Penulis: pbnbigesdi

Oleh Imran Pambudi

Lebih dari 200 orang muda dari seluruh dunia berjanji untuk mengakhiri TB di Youth Town Hall pertama untuk mengakhiri TB di Jakarta pada 15 Juli 2019. Acara yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI menghasilkan Deklarasi Pemuda yang berani Berjuang untuk Mengakhiri TB , perwakilan pemuda termasuk dari negara-negara dengan beban TB tinggi seperti Bangladesh, India, Indonesia, Kenya dan Filipina, memberikan komitmen dan tindakan utama yang akan mereka lakukan untuk mempercepat upaya untuk mengakhiri TB. Deklarasi ini selaras dengan kontribusi yang diharapkan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam deklarasi politik Pertemuan Tingkat Tinggi PBB oleh Kepala Negara, Strategi TB Akhir WHO dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.

“Kami sekarang memiliki komitmen tertinggi untuk mengakhiri TB, tetapi beban TB tetap besar dengan 10 juta orang jatuh sakit dengan TB setiap tahun dan sepertiga kehilangan akses ke perawatan. Kita perlu segera menerjemahkan komitmen ke dalam tindakan untuk menyelamatkan nyawa. Orang muda dengan semangat, dedikasi dan pola pikir inovatif mereka adalah aset penting dalam upaya untuk mengakhiri TB. Mereka juga merupakan kelompok usia yang menanggung beban penyakit terberat yang menyebabkan penderitaan bagi mereka dan keluarga mereka serta menyebabkan kematian. Kaum muda dapat memainkan peran utama untuk menjadi katalisator aksi – aksi nyata untuk mengakhiri TB”, dikatakan Dr. Tereza Kasaeva, Direktur Program TB Global WHO. “Kita perlu semua tangan untuk menghapus pembunuh nomer satu ini, untuk memastikan tidak ada pemuda yang tertinggal dalam mengakses perawatan dan untuk memungkinkan partisipasi pemuda yang bermakna dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Balai kota pemuda ini adalah langkah pertama yang kritis dalam arah ini, dan saya mendesak lebih banyak pemuda untuk bergabung dengan gerakan penting ini untuk mengakhiri TB “.

Youth Town Hall untuk mengakhiri TB diselenggarakan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bekerja sama dengan CISDI, kegiatan ini menyediakan platform untuk keterlibatan aktif dan bermakna bagi para pemimpin muda dalam upaya untuk mengakhiri TB. Deklarasi yang dihasilkan dari Town Hall ini menyoroti 6 bidang tindakan utama yang dapat mengambil manfaat dari keterlibatan pemuda yang lebih besar: membangun kesadaran yang lebih besar dan kapasitas kaum muda untuk berpartisipasi secara bermakna dalam upaya mengakhiri TB; memerangi stigma dan diskriminasi; mengadvokasi dukungan psikososial dan sosial ekonomi untuk para penyintas TB untuk memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang bermakna; mempromosikan penelitian dan inovasi; mengadvokasi pendanaan untuk menutup kesenjangan; dan mempromosikan kolaborasi multisektoral dan akuntabilitas dengan partisipasi pemuda. Acara ini dihadiri pemuda dari lebih 15 negara dan berbagai kelompok pemuda dari dalam negeri seperti Pramuka, Penggiat Media Sosial dan Aktivis yang bergerak dalam pendampingan pasien TB.

Meskipun ada kemajuan selama beberapa dekade terakhir, TB tetap menjadi pembunuh menular terkemuka di dunia, mengklaim hampir 4.500 nyawa sehari. Menurut WHO, tidak ada negara di dunia yang bebas dari TB. TB tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga berdampak pada masyarakat dan ekonomi negara. Perkiraan pendorong utama dari kerugian semacam itu akan kehilangan produktivitas tenaga kerjanya karena ketidakhadiran, penularan penyakit dan kematian dini.

whatsapp-image-2019-07-30-at-15-07-33

Indonesia menjadi pemimpin dalam mempromosikan keterlibatan pemuda yang lebih berarti dalam menghadapi tantangan paling mendesak di dunia. Sebagai negara dengan populasi pemuda tertinggi setelah Brasil, India, dan Cina, menyediakan ruang bagi pemuda dalam mengembangkan bangsa menjadi agenda Kementerian Kesehatan saat ini. Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Nila Moeloek, SpM (K), Menteri Kesehatan, Indonesia menyampaikan : “Setelah menjadi tuan rumah Youth Town Hall Wilayah Asia Tenggara dan Nasional pertama yang dihadiri oleh lebih dari 1.600 orang muda, kami percaya bahwa ini mencerminkan semangat dan energi yang harus diambil oleh kaum muda dalam mengatasi tantangan pembangunan. Indonesia memang menghadapi tantangan signifikan dalam kesehatan. Itulah sebabnya, kami membutuhkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk orang muda, untuk bergabung dengan kami memerangi TB”.

Dalam kesempatan yang sama, Madhusudan Kaphle, advokator pemuda dalam dunia bebas TB berkata “Sebagai orang yang melek teknologi, kaum muda dapat mengoptimalkan kemajuan teknologi dan media digital membantu mengatasi beberapa masalah untuk mengakhiri TB seperti memerangi stigma dan diskriminasi, membangun kesadaran yang lebih kuat tidak hanya terhadap penyakit dan dampaknya, tetapi juga lingkungan sekitarnya, sistem pendukung, memberdayakan orang dengan TB untuk menjadi produktif, mengadvokasi masalah dan mendapatkan dukungan keuangan dalam mengatasi tantangan, dan untuk mempromosikan akuntabilitas dan tindakan untuk mengakhiri TB pada tahun 2030, ”

Keesokan harinya, lebih dari 150 perwakilan dari program TB nasional, mitra dan masyarakat sipil dari 20 negara berkumpul di Pertemuan Global ke-14 Kelompok Kerja Publik Private Mix (PPM) di Jakarta, Indonesia pada 16-18 Juli. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Stop TB Partnership dengan dukungan dari USAID dan Global Fund. Pertemuan dibuka oleh Menteri Kesehatan RI dr. Nila Moeloek dan berfokus pada kemajuan negara menuju adopsi dan peluncuran PPM Roadmap (diluncurkan pada 2018) untuk menutup celah dalam perawatan dan menjangkau semua orang yang terduga menderita TB. Ini adalah Pertemuan Kelompok Kerja pertama di mana ada perwakilan yang dari advokasi masyarakat sipil dan pemuda untuk memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat yang terkena dampak dalam upaya meningkatkan PPM. Pada sambuatan pembukaan, Menteri Kesehatan menyampaikan “Pada dasarnya, PPM dapat menguatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi diantara seluruh layanan TB yang termasuk dalam jejaring PPM. Selain itu, jejaring ini juga dapat menguatkan kapasitas dalam pelayanan TB. Jejaring ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan mengatasi kesenjangan antar fasilitas kesehatan dalam hal ketersediaan sumber daya.”

“Negara-negara membuat kemajuan dalam mengadaptasi peta jalan PPM dan meningkatkan keterlibatan penyedia layanan kesehatan publik dan swasta untuk memastikan akses ke perawatan TB yang berkualitas untuk semua orang dengan TB. Namun masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai target Deklarasi Politik Pertemuan Tingkat Tinggi PBB tahun 2022 tentang TB, ”kata Dr. Tereza Kasaeva, Direktur Program TB Global WHO. “WHO berkomitmen untuk mendukung negara, terutama dalam memastikan pemantauan yang lebih kuat untuk akuntabilitas, dan dalam memastikan pendekatan PPM juga mencakup pencegahan TB serta upaya untuk mengatasi TB yang resistan terhadap obat dan TB pada masa kanak-kanak.”

Acara yang juga dihadiri oleh Pengelola Program TB dari 34 provinsi ini meninjau tantangan dan peluang untuk memperluas PPM mengingat komitmen tingkat tinggi untuk mengakhiri TB dan menghubungkan perkembangan menuju Cakupan Kesehatan Universal dan pembiayaan kesehatan. Strategi untuk memanfaatkan teknologi digital dan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil untuk tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik juga dibahas secara luas.

Pada kesempatan ini juga dilakukan kunjungan lapangan ke 5 fasyankes yang melayani TB di DKI Jakarta, yaitu : RSP Persahabatan, RSI Cempaka Putih, Puskesmas Setiabudi , Puskesmas Kramat Jati dan Klinik PPTI. Para peserta merasa sangat senang dan puas mengikuti field visit ini karena mendapat banyak inovasi-inovasi yang dilakukan di fasyankes yang dikunjungi mulai dari pelibatan masyarakat sipil, pelayanan yang lebih manusiawi terhadap pasien TB Resisten Obat serta bagaimana koordinasi antara fasyankes pemerintah dan swasta dalam hal pencatatan dan pelaporan.

Pada akhir pertemuan, perwakilan dari program TB nasional, mitra dan masyarakat sipil memuji kerja Kelompok Kerja PPM dan WHO, dan berjanji untuk bekerja dengan WHO dan mitra dalam mempercepat upaya PPM. Para peserta juga memuji kesiapan Indonesia dalam penyelenggaraan acara ini yang sangat berkesan bagi mereka. Pertemuan Global selanjutnya dari Kelompok Kerja PPM pada tahun 2020 diharapkan untuk fokus pada kemajuan, tindakan dan akuntabilitas dalam implementasi Peta Jalan PPM. (IP)

Bogor, 19 Januari 2023

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Bogor Bima Arya resmikan Gedung Blok I dan Blok IV RSUD Kota Bogor pada Kamis (19/01).

Peresmian Gedung Blok I Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik, serta Gedung Blok IV Instalasi Radiologi ini merupakan bentuk upaya peningkatan kapasitas terhadap layanan rumah sakit rujukan di Kota Bogor.

Menkes Budi menuturkan bahwa pembangunan RSUD Kota Bogor merupakan salah satu agenda prioritas dalam pilar kedua transformasi kesehatan yakni transformasi layanan kesehatan rujukan yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

“Ini merupakan contoh dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kotamadya bekerjasama membangun fasilitas kesehatan yang saat ini secara nasional masih kurang,” kata Menkes Budi.

Dalam proses pembangunan fasilitas layanan kesehatan memerlukan peran dari banyak pihak. Tidak bisa selesai hanya dari pemerintah daerah setempat saja, namun juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Direktur Utama RSUD Kota Bogor dr. Ilham Chaidir mengatakan peningkatan kapasitas daya tampung layanan fasilitas rujukan di RSUD Kota Bogor semula hanya memiliki 12 tempat tidur pasien, saat ini mampu menampung sebanyak 42 tempat tidur dan diperkirakan dapat segera digunakan pada awal Februari 2023.

“Pada peresmian kali ini baru sekitar 25% dari rencana keseluruhan dan akan dimaksimalkan hingga 50-60 tempat tidur. Tersedia juga fasilitas layanan OPA CITO (Oropharyngeal Airway) untuk operasi cito yang sudah disiapkan alat-alat, lampu pendar dan meja operasi, dan lain sebagainya,” ujar dr. Chaidir Dirut RSUD Kota Bogor.

Walikota Bogor Bima Arya turut menyampaikan bahwa saat ini Rumah Sakit di Kota Bogor berjumlah 22 Rumah Sakit dari yang sebelumnya sebanyak 17 Rumah Sakit pada tahun 2018. Sehingga pertumbuhan peningkatan fasilitas layanan kesehatan rujukan terbilang cukup cepat.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah rasio tempat tidur dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yakni 1:400 yang terbilang cukup baik. Di RSUD Kota Bogor sendiri pada tahun 2014 memiliki 300 fasilitas tempat tidur untuk layanan rawat inap, saat ini sudah bertambah menjadi 482, dan ditargetkan berjumlah 682 pada tahun 2024. Sebagai upaya pemenuhan fasilitas layanan kesehatan bagi warga Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Selaras dengan visi Kementerian Kesehatan, Bima Arya menuturkan jika RSUD Kota Bogor juga tengah disiapkan untuk dapat mendukung peningkatan jumlah produksi dokter spesialis di Indonesia dengan turut berkontribusi menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

“Kedepannya RSUD Kota Bogor disiapkan menjadi RS Pendidikan untuk mendukung produksi dokter spesialis melalui program Hospital Based Education,” tutur Walikota Bogor Bima Arya.

Peningkatan produksi dokter spesialis melalui program pendidikan hospital based ini sejalan dengan proses transformasi sistem kesehatan yang salah satunya berfokus pada transformasi SDM Kesehatan.

Kolaborasi bersama dalam melaksanakan upaya transformasi kesehatan juga mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Kinerja Kementerian Kesehatan melalui leadership Menkes Budi membuktikan dalam mengurusi kesehatan penuh dengan inovasi-inovasi dan keterukuran, sehingga salah satu penanganan covid terbaik di dunia adalah Indonesia,” ungkap Gubernur Ridwan Kamil.

Keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 melalui inovasi sistem kesehatan akan dilanjutkan dan menjadi acuan dalam upaya mewujudkan transformasi kesehatan melalui 6 pilar transformasi kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (FSI)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

Jakarta, 8 Maret 2023

Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi penyebaran penyakit baru dan penyakit lama yang muncul kembali berupa zoonosis atau penularan penyakit dari binatang ke manusia. Pemerintah mengantisipasi kejadian tersebut dengan menerbitkan Permenko PMK nomor 7 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru, pada Rabu (7/3) di gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan berpotensi terjadinya eskalasi penyakit yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat.

Sebesar 60% penyakit yang menginfeksi manusia itu berasal dari binatang, dan sekitar 75% berupa infeksi baru. Beberapa penyakit baru tersebut menimbulkan wabah dan pandemi dan salah satunya adalah COVID-19.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono mengatakan beberapa kasus penyakit-penyakit lama yang merupakan penyakit zoonosis yang bisa menular kepada manusia adalah antraks, leptospirosis, dan rabies.

“Proses surveilans tidak hanya dilakukan pada manusia saja tetapi pada binatang. Sehingga surveilans tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tapi juga Kementerian Pertanian dan juga kementerian lain terkait,” ujar Prof. Dante di gedung Kemenko PMK, Rabu (8/3) di Jakarta.

Sebagai contoh, penyakit leptospirosis banyak terjadi di kota-kota besar dengan pemukiman padat. Leptospirosis berasal dari hewan kemudian menginfeksi manusia lewat urin atau darah hewan yang terinfeksi.

Penyebab leptospirosis adalah bakteri leptospira interrogans yang bisa ditularkan oleh anjing, babi, kuda, sapi, dan tikus.

Penyakit ini bisa mengakibatkan wabah seperti flu burung yang disebabkan virus H5N1. Di Ekuador dan Kamboja, flu burung telah terdeteksi pada November 2022.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk mencegah penularan penyakit yang bersumber dari binatang. Langkah tersebut dilakukan melalui Permenko PMK nomor 7 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru.

“Peraturan ini akan memperkuat surveilans kita bahwa surveilans tidak saja dilakukan untuk manusia tetapi akan dilakukan juga untuk hewan dan beberapa hewan peliharaan,” ucap Prof. Dante.

Butuh koordinasi yang dikomandoi oleh Menko PMK sehingga surveilan tersebut bisa melibatkan berbagai macam sektor antara lain Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri.

Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy menjelaskan terdapat faktor yang mempercepat munculnya penyakit baru antara lain urbanisasi, perusakan habitat asli yang memungkinkan manusia dan hewan hidup berdampingan, perubahan iklim dan ekosistem, perubahan populasi, dan mutasi genetik mikroba.

“Kawasan Asia Tenggara menurut WHO memiliki kondisi yang mudah penyebaran infeksi baru. Indonesia merupakan salah satu negara hotspot di Asia yang punya risiko tinggi terjadinya penyakit infeksius baru dan dapat berdampak pada terjadinya kedaruratan ketahanan kesehatan nasional,” ungkap Menko Muhadjir.

Terbitnya Permenko PMK ini, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan, deteksi, dan respons menghadapi potensi terjadinya pandemi di masa mendatang. Ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dan berpotensi memberikan dampak pada kesejahteraan rakyat.

“Kebijakan lintas sektor tersebut perlu diiringi dengan penguatan komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas di semua kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah,” tutur Menko Muhadjir.
Sayangnya, menurut Prof. Muhadjir, sampai sekarang pemerintah daerah kurang menyadari akan hal itu. Padahal undang-undang sudah mengamanatkan itu menjadi fokus pemerintah daerah.

“Dengan adanya Permenko PMK ini mudah-mudahan mengingatkan pemerintah-pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/ kota di Indonesia bahwa ada urusan yang selama ini agak nyaris terabaikan yaitu pencegahan penyakit zoonosis dan penularan baru,” ungkapnya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid

PELAYANAN PROFESIONAL SITUS SLOT GACOR

Layanan ini disediakan oleh perwakilan layanan pelanggan untuk membantu  pemain jika ada masalah atau  apapun  yang berhubungan dengan taruhan slot online. Tidak perlu khawatir karena layanan ini tersedia 24/7. Hal ini menandakan bahwa  member dapat bermain kapan saja.   menawarkan berbagai bonus permainan  Dalam situs  slot online, bonus permainan menjadi hal yang penting agar dapat menarik perhatian  pemain untuk bergabung di situs tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa bonus permainan yang ditawarkan  tidak akan berlebihan dan bisa mencapai persentase  100%.Jika Anda menemukan  situs taruhan  online yang menawarkan bonus permainan dengan persentase yang relatif tinggi, sebaiknya Anda curiga karena tawaran tersebut tidak masuk akal.

Menawarkan rangkaian lengkap mesin slot online Fitur lain dari   yang harus diperhatikan  pemain saat mendaftar ke situs slot online adalah ia menawarkan berbagai macam permainan taruhan slot. Tentunya  pemain hanya perlu menggunakan satu login atau  akun taruhan untuk menikmati semua permainan tersebut. Hal ini dilakukan agar para pemain tidak  bosan saat memainkan permainan di situs taruhan tersebut.   mempunyai banyak anggota  Jika anda bertanya-tanya apakah  situs  slot online tersebut dapat dipercaya, terutama dari para member yang berhasil bergabung di situs tersebut.

SYARAT DAN KETENTUAN YANG HARUS DI IKUTI

Tentunya untuk berjudi online, pemain harus memahami syarat dan ketentuan tertentu. Jika syarat tersebut terpenuhi maka proses pendaftaran akan berlangsung tanpa menunggu lama. Memiliki perangkat Syarat terpenting yang harus dipenuhi pemain untuk bermain slot online adalah harus memiliki perangkat. Pasalnya dalam hal ini Anda mengakses permainan secara online melalui situs taruhan pilihan Anda. Perangkat yang dapat digunakan antara lain smartphone, iOS atau Android, tablet atau bahkan laptop/komputer.Pastikan perlengkapan yang kalian gunakan memiliki kualitas yang cukup dan tidak mengganggu gameplay. Bab Koneksi Jaringan Stabil Seperti disebutkan sebelumnya, taruhan online ini akan tersedia secara online. Tentunya dalam hal ini pemain harus terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Salah satu cara untuk memastikan jaringan stabil adalah dengan menggunakan jaringan Wi-Fi, namun jika Anda tidak memiliki jaringan Wi-Fi, Anda juga bisa menggunakan kartu penyedia dengan jaringan yang bagus. berusia 18 tahun Perlu anda ketahui bahwa rata-rata pemain yang mengikuti slot online ini harus berusia 18 tahun. Jika Anda berada di bawah usia tersebut, situs tidak akan memproses atau menolak pendaftaran Anda.…