Menteri Kesehatan, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH menyampaikan himbauan tips mudik sehat dan aman bagi para pengemudi dan penumpang mudik tahun 2011/1432 H.
Untuk pengemudi, Menkes mengingatkan untuk menyiapkan fisik yang prima dan memeriksa kesehatan sebelum mengemudi; menghindari penggunaan obat keras dan minuman beralkohol; bila sakit di perjalanan manfaatkan pos kesehatan; serta menyiapkan obat-obatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
Sementara untuk penumpang, selain menyiapkan fisik yang prima Menkes menghimbau untuk memeriksa kesehatan sebelum berangkat; membawa makanan dan minuman yang cukup; hati-hati dan menghindari makanan dan minuman pemberian orang tidak dikenal; menyiapkan obat-obatan pribadi; istirahat yang cukup dalam perjalanan; bila sakit di perjalanan manfaatkan pos kesehatan dan jangan membuang sampah sembarangan.
“Semoga anda selamat sampai tujuan. Selamat Idul Fitri 1432 H, mohon maaf lahir dan bathin”
Tidak hanya melansir tiga instansi terendah dalam sektor pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyampaikan 10 instansi yang memuaskan masyarakat dalam servisnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) jadi juara.
“BKPM mendapat nilai integritas tertinggi dengan nilai 7,80,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (28/11/2011).
Survei ini dilakukan terhadap 89 instansi pusat/vertikal/daerah dengan jumlah responden 15.540 orang. Sementara layanan yang ditelusuri berjumlah 507 unit. Margin error dalam survei ini 5 persen.
Ada beberapa faktor yang jadi indikator penilaian, diantaranya berhubungan dengan praktik suap dan gratifikasi saat pelayanan. Selain itu, ada atau tidaknya calo di sektor pelayanan tersebut juga jadi bahan penilaian.
Ada pun jenis pelayanan yang dianggap paling baik dalam survei ini adalah izin belajar WNI pada sekolah internasional di Kemendiknas dengan nilai 7,78, disusul kemudian oleh layanan izin agen domestik di PT Pertamina dengan nilai 7,77 dan surat izin penangkapan ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai 7,72.
Berikut 10 besar instansi yang memiliki nilai integritas terbaik:
1. BKPM (7,80)
2. Kementerian Kesehatan (7,52)
3. PT Jamsostek (7,52)
4. Kementerian Perindustrian (7,51)
5. PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok (7,50)
6. Kementerian Perhubungan (7,47)
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan (7,46)
8. Kementerian Pertanian (7,45)
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (7,43)
10. Kementerian Pendidikan Nasional (7,41)
Sumber : Rachmadin Ismail : detikNews
detikcom-Jakarta
http://t.co/FTu20eWL
Oleh: Prawito
Ternyata nama itu penting. Bukan sekedar identitas atau sebutan. Begitu pentingnya, sulit menemukan kosa kata untuk sebuah nama. Sekalipun banyak kosa kata tersimpan dalam memori dan bertebaran dalam dokumen kita. Memilah, memilih dan menetapkan kosa kata yang tepat, ternyata bukan secepat membalikan telapak tangan. Apalagi kosa kata itu harus mewakili semua kepentingan dari berbagai pihak. Untuk kasus flu Babi, tampaknya tersembunyi kepentingan bisnis, pariwisata, harga diri dari sebuah perusahaan multi nasional atau bangsa.
Flu, kosa kata lawas yang sudah terkenal diseluruh belahan dunia. Artinya sebagian besar orang paham makna flu secara utuh, sesuai dengan pengalaman sakit yang pernah dialami. Menurut para ahli kesehatan, flu hanyalah penyakit ringan yang sudah menjadi pakaian harian manusia, khususnya di Indonesia. Siapapun yang terkena flu, tak lantas masuk karantina dan mendapat perhatian khusus oleh pihak berwenang. Sebab sebagian besar hampir pernah terkena flu, kemudian sembuh dan tak berbekas. Bahkan banyak yang tidak merasa sakit, biasa-biasa saja. Sehingga penderita flu terbiasa bekerja ke kantor, pabrik dan bertani diladang.
Kini, flu, penyakit yang disebabkan oleh virus H1N1 ini telah menjadi isu hangat. Opini koalisi virus flu ini melambung melampaui isu koalisi parpol dan pencapresan di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Banyak orang panik, sibuk mencari penjelasan. Mulai dari jenis virusnya, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya. Pukom Publik Depkes, termasuk salah satu unit yang kebanjiran pertanyaan tersebut. Mulai dari perseorangan sampai lembaga. Sehingga Puskom Publik telah berulang kali mengeluarkan rilis, jumpa pers dan talk show untuk memberi penjelasan kepada publik. Kebingungan terbesar pada upaya mengenali dan pencegahan, tapi banyak juga yang bingung dengan penamaan penyakitnya. Padahal virusnya itu-itu juga, H1N1. Mengapa demikian ?. Karena banyak versi dan nama yang beredar terkait virus ini.
Virus H1N1, merupakan virus flu biasa. Selama ini orang lebih mengenal flu burung H5N1, dibanding virus flu biasa H1N1. Padahal, tahun 1918 virus ini telah melanda Spanyol, kemudian disebut virus Spanyol. Tahun 2009, menyerang babi, kemudian disebut virus babi atau flu babi. Virus ini juga banyak menyerang rakyat Meksiko, kemudian ada yang menamakan flu Meksiko. Nama terakhir ini sempat memancing kontraversi. Belum lama ini Menkes Meksiko dan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia tidak setuju dengan penamaan Flu Meksiko ini. Selain nama tersebut, ada juga penamaan lain seperti: Swein flu dan Strain Meksiko dan entah kosa kata apalagi yang akan muncul dikemudian hari. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia berinisiatif menggunakan kosa kata Influienza A H1N1. Tapi masih banyak negara belum mengadopsi kosa kata itu sepenuhnya. Kemudian muncul edisi terbaru Flu Baru H1N1. Betapa sulitnya menyepakati kosa kata untuk sebuah nama virus H1N1.
Flu babi, kosa kata yang sudah banyak beredar melalui media massa. Bahkan telah menjelma menjadi kosa kata ajaib yang mampu menarik pembaca dan pemirsa. Masyarakat Indonesia sudah semakin akrab dengan istilah itu. Sebab mudah mengingatnya karena dapat bervisualisasi dengan binatang yang banyak dilihat di Indonesia. Persis sama mudahnya dengan mengingat flu burung. Tapi entah alasan apa, Israel dan Amerika tidak setuju dengan penggunaan istilah flu babi ini.
Nama, seharusnya mempunyai makna. Sehingga ketika menyebut nama tersebut dapat mengingatkan akan tempat, peristiwa atau sang penemunya. Disamping itu, nama harus mudah dihafal, tak merendahkan atau menyinggung pihak lain. Semua pihak dapat menerima penamaan tersebut.Tapi dari pada berdebat berkepanjangan, menguras dana dan menyita banyak waktu hanya untuk sebuah nama. Padahal ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu pencegahan dan penanggulangannya, demi menyelamatkan manusia dimuka bumi. Ada baiknya sebut saja “Flu”. Kemudian kosa kata berikutnya terserah yang pembaca kenal. Antara lain; Babi, Meksiko, Baru H1N1, atau A H1N1 yang penting esensinya sama. Jika demikian benar kata seorang Britney Spears “apalah arti sebuah nama”.
Workshop “Advances in Cancer Diagnostic & Integrated Treatment” RS Kanker Dharmais…
Sudah sejak lama saya mengamati ada kebingungan dan kekacauan di masyarakat mengenai penggunaan istilah Gizi dengan istilah Nutrisi. Bahkan akhir-akhir ini ada instansi pemerintah meragukan kata Gizi dalam suatu dokumen pemerintah resmi, dan mengusulkan dipakai istilah nutrisi.
Perkembangan yang tidak sehat ini kalau dibiarkan dapat merusak perkembangan Ilmu Gizi di Indonesia yang dirintis sejak tahun 1950 oleh Bapak Gizi Indonesia, Prof.Poerwo Soedarmo (1904 – 2003) , yang juga penyandang Bintang Maha Putra dibidang Ilmu Gizi (1992). Sebagai salah seorang “saksi hidup” perkembangan ilmu gizi sejak tahun 1956 di Indonesia sebagai mahasiswa dekat Prof.Poerwo Soedarmo sampai akhir hayat beliau, dan sebagai pertanggungan jawab profesional saya di bidang gizi publik (“public nutrition”), saya merasa perlu harus meluruskan dan mempertegas status kata GIZI sebagai terjemahan resmi bahasa Inggris “Nutrition”.
Penjelasan saya ini sebagian sudah saya tulis dalam buku saya “Ilmu Gizi dan Aplikasinya” yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasionaltahun 1999/2000. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bermanfaat untuk meluruskan perkembangan sejarah Ilmu Gizi di Indonesia. Semoga.
Agar dapat dibaca masyarakat secara luas dan cepat tulisan ini dalam waktu singkat akan disiarkan dalam web, facebook dan twtiter KFI.
Soekirman
SEJARAH ASAL KATA /ISTILAH “GIZI” SEBAGAI TERJEMAHAN KATA INGGRIS “NUTRITION”
Prof. Soekirman
Guru Besar (Em.) Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia,
IPB, Bogor/ Ketua Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI)
Istilah Gizi dan Ilmu Gizi baru dikenal di Indonesia sekitar awal tahun 1950an, sebagai terjemahan kata ” Nutrition” dan “Nutrition Science”. Meskipun belum resmi ditetapkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia, istilah Gizi dan Ilmu Gizi telah dipakai oleh Prof.Djuned Pusponegoro, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ilmu penyakit anak di Fakultas Kedokteran UI tahun 1952. Tahun 1955 , Ilmu Gizi resmi menjadi mata kuliah di Fakultas Kedokteran UI, dan tahun 1958 secara resmi dipakai dalam pidato pengukuhan Prof.Poerwo Soedarmo sebagai Guru Besar Ilmu Gizi pertama di Indonesia, di Fakultas Kedokteran UI. Sejak itu sampai sekarang banyak Fakultas Kedokteran , Fakultas Pertanian , Fakultas Teknologi Pangan, Fakultas Kesehatan Masyarakat telah mendirikan Bagian atau Departemen Ilmu Gizi. Tahun 1965 di Jakarta diresmikan Akademi Gizi dari Departemen Kesehatan, yang sampai sekarang tersebar di hampir semua propinsi di Indonesia sebagai Pendidikan Politeknis Kesehatan Jurusan Gizi .
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 1958 memasukkan Ilmu Gizi dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) pertama, dan selanjutnya sejak tahun 1973 tiap 4 tahun sekali LIPI menyelenggarakan Widyakarya Nasional Pangan dan GIZI (WNPG) sampai tahun 2008. WNPG ke XI akan diadakan pada bulan Nopember 2012 di Jakarta.
Pengesahan kata Gizi sebagai terjemahan Nutrition dan Nutrition Science, dilakukan oleh Lembaga Bahasa Indonesia UI, waktu itu dipimpin oleh alm. DR. Haryati Soebadio.
Alm. Prof.Poerwo Soedarmo, waktu itu Direktur Lembaga Makanan Rayat , Departemen Kesehatan RI, dan diangkat sebagai bapak Ilmu Gizi Indonesia, oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), pada suatu hari tahun 1958 menugaskan 4 Mahasiswa tingkat akhir (termasuk penulis) Akademi Pendidikan Nutritisionis-Ahli Diit , Bogor – yang tahun 1965 dirubah namanya menjadi Akademi Gizi, Jakarta – , menghadap Direktur Lembaga Bahasa Indonesia, Fakultas Sastra, UI, waktu itu di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Tujuannya untuk mendapat petunjuk terjemahan yang benar dan ilmiah untuk kata Inggris “Nutrition”, dan “Nutrition Science” kedalam bahasa Indonesia. DR.Soebadio, menjelaskan tentang akar bahasa Indonesia kebanyakan dari bahasa Arab dan Sanksekerta. Kata Inggris Nutrition dalam bahasa Arab di sebut GHIZAI, dan dalam bahasa Sanksekerta SVASTAHARENA. Keduanya artinya sama, makanan yang menyehatkan. Atas petunjuk tersebut Prof.Poerwo Soedarmo memilih kata GIZI sebagai terjemahan resmi kata nutrition, yang sejak tahun 1952 kata GIZI itu sudah dipakai dikalangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat. Sedang kata SVASTAHARENA di pakai dalam lambang organisasi PERSAGI sampai sekarang.
Dalam Undang-Undang, istilah atau kata GIZI telah resmi dipakai dalam 1). Undang-Undang no 7 tahun 1996 tentang Pangan (Pasal 1 no 13,14; Bab III Mutu Pangan dan Gizi, Pasal 27 : 1-4; dan 2) Undang-Undang no 36 tahun 1999 tentang Kesehatan , Bab VIII tentang Gizi dan pasal 141.
Definisi Ilmu Gizi terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmunya. Dalam kuliah-kuliah saya , Ilmu Gizi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari ” Proses Makanan sejak masuk mulut sampai dicerna oleh organ-organ pencernakan, dan diolah dalam suatu sistem metabolisme menjadi zat-zat kehidupan (zat gizi dan zat non gizi) dalam darah dan dalam sel-sel tubuh membentuk jaringan tubuh dan organ-organ tubuh dengan fungsinya masing-masing dalam suatu sistem, sehingga menghasilkan pertumbuhan (fisik) dan perkembangan (mental) , kecerdasan, dan produktivitas sebagai syarat dicapainya tingkat kehidupan sehat, bugar dan sejahtera.”
Sedang ilmu gizi publik, yang saya dalami, adalah ilmu gizi yang diaplikasikan untuk kesejahteraan publik (masyarakat luas) dengan tidak saja mengkaitkannya dengan masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga dengan masalah-masalah ekonomi, kemiskinan, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan , kesetaraan gender, dan masalah-maslah pembangunan manusia lainnya.
Secara pendek dan populer ilmu gizi sering diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan makanan dengan kesehatan.
Kesimpulan : secara resmi sejak tahun 1952 kata atau istilah GIZI, adalah istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai terjemahan istilah Inggris “Nutrition”. Dalam dokumen-dokumen resmi tidak ada terjemahan lain kecuali kata GIZI. Kalaupun ada terjemahan lain, apapun sebutannya, dapat dipastikan itu bukan bahasa Indonesia resmi dan kebanyakan digunakan didunia bisnis dan periklanan. ****
SUMBER : Soekirman, Prof.PhD (1999/2000), “Arti kata Gizi dan Definisi Ilmu Gizi”, dalam buku Ilmu Gizi dan Aplikasinya, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, hal 5.
(dari http://www.kfindonesia.org/index.php?pgid=21&contentid=92 pada 17 September 2012)
Banyak negara di dunia, dan yang tergabung dalam Joint Learning Network (JLN) for Universal Health Coverage (UHC) sedang berupaya menuju Cakupan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduknya, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara penggagas JLN, Filipina, Thailand, China dan Korea. Umumnya Jaminan kesehatan bagi pegawai pemerintah, tentara/polisi, pegawai swasta formal dan masyarakat miskin dan tidak mampu sudah ada mekanisme yang mengatur dan sudah berjalan meskipun masih ada hal yang perlu disempurnakan di lapangan. Hal yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pengemudi, pedagang kaki lima dan pekerja mandiri lainnya beserta anggota keluarganya memiliki jaminan kesehatan. Demikian pernyataan Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, MSc. Ph.D Wakil Menteri Kesehatan RI, yang disampaikan pada pembukaan pertemuan High Level Forum untuk perluasan cakupan sektor informal menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, 30 September 2013.
Lebih jauh Wamenkes RI mengatakan, khusus untuk Indonesia hal itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan dan memerlukan masukan dari berbagai pihak mengingat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan segera dilaksanakan pada Januari 2014. Semua penduduk Indonesia termasuk pekerja informal dan formal pada akhir tahun 2019 akan memiliki jaminan kesehatan. Namun keadaan saat ini, sebagian besar pekerja sektor informal belum tercakup dalam jaminan kesehatan. Meskipun ada perluasan penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari 76,4 juta orang menjadi 86,4 juta yang akan dikelola oleh BPJS tahun 2014, namun pekerja sektor informal ini masih belum tercakup dalam jaminan kesehatan.
Pekerja sektor informal adalah pekerja yang tidak mendapatkan gaji (unsalaried) dan tidak memiliki hubungan formal perusahaan-karyawan atau disebut sebagai pekerja di luar hubungan kerja. Ada sekitar 73,2 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori pekerja sektor informal (diantaranya 53,2 juta mendapatkan upah dan 20 juta tidak mendapatkan upah).
Menurut Informal Economy Study (IES) tahun 2011/2012, sekitar 31,2 juta pekerja sektor informal (yang mendapat upah) tidak akan ditanggung jaminan kesehatan pada tahun 2014.
Persoalan yang perlu diperhatikan adalah, akan ada sejumlah besar pekerja informal yang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan iuran, harus membayar iuran/kontribusi kepada BPJS Kesehatan, termasuk pekerja informal yang dekat titik cut off (pemisah antara wajib membayar dan tidak); yaitu dengan hanya sedikit peningkatan pendapatan. Namun hal ini akan mengakibatkan mereka harus membayar iuran/kontribusi secara penuh dan begitu pula sebaliknya. Di sisi lain, jika semua pekerja sektor informal mendapat subsidi bantuan iuran, maka akan terjadi orang dengan kemampuan membayar yang sama akan diperlakukan secara berbeda berdasarkan status hubungan kerja mereka (formal versus informal).
Di negara lain, kontribusi pemerintah ternyata mendorong terjadinya informalisasi yang lebih besar. Kemampuan membayar dan kemauan membayar iuran jaminan kesehatan merupakan dua isu yang perlu diperhatikan. Masyarakat belum beranggapan bahwa iuran sebagai sesuatu hal yang baik. Hal ini dilihat dari masih tingginya pengeluaran langsung (out-of-pocket), serta belum maksimalnya penggunaan fasilitas layanan. Di sektor keuangan, iuran jaminan kesehatan diperlukan untuk menjamin kebijakan fiskal yang sehat dan sebagai komplemen terhadap anggaran pemerintah yang terus meningkat untuk sektor kesehatan dan subsidi jaminan kesehatan masyarakat miskin, ujar Wamenkes RI.
Oleh sebab itu pemerintah menggelar high level forum ini yang didukung oleh AUSAID, JLN, WHO, GIZ dan World Bank sebagai upaya mempercepat proses perluasan cakupan masyarakat dari sektor informal.
Pada kesempatan tersebut Wamenkes RI menyampaikan bahwa tujuan pertemuan high level forum ini adalah Pertama, mengkaji isu perluasan cakupan kesehatan dengan fokus pada masyarakat hampir miskin dan sektor informal berdasarkan pengalaman antar negara. Kedua, mempresentasikan isu-isu dan pendekatan dari negara masing-masing, dan mendiskusikan solusi yang mereka tempuh untuk mengatasi masalah cakupan kesehatan semesta (UHC), membahas bagaimana pengalaman mereka mengatasi masalah cakupan kesehatan untuk kelompok populasi yang lebih sulit dijangkau. Ketiga, mendapat gambaran dampak dari pendekatan yang berbeda terhadap kebijakan tenaga kerja, kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi makro.
Keempat, mengembangkan perpaduan praktik terbaik global dan mengembangkan beberapa pendekatan langkah demi langkah untuk mengembangkan pilihan dan solusi guna menjangkau masyarakat sektor informal.
Peserta forum berjumlah sekitar 100 orang, terdiri dari para pengambil kebijakan di tingkat nasional, pemerintah daerah propinsi dan kabupaten, wakil rakyat, lembaga profesi, akademisi, wakil organisasi masyarakat, praktisi BPJS, dengan narasumber JLN countries dalam dan luar negeri. Informasi acara dapat diakses di www.aiphss.org dan www.sehatnegeriku.com www.depkes.go.id, halo kemkes (kode lokal) 500567
Pelayanan di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) Madinah terlihat berbeda pada hari ini, Rabu 2 Oktober 2013. Sebagian besar petugas di semua lini pelayanan, Gawat Darurat, High Care, Intermediate Unit serta pelayanan penunjang lainnya, terlihat mengenakan baju Batik. Kebersamaan mengenakan baju batik ini merupakan wujud partisipasi aktif dalam rangka Hari Batik Nasional.
Para petugas PPIH Bidang Kesehatan yang sedang menjalankan tugas melayani tamu Allah di Madinah tetap menyatu rasa kebersamaan dan kebangsaanya dengan berpartisipasi pada Hari Batik Nasional, sebagai penghormatan terhadap kekayaan budaya bangsa.
Salam dan doa dari Madinah.
Oleh: Etik Retno W.
Dewasa ini, salah satu masalah yang dihadapi dalam Pembangunan Kesehatan di Indonesia adalah masalah distribusi tenaga dokter, meskipun sebetulnya jumlah dokter yang ada sekarang sudah hampir mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2012, tercatat rasio 36 dokter untuk 100.000 penduduk, sedangkan target yang akan dicapai adalah 40 dokter untuk 100.000 penduduk pada tahun 2014. Masalah distribusi dokter di Tanah Air kita antara lain terkait dengan kurangnya minat para dokter muda untuk bekerja di daerah terpencil.
Demikian pernyataan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, yang direkam dan ditampilkan pada acara Peringatan Satu Abad Pendidikan Dokter di Surabaya dengan tema “Memberi yang Terbaik dalam Mendarmabaktikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran untuk Kesehatan Bangsa” yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Kamis (17/10).
“Terkait masalah distribusi tenaga dokter, Pemerintah menyikapinya dengan menyediakan insentif bagi para dokter yang bertugas di daerah terpencil dan memberikan beasiswa untuk mengikuti pendidikan spesialis”, ujar Menkes.
Menkes juga menerangkan, Undang-undang No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran mengamanatkan solusi dalam pemenuhan jumlah dan distribusi dokter dan dokter spesialis di Tanah Air. Solusi yang diamanatkan adalah afirmasi daerah yang kekurangan tenaga dokter atau dokter spesialis dengan: 1) pemberian beasiswa, 2) pendidikan kedokteran di rumah sakit atau wahana pendidikan kedokteran, dan 3) pelaksanaan internsip.
“Program internsip dalam proses pendidikan dokter adalah bagian dari pengembangan profesi dokter yang merupakan proses pemahiran dalam menghadapi pasien yang sesungguhnya. Saya berharap agar para dokter yang baru lulus tidak menganggap program internship ini merupakan suatu hambatan”, kata Menkes.
Pada kesempatan tersebut, Menkes meminta agar Fakultas Kedokteran di Indonesia menanamkan sejak dini kepada para mahasiswanya, agar: 1) Terpanggil melayani masyarakat yang memerlukan dokter di berbagai pelosok Tanah Air, 2) Bangga dan ikhlas memberikan layanan terbaik kepada masyarakat – dimana pun mereka berada dan siapa pun mereka, serta 3) Memberikan komitmen kuat pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia bagi terwujudnya bangsa yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
“Saya perlu mengingatkan kepada seluruh fakultas kedokteran, agar setiap dokter yang dihasilkan hendaknya mampu menjadi the five star doctor, yaitu dokter yang mampu menampilkan jati dirinya sebagai: Care Provider, Community Leader, Decision Maker, Communicator, dan Manager”, tandas Menkes.
Pendidikan kedokteran dimulai dengan dibukanya School tot Opleiding voor Indische Artsen (STOVIA) di Jakarta pada 1898 dan Nederlands Indische Artsen School (NIAS) di Surabaya pada 1913. lebih dari satu abad terakhir ini pendidikan kedokteran telah berkembang pesat di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah berdiri 31 fakultas kedokteran negeri dan 40 fakultas kedokteran swasta.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan alamat e-mail [email protected].
Organizations Agree to Invest $130 Million in the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; An Additional $20 Million Will Support Expanded Access to Family Planning
JAKARTA – October 21, 2013 – Dato Sri Dr. Tahir, chairman of the Tahir Foundation, a philanthropy supported by the Mayapada Group, announced today that his foundation is investing $75 million to expand access to health among Indonesia’s poorest citizens. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria will receive $65 million, and an additional $10 million will go toward providing women with access to family planning.
The Bill & Melinda Gates Foundation announced it will match the Tahir Foundation’s commitments, investing $65 million in the Global Fund and $10 million to support family planning.
The Global Fund commitment will support efforts to diagnose, treat, and prevent three epidemics that are leading causes of death and disability in Indonesia. Over the past decade, financing from the Global Fund has helped Indonesia treat one million cases of tuberculosis (TB), distribute 9 million insecticide-treated bed nets to prevent malaria, and provide nearly 30,000 Indonesians with lifesaving access to HIV treatment. With support from the Global Fund, Indonesia has strengthened its national TB control program, contributing to a significant reduction in TB deaths over the past decade.
The $20 million commitment will expand access to high quality voluntary family planning programs in Indonesia. The programs will contribute to the global community’s goal to provide an additional 120 million women in the world’s poorest communities with contraceptive information, services and supplies by 2020. Access to voluntary family planning has transformational benefits for women and is one of the most cost effective investments to reduce maternal and newborn mortality.
“The Tahir Foundation is dedicated to serving the less privileged in Indonesia and Southeast Asia,” said Dato Sri Dr. Tahir, Chair of the Tahir Foundation and the Mayapada Group. “We believe that corporations have a responsibility to support health and well-being in the communities where they work, and our commitment to the Global Fund is a smart investment in Indonesia’s future. We also believe that family planning saves lives and gives children a healthy start in life.”
The two foundations first entered a joint $200 million partnership in April 2013 at the Global Vaccine Summit to achieve a common mission of improving the lives of the world’s poorest people. The organizations announced at that time the first $50 million of the joint investment to the Global Polio Eradication Initiative to help end polio by 2018. This marked the first major private-donor partnership the Gates Foundation has had in Indonesia.
“Dr. Tahir’s commitment is a tremendous example of the role that leading philanthropists from emerging economies like Indonesia can play in ensuring that all people have an opportunity to lead a healthy and productive life,” said Bill Gates, Co-Chair of the Gates Foundation. “The Tahir Foundation’s investment in the Global Fund is a strong vote of confidence in an organization that has helped save nine million lives in the past decade.”
Speaking in her double capacity as Minister of Health of Indonesia and Chair of the Board of the Global Fund, Dr. Nafsiah Mboi said, “Our gratitude and admiration is tremendous for the initiative of the Tahir Foundation and the partnership of the Gates Foundation to help improve the health of Indonesia’s poorest citizens. Together they provide outstanding examples of mutual solidarity among Indonesians and responsible global citizenship. We stand ready to join hands with others prepared to follow their example in Indonesia or around the world. If we work hard and work together we have the knowledge and skills to defeat AIDS, TB, and malaria. This support to Indonesia’s contribution to the global fight is a big step forward.”
Dr. Mark Dybul, Executive Director of the Global Fund, praised the Tahir Foundation’s commitment to defeating AIDS, TB and malaria in Indonesia. “We feel privileged to be joined by an Indonesian businessman who wants to give back to improve the quality of life of people in his own country,” said Dr. Dybul. “This contribution will make a dramatic difference in fighting AIDS, TB and malaria in Indonesia.”
– MORE –
The Tahir Foundation
The Tahir Foundation aims to help individuals and communities in need, regardless of race, language and religion, particularly in the area of education and healthcare. It is a privately-funded charity of Dr Tahir, founder of Indonesia’s Mayapada group, and his family. The Foundation is an expression of their Christian faith, best expressed through care and compassion for the less privileged. The Foundation works with the education sector, other trusts and charities, and governments, to support education, health and community services in Indonesia, Asia and the rest of the world. In the last two decades, the Foundation has provided scholarships to more than 20 state-funded universities in Indonesia and tens of thousands of computers to poor students
Bill & Melinda Gates Foundation
Guided by the belief that every life has equal value, the Bill & Melinda Gates Foundation works to help all people lead healthy, productive lives. In developing countries, it focuses on improving people’s health and giving them the chance to lift themselves out of hunger and extreme poverty. In the United States, it seeks to ensure that all people—especially those with the fewest resources—have access to the opportunities they need to succeed in school and life. Based in Seattle, Washington, the foundation is led by CEO Jeff Raikes and Co-chair William H. Gates Sr., under the direction of Bill and Melinda Gates and Warren Buffett.
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria
The Global Fund is an international financing institution dedicated to attracting and disbursing resources to prevent and treat HIV and AIDS, TB and malaria. The Global Fund promotes partnerships between governments, civil society, the private sector and affected communities, the most effective way to help reach those in need. This innovative approach relies on country ownership and performance-based funding, meaning that people in countries implement their own programs based on their priorities and the Global Fund provides financing where verifiable results are achieved.
Since its creation in 2002, the Global Fund has supported more than 1,000 programs in more than 140 countries, providing AIDS treatment for 5.3 million people, anti-tuberculosis treatment for 11 million people and 340 million insecticide-treated nets for the prevention of malaria. The Global Fund works in close collaboration with other bilateral and multilateral organizations to supplement existing efforts in dealing with the three diseases.
-END-
Seberapa besar prevalensi perokok remaja di Indonesia
Perokok tertinggi ke-3 di dunia adalah Indonesia sesudah Cina dan India (WHO, 2008). Konsumsi produk tembakau di Indonesia yang tinggi dan terus meningkat di berbagai kalangan masyarakat mengancam kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Data GATS 2011 menunjukkan prevalensi merokok orang dewasa Indonesia sebesar 34,8% terbagi atas 67,4% laki-laki, dan 4,5% perempuan (GATS,2011).
Sementara itu, dikalangan remaja 15-19 tahun sebesar 38,4% laki-laki dan 0,9% perempuan (RISKESDAS, 2010). Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2009, menunjukkan 20,3% anak sekolah 13-15 tahun merokok. Perokok pemula usia 10-14 tahun naik 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir dari 9,5% pada tahun 2001 menjadi 17,5% pada tahun 2010 (SKRT, 2001; RISKESDAS, 2010).
Faktor apa yang menyebabkan remaja merokok?
Alasan pertama kali merokok yang paling dominan adalah karena coba-coba, diikuti oleh pengaruh iklan TV, ingin kelihatan gagah, dan dipaksa teman. Faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua menjadi panutan dalam memberikan contoh bagi anak-anaknya, data dari GYTS 2009, menunjukan 72,4% remaja usia 13-15 tahun mempunyai orang tua merokok.
Bahaya apa yang timbul jika remaja sudah merokok?
Di dalam sebatang rokok terkandung 4.000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya untuk tubuh dimana 43 diantaranya bersifat karsinogenik, dengan komponen utama nikotin (zat berbahaya penyebab kecanduan), Tar (bersifat karsinogenik), CO (menurunkan kandungan oksigen dalam darah.
Ketika seseorang telah kecanduan rokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau merangsang otak untuk melepas zat yang memberi rasa nyaman (Dopamine), sehingga menyebabkan rasa ketergantungan. Untuk mempertahankan rasa nyaman, timbul dorongan untuk merokok kembali, inilah awal dari proses kecanduan.
Dampak kesehatannya seperti apa?
Merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, khususnya kanker paru, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung koroner, dan gangguan pembuluh darah, disamping menyebabkan penurunan kesuburan, peningkatan insidens hamil diluar kandungan, gangguan pertumbuhan janin (fisik dan IQ), kejang pada kehamilan, gangguan imunitas bayi dan peningkatan kematian perinatal.
Selain berdampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri, asap rokok orang lain (AROL) juga berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya (perokok pasif).
Bagaimana cara menghindari merokok bagi remaja?
Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok, hindari sesuatu yang terkait tentang rokok (sponsor, iklan, poster, rokok gratis), dan lakukan hal-hal positif seperti olah raga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan.
Apa yang harus dilakukan orang tua, guru, dan pemerintah?
Orang tua dan guru harus memberikan tauladan bagi anak-anak untuk tidak merokok. Sementara itu pemerintah mengembangkan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang salah satu indikatornya adalah perilaku tidak merokok, secara terus menerus mempromosikan tentang bahaya akibat merokok bagi kesehatan, dan membuat Peraturan yang dapat melindungi generasi bangsa dari dampak buruk akibat merokok.
Apakah industri rokok memang menyasar remaja?
Sebuah dokumen industri rokok di luar negeri menunjukan bahwa betapa ia menyadari pentingnya anak dan remaja menjadi pasar potensial. Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok karena mayoritas perokok memulai merokok ketika remaja (Philip Morris, Amerika Serikat, 1981).
Iklan, promosi, dan sponsor rokok secara masif dan intensif menyasar anak-anak untuk menjadi perokok pemula. Sebanyak 83% anak usia 13-15 tahun melihat iklan rokok di televisi (GYTS 2006), 89% melihat iklan rokok di billboard, dan 76,6% melihat iklan rokok di media cetak (GYTS 2009).
Berbagai studi menunjukan iklan rokok berpengaruh pada anak untuk mulai merokok. Studi di Indonesia menunjukan 70% remaja mengaku mulai merokok karena terpengaruh oleh iklan, 77% mengaku iklan menyebabkan mereka untuk terus merokok dan 57% mengatakan iklan mendorong mereka untuk kembali merokok setelah berhenti (Komnas Anak dan UHAMKA 2007).
Apa yang dilakukan pemerintah/Kemenkes untuk agar perokok remaja tak semakin banyak?
Pemerintah telah membuat aturan hukum yang tertuang dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No.109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan,dan peraturan Menteri Kesehatan No.28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.
Sementara itu, upaya yang dilakukan Kemenkes adalahmendorong dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menyusun dan mendistribusikan petunjuk teknis upaya berhenti merokok, meningkatan kapasitas tenaga kesehatanmelalui pelatihan konseling berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, dan melakukan pelayanan berhenti merokok di puskesmas dan rumah sakit.
Prof.dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS, DTM&H, DTCE
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Kementerian Kesehatan RI