Hari: 13 November 2023

 

KM.01.03/2/1209/2015

Peninjauan Posko Kesehatan Mudik Lebaran Tahun 2015 / 1436 H

Jakarta, 03 Juli 2015

Menjelang mudik lebaran tahun 2015 / 1436 H, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dr. H.M. Subuh, MPPM meninjau langsung kesiapan Posko kesehatan mudik lebaran. Peninjauan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Kementerian Kesehatan RI sebelum, pada saat dan setelah lebaran tahun 2015/1436H. Selain memantau kesiapan pos dan tenaga kesehatan di lapangan, saat peninjauan juga dilakukan dropping  logistik kepada Posko kesehatan di seluruh Indonesia berupa obat-obatan, liflet, keperluan tenaga kesehatan, buku informasi seputar kesehatan dan keselamatan mudik, kantong-kantong sampah, dan lain-lain.

Posko pertama yang dikunjungi Direktur Jenderal P2PL adalah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di wilayah Semarang. Adapun Posko yang dipantau diantaranya adalah Posko Kesehatan di Bandara Ahmad Yani, Stasiun Kereta Api Tawang, Pelabuhan Laut Tanjung Emas dan Terminal Bus Terboyo. Selain itu, peninjauan juga dilakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dalam tiap kunjungannya, Direktur Jenderal P2PL mengingatkan penanggung jawab Posko untuk menyiagakan alat pertolongan pertama seperti alat pacu jantung (Automated External Defibrillators/AED). “Alat ini dapat menyelamatkan seseorang yang mengalami serangan jantung mendadak”, tegasnya. Khusus di terminal bus, Dirjen mengingatkan agar petugas senantiasa melakukan cek fisik dan kesiapan semua pengemudi dan kondektur bus yang akan berangkat dari terminal tersebut. Cek fisik ini meliputi : tes urin, tes alkohol dan narkoba, tes pernapasan dan tensi. Dengan kata lain, seluruh pengemudi dan kondektur dari terminal Terboyo hanya akan bisa berangkat jika dinyatakan sehat dari semua kegiatan tes yang dijalani. Hal ini dilakukan untuk memberikan keamanan bagi para pemudik yang setiap harinya bisa mencapai 6000 penumpang pada H-7 dan 8000 penumpang per hari disaat H-2 lebaran.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email [email protected].

 

 

 

 

Kebakaran di PT Mandom Indonesia Tbk pada 10 Juli 2015 lalu yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia serta 41 orang lainnya menderita luka bakar serius (30-50%) diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh perusahaan di Indonesia agar lebih memperhatikan Kepastian K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). K3 para pekerja harus diutamakan.

Khusus untuk kecelakaan kerja, diingatkan kepada seluruh perusahan di Indonesia agar dijadikan pelajaran bahwa pelanggaran pada K3 ini pidana hukumannya. Pihak perusahaan harus memperhatikan para pekerjanya. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada konferensi pers bersama Direktur BPJS Ketenagakerjaan dan Direktir HRD PT. Mandom, Tbk di RSCM, Jakarta Pusat (24/7). Menaker Hanif juga berharap agar para pekerja segera pulih dan dapat bekerja kembali. Untuk para pekerja yang meninggal, ia menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

Dalam peristiwa ini, BPJS Ketenagakerjaan menyatakan kesiapannya untuk memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, dimana para pekerjanya terlindungi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan  Jaminan Hari Tua. Seluruh korban yang berjumlah 58 orang telah dipastikan mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk 41 orang yang dirawat inap karena luka bakar serius maupun 17 orang yang meninggal dunia berupa santunan bagi ahli waris korban. Korban luka bakar akan dirawat sampai sembuh serta diberikan santunan bagi para pekerja yang memiliki kemungkinan akan mengalami kecacatan akibat dari kecelakaan kerja yang terjadi. Demikian disampaikan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya.

Santunan tersebut akan keluar setelah pihak rumah sakit memberikan perincian pengobatan pekerja yang meninggal. Santunan tersebut berjumlah Rp. 3,4 miliar. Perinciannya, Rp. 2,9 juta untuk santunan kematian karena kecelakaan kerja untuk para ahli waris, santunan berkala sekaligus Rp. 81 juta. Kemudian santunan beasiswa untuk anak-anak korban Rp. 96 juta, biaya pemakaman Rp. 51 juta, serta Jaminan Hari Tua (JHT) Rp. 291 juta bagi 17 ahli waris pekerja.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan alamat email [email protected].

