sebagai diet alami yang dapat mencegah kolesterol jahat yang dapat menyerang tubuh kita. Buah juga memiliki antioksidan yang dapat menjaga kekebalan tubuh kita. Yang terpenting sebagai negara yang memiliki berbagai macam jenis buah, kita patut bangga dengan senantiasa mengkonsumsi buah lokal.
Selain buah-buahan, sayur juga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Cara hidup yang sederhana adalah dengan mengkonsumsi sayuran. Beberapa diantara sayuran yang ada dapat di konsumsi tanpa di masak terlebih dahulu, namun ada juga yang memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu agar menambah cita rasa dari sayuran tersebut dan lebih higeinis.
Bekal dengan gizi seimbang, seperti ini akan memunculkan kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan rumahan yang jauh lebih sehat dibandingkan harus jajan di luar. Membawa bekal juga dapat menjamin makanan tetap higeinis.