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015,  akan menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Maka diprediksi, dokter dan dokter gigi asing akan semakin banyak masuk ke Indonesia, baik melalui jalur pendidikan/pelatihan, penelitian, pelayanan ataupun bakti sosial/bencana.

Kehadiran MEA menimbulkan beberapa tantangan dan ancaman sebagai berikut:

  1. Nilai baru yang tidak sesuai
  2. Ancaman terhadap Ketahanan Nasional
  3. Tidak setaranya ijasah lulusan dalam negeri dengan luar negeri
  4. Kekhawatiran akan timbul ketidakadilan, dan lebih menguntungkan pihak asing

Dalam menghadapi tantangan dan ancaman tersebut, maka diperlukan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk penapisan serbuan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TKWNA), dengan sinergitas peran dan fungsi KKI bersama seluruh Pemangku Kepentingan (Kolegium, Organisasi Profesi, Fakultas Kedokteran, Kemenristek dan Dikti, Kemenkes, dll).

Untuk itu,  Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama dengan Pemangku Kepentingan pada tanggal 10 – 12 Agustus 2015 di Hotel Harris Festival Citylink Jl. Peta No. 241 Pasir Koja, Bandung. Kegiatan ini mengangkat Tema “KEMANDIRIAN PENGATURAN PROFESI KEDOKTERAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN MASA KINI DAN MENDATANG”.

 Rakornas KKI bersama Pemangku Kepentingan melibatkan Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi (IDI/PDGI Wilayah dan Cabang), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia(ARSPI), Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Kolegium Kedokteran/Kedokteran Gigi serta Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi.

Tujuan pertemuan ini diharapkan akan diperoleh :

  1. Pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan terkait dengan kemandirian pengaturan Profesi Kedokteran dalam menghadapi tantangan masa kini dan mendatang;
  2. Pemahaman konsep terwujudnya kemandirian pengaturan profesi kedokteran, dengan tetap mengutamakan perlindungan pasien dan peningkatan mutu pelayanan medis;
  3. Asupan Pemangku Kepentingan mengenai Rancangan Perkonsil :
  4. Regulasi terkait Tumpang Tindih Penerapan Kewenangan Klinis (Prof. Dr. dr. Nancy Margarita Rehatta, Sp.An, KIC, KNA)
  5. Koordinasi menghadapi “Tsunami” Registrasi Ulang (Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P (K) dan Internsip (Prof.drg. Heriandi Sutadi, Sp.KGA (K), Ph.D)
  6. Koordinasi Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran (Dr. drg. Zaura Anggraeni MDS)
  7. Refleksi terhadap peranan MKDKI dalam Praktik Kedokteran (Prof. Dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG (K)).

Pembicara-pembicara pada Rakornas ini adalah sebagai berikut :

  1. Ketua KKI : Kebijakan Umum
  2. Lembaga Ketahanan Nasional RI : Posisi Strategis KKI sebagai Badan Regulator Profesi Kedokteran dalam Ketahanan Nasional
  3. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan : Kemandirian Profesi Kedokteran dalam menghadapi Tantangan Masa Depan
  4. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti : Regulasi Pendidikan Kedokteran di Indonesia dan Perkembangannya dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean
  5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur : Masalah dan Solusi dalam Praktik Kedokteran di Daerah
  6. Dinas Kesehatan Natuna : Masalah dan Solusi dalam Praktik Kedokteran di Daerah Perbatasan
  7. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia : Kualifikasi Tambahan dalam Praktik Kedokteran
  8. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia : Kualifikasi Tambahan dalam Praktik Kedokteran Gigi

Berita ini disiarkan oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Erwin di 085693292984 dan melalui e-mail di [email protected].

Sosok yang baru menapaki bulan ke lima sebagai irjen ini mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan memiliki struktur dan anggaran yang besar, di tahun 2016 Kementerian Kesehatan mengelola anggaran sebesar Rp 75 triliun yang akan diserap oleh 1400 satuan kerja (satker). Sehingga pengawasan yang harus dilakukan memang akan sulit luar biasa. Oleh karena itu sejak memangku jabatan sebagai Irjen, Purwadi menjalani konsep bahwa saat petugas Irjen masuk ke satker maka ia akan berperan sebagai pendamping dan bukan pengawas.“Jadi pengawasan dilakukan oleh masingmasing
satker. Ketika mereka menemui kesulitan Irjen akan membantu dan ketika mereka tidak menemukan jalan maka wajib ditolong, jadi bukan mengawasi atau memelototi. Karena tidak mungkin mengamati satu per satu 1400 satker yang ada. Itu tugas berat pastinya, tetapi karena tanggung jawab, kita harus melaksanakan dengan pendekatan dari hati ke hati”, ujar Purwadi.

 

Instrumen Menekan Penyimpangan

Pendekatan hati ke hati ini dilakukan dengan menggunakan instrumen, seperti pendidikan dan budaya anti korupsi. Hal ini mulai dilakukan pada para anak didik yang akan menjadi generasi penerus di Kementerian Kesehatan
melalui pendidikan formal di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) maupun diklatdiklat struktural fungsional. Intinya konsep budaya anti korupsi disampaikan lewat meteri pendidikan.

“Intrumen lain yang bisa diterapkan berupa unit pengendalian gratifikasi, sebagai alat untuk kontrol diri, whistle blowing system, untuk mendorong para aparat Kementerian Kesehatan untuk melaporkan apabila melihat penyimpangan agar segara dapat diperbaiki,’’ tutur Purwadi.

Sementara ada instrumen lain yang juga bisa digunakan, seperti melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) LHKASN, jadi tidak hanya
pejabat saja tetapi sampai ke aparat yang paling rendah pun wajib melaporkan kekayaannya sebagai upaya pengendalian diri. Semua instrumen ini digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Menurut Irjen yang mantan Sesditjen Binfar Alkes ini, penyimpangan dapat ditekan dengan berbekal hati dan iman, sebab keduanya menjadi faktor pengendali paling utama. Kalau sudah dableg tetap saja sistem akan di tabrak. ‘’Bayangkan kalau ada pejabat tidak mau lapor LHKPN, terus didukung oleh pejabat di atasnya lagi. Celaka, dari situ saja pintu keterbukaan sudah tertutup,’’ ujar Purwadi.

Purwadi menjelaskan instrumen-instrumen itu sudah mulai mengawal agar tidak terjadi penyimpangan. “Sekarang sudah banyak contoh pejabat yang terima gratifikasi terus melapor. Sebetulnya gratifikasi itu ada 2 jenis, yaitu yang mengarah korupsi dan tidak. Memang sangat tipis bedanya, tapi mudah membedakannya. Ketika hati kita merasa ini adalah gratifikasi yang mengarah korupsi kita tolak, tetapi ketika kita tahu ini bukan mengarah korupsi kita terima dan laporkan, selesai’’, ujar Purwadi.

Sebagai contoh, salah satu pegawai mendapatkan makanan, lalu dilaporkan kemudian dibagikan ke staf lalu selesai.’’Ketika mendapat gratifikasi dan arahnya korupsi, pilihannya ada 2, saya tolak mentah mentah atau diterima lalu disimpan dan membuat sakit kepala. Silahkan mau pilih mana?,’’ ujar Purwadi.

Menurutnya, mekanisme Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) itu sudah benar, sebagai contoh, Ibu Menteri Kesehatan ketika menerima buah tangan dari daerah, entah makanan dan sebagainya, diterima makanan itu dibagikan ke semua orang atau dipakai sendiri, tetapi tetap dilaporkan ke KPK,setelah dilapokan ke KPK sudah selesai masalahnya. Sekarang tinggal dipilih.

 

Keterbukaan dan Keteladanan Pimpinan

Irjen berharap, semua Aparat Sipil Negara (ASN) Kemkes lebih terbuka, sebab ketika melakukan kesalahan yang bukan disengaja, dapat dimaafkan dan bisa dicarikan jalan keluarnya. Kalau tidak terbuka berarti ada dua kemungkinan, takut atau cenderung menyimpan kesalahan atau menyimpang. Auditor juga harus terbuka, jadi tidak mencari kesalahan teman, tetapi menemukan kesalahan untuk memperbaiki bersama-sama. Ini tugas berat Irjen dan Inspektur.

“Sebab masih ada kawan yang model ‘lama’, diplototin terus dicari kesalahannya. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama kita dapat lakukan perbaikan bersama”, ujar Purwadi.

Menurut Purwadi, keterbukaan harus mulai dari atas, termasuk komitmen menterinya. ‘’Alhamdulillah, saya paham ibu menteri sekarang dan sebelumnya berkomitmen untuk bersih-bersih. Semuan eselon 1 saya yakini memiliki satu pemahaman. Pasti akan positif mengalir kepada bawahnya,’’ kata dia.

“Saya pernah jadi anak buah, jika punya pimpinan yang tidak neko-neko rasanya enak kerja, tetapi begitu dapat pimpinan yang neko-neko, yang harusnya A jadi B, yang harusnya B jadi A, sakit kepala. Alhamdulillah pimpinan Kementerian Kesehatan tidak neko-neko, jadi enak kerjanya. Saya merasa suasana kebatinan Kementerian Kesehatan sangat mendukung untuk bekerja dengan tenang dan bersih”, ujar pria kelahiran Pontianak ini.

Keteladanan pimpin secara rohaniah dapat menjadi contoh bawahan, tetapi harus selalu didukung dengan instrumen. Misalkan saat menyusun anggaran, harus mereview bersama- sama, untuk
menentukan peruntukkan dan tupoksi secara benar. Berikutnya ketika melaksanakan kegiatan, misalnya pengadaan harus terbuka, instrumenya LPSE. Kemudian ada instrumen e-katalog, lelang barangnya oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Pengguna di lingkungan pemerintahan dapat langsung order seperti beli barang melalui internet.

Menurut Irjen, tidak kalah penting adalah menyeleksi orang yang akan masuk ke Kemenkes. Kalau seleksinya benar akan terpilih orang yang benar, tidak hanya pintar, tetapi loyalitas pribadi kedepannya juga semakin baik. “Saya merasakan rekruitmen sudah baik, tidak ada masalah dalam 2-3 tahun terakhir ini. Sebab yang masuk bukan anaknya si A atau anaknya si B, sekarang sudah tidak ada lagi itu. Anak siapapun, kalau memenuhi kualifikasi masuk”, ujar dia.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan, sudah beberapa kali pejabat melakukan komitmen, yang terakhir bulan Januari 2015 lalu. Kemudian melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) . Ini bagian dari upaya untuk berkerja dengan baik dan jujur. “Saya yakin kedepan penguatan akan pemahaman tentang korupsi, area bebas korupsi, dan hal-hal seperti itu akan selalu terus didengungkan”, ujarnya optimis.

Menurut pria yang lahir tahun 57 ini, orang korupsi paling tidak karena 3 kemungkinan. Pertama, terpaksa karena lingkungan. Contoh paling gampangkalau saya mau jadi koruptor sudah dari dulu, begitu jadi cpns didaerah dengan gaji Rp 27.500, saya jalan kaki dari rumah (rumah tinggal dokter kabupaten) ke kantor jalan kaki ketemu kawan
CPNS, sama-sama bekerja di kantor bupati, tapi mereka naik motor vespa px150 yang keren banget tahun “84”. Dia menegur saya, “Pur kamu gak malu sarjana apoteker jalan kaki? Memang kalau aku jalan kaki ijazahku hilang?’’, jawab saya.

Bayangkan bagaimana orang yang gajinya sama dengan saya bisa naik vespa px150? Kalau dia tidak korupsi, pasti dapat dari orang tua. Nah jika tidak dapat dari orang tua ujungujungnya korupsi. Entahkorupsi waktu, entah korupsi
lainya.

Kedua, ada rasa ingin membahagiakan. Sebagai suami dengan pendidikan sarjana S2, bahkan S3 juga,merasa malu saat istri tak pakai gelang dan sebagainya. Sementara dia tidak mengukur pendapatannya. Tanpa sadar melakukan halhal yang tidak baik.

Ketiga; jangankan orang miskin, orang kaya saja jika memang sudah tabiatnya akan korupsi.

“Sedangkan yang paling sulit, apabila seseorang selalu akan memanfaatkan setiap aturan-aturan yang ada bolongnya. Nah orang seperti ini harus terus diawasi, tidak bisa dari hati ke hati. Kalau kasus pertama tadi, cukup minta KH. Prawito kasih ceramah sudah selesai, tetapi yang ketiga ini harus ceramah KPK. Saya kira itu tiga
penyebab utama. Kalau yang lain dapat kombinasi, ada kesempatan, ada kebutuhan, terjadilah korupsi”, ujar
Purwadi.

 

Kode Etik Auditor

Sebagai sosok pengawas itu tidak mudah. Ada saja godaan yang menyertai, sekalipun rambu-rambu sudah terpasang dan tersedia. Nah, agar pengawas tidak terjabak atau menjebakkan diri, makasetiap pengawas harus taat rambu dan kode etik, agar tidak menimbulkan masalah.

Menurut Irjen, pegawai Itjen atau auditor harus mematuhi kode etik, meresapi dan memahami. Selain itu ada standar audit yang harus dipenuhi. Tak kalah penting mereka harus paham siapa yangdiaudit dan program apa
yang diaudit, sehingga tidak salah. Misalnya, pemahan auditor adalah A sedangkan dimata kawan-kawan program itu sebagai B. Akhirnya dapat menyalahkan mereka, karena petugas itjen punya otoritas. Tapi tanpa sadar sebetulnya petugas itjen yang salah. Sebagai contoh, saat ke Manado, ada pengaduan dimana Ketua Jurusan Gizi melapor yang isinya diminta oleh auditor untuk membeli barang-barang lokal, sementara harus menyajikan masakan menu internasional, yang menurutnya aneh.

“Kalau menu internasional bahan bakunya juga harus impor dong, agar taste-nya ketemu, cara motongnya seperti daging impor seperti apa, tentu beda dengan daging lokal. Daging sapi lokal dan impor yang dikasih sake akan beda. Sebab cara membesarkan sapinya beda antara luar negeri dan lokal”, ujarnya.

Pengaduan lain dari bagian gizi, diminta beli barang satu paket, padahal barang segar, belinya tiap hari dan di pasar tradisional. Pasar tradisional tidak ada kuitansi. Jadi sebetulnya disamping etika pengawasan standar audit, auditor juga harus meresapi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan, sehingga paham nuansanya. Kalau nuansanya dapat tertangkap dan paham, tentu dapat mengkaitkan dengan peraturan, etika dan sebagainya.

Dan saat ke Salatiga kemudian ke Semarang melihat survey vektor, kata Purwadi, kalau saya waktu itu menjadi auditor mereview RK-AKL saya harus bantu mereka. Mereka jam 6 malam duduk manis tidak tidur sampai jam 6 pagi dan dibayar sesuai standar biaya umum (SBU) untuk tangannya, badannya digigit nyamuk, terus teman lain bertugas mengambil nyamuk tersebut.

“Itu tidak tepat, seharusnya auditor paham akan hal itu dan mengusulkan agar SBU-nya berubah, paling tidak auditor meminta agar mengusulkan standar biaya khusus (SBK). Saya bilang sama Prof. Tjandra, tidak bisa memakai SBU setidaknya harus SBK karena kasian teman-teman”, kata Purwadi.

 

Bersikap Wajar

Di sisi lain sebagai auditor juga menerima banyak godaan. Paling sering ketika datang ke daerah lalu dijemput, tanpa sadar itu gratifikasi. Tinggal melihat menjemputnya pakai apa, apakah memang ada dalam DIPA anggaran untuk menfasilitasi atau tidak. “Saya lebih aman dalam DIPA Itjen muncul, transport untuk Pak irjen ke daerah, jadi ada anggaran dapat digunakan sewa mobil. Kalau memang anggaran untuk jamuan tamu di DIPA-nya ada, tidak masalah, tetapi ketika tidak ada terus cari-cari hal lain, ngumpetin dari lain itu yang jadi masalah, saya minta sama teman teman kalau tidak terpaksa janganlah, saya sudah meminta Ibu Ses untuk melihat lagi RKKL kita, ada atau tidak komponen- komponen yang bisa kita masukkan sehingga nyata dan secara administratif keuangan bisa dipertanggungjawabkan,’’ tutur dia.

Dan buah tangan atau oleh oleh juga jadi masalah, ada dua hal yang muncul, ketika ditolak akan menyinggung perasaan karena adat ketimuran atau sebaliknya memaksa untuk menyiapkan oleh-oleh, sebaiknya tidak, belilah oleh-oleh sendiri. Tetapi ketika dikasih, kata Purwadi, kita harus liat nilainya, ini wajar atau tidak, ketika tidak wajar pasti ada sesuatu yang tidak pas, misalnya ke Jogja lantas diberi ampyang 1 kotak, itu tidak masalah, nah ketika dikasih 1 keranjang baru dipertanyakan.

‘’Jadi kita harus melihat ada sisi baiknya adat ketimuran, bahwa saling menghargai itu ada, tetapi jangan dijadikan alasan untuk memaksa orang untuk memberi sesuatu ke kita, dan rasanya teman-teman saya sudah berubah semua. Dan sejak bulan ini saya tanya ke daerah, ada gak anak buah yang aneh-aneh, saya rasa sudah enggak tuh,’’ tutur Purwadi.

Semua akhirnya tergantung setiap individu, jika tahan godaan maka tidak akan tergoda, tetapi kalau kita pinginnya digoda ya terjadi. Tetapi Purwadi juga menyampaikan ke teman teman Satker untuk bersikap wajar, kalau menjamu menggunakan dana di DIPA untuk pos jamuan tamu. ‘’Ya kalau hanya sekedar makan malam bersama yang tidak ada kaitannya dengan deal tertentu ya boleh saja. Ketika saya harus ketemu Mas Prawito terus makan bersama terus bayarnya paruhan, ya kan gak logislah, atau bayar masing-masing. Itu benar, tapi tidak elok ya rasanya,’’ kata dia.

Purwadi menambahkan tapi kalau saya ketemu Kepala Dinas di daerah dan kebetulan temen sekolah seangkatan lalu dia mentraktir saya, ya saya terima, bukan sebagai kepala dinas tapi sebagai teman. Itu semua kembali ke hati nurani, kuncinya di hati nurani, saat mana gratifikasi itu mengarah korupsi, saat mana gratifikasi itu bukan bagian dari korupsi, yang tahu hanya hati.

Purwadi mengatakan yang harus dicermati ketika pergi ke daerah dan dibayarkan hotel dan tiket. ‘’Itu pasti ketahuan, sekarang kan di BPK sudah online, jadi nama yang sama dipakai dua institusi bisa ketemu lho! Dan orang-orang yang tidak tahu harus kita kasih tahu,’’ ujar dia.

 

Besar Pasak daripada Tiang

Purwadi mengatakan sudah saatnya seperti peribahasa dahulu “besar pasak daripada tiang” itu perlu di sosialisasikan lagi. Itu kan artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Seharusnya pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan.

Dan khusus bagi PNS, menurut Purwadi, jangan tugas ke daerah, perjalan dinas dijadikan sebagai salah satu penghasilan, yang harus dilihat adalah gaji yang diterima dan ditransfer ke rekening tiap bulan.‘’Kalau kita perpedoman pada pendapat itu kita bisa mengerem kebutuhan kita, lebih tepatnya keinginan kita,’’ tutur dia. Sekarang kalau kita ngitungnyangukurnya berapa kali dalam sebulan dapat jalan dapat SPPD terus itu jadi standar untuk hidup akan banyak persoalan kedepannya.

Pertama dia bakal berantem sama atasannya jika tidak dikasih perjalanan dinas, staf berantem dengan kepala seksi. Purwadi mengaku hampir pensiun dan tidak pernah menghitung perjalanan ke daerah (selain gaji) sebagai dasar untuk menghitung

Limfoma atau kanker kelenjar getah bening adalah salah satu jenis kanker yang angka kejadiannya terus meningkat. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang jenis kanker ini, sejak tahun 2004 telah diperingati Hari Peduli Limfoma Sedunia di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia peringatan Hari Peduli Limfoma Sedunia pertama kali diperingati pada tahun 2005 ditandai dengan pendirian kelompok dukungan pasien limfoma pertama di Indonesia “Masyarakat Peduli Limfoma Indonesia” (MPLI) dan berbagai kegiatan kampanye lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan limfoma. Dengan adanya gerakan MPLI diharapkan informasi mengenai limfoma dapat menyebar rata kepada tiap tiap masyarakat umum . Karena penyebaran informasi paling efektif salah satunya dengan sebar informasi dari person to person .

Diadakannya Hari Peduli Limfoma pada 15 September sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat untuk mencegah meningkatnya penyakit tersebut. Dengan edukasi semacam itu, masyarakat juga bisa mencegah dengan mengenali tanda tanda gejala Limfoma tersebut .

Mari bersama membangun Sehat Negeriku Sehat Bangsaku (Untuk Indonesia Lebih Sehat)

 

Halo ..

Salam Sehat 🙂

Sehat Negeriku, Sehat Bangsaku ..

Kementerian Kesehatan RI akan mengadakan Sayembara Foto dengan tema #GueSihCintaSehat .

Dalam hal ini kalian bisa mengcapture gambar apapun seperti Pasar sehat, sekolah sehat, makanan sehat, rumah sehat,  kantor sehat, taman sehat,  kendaraan sehat,  ruangan sehat, puskesmas sehat, rumah sakit sehat, klinik sehat, desa sehat, kota sehat, toilet sehat, pom bensin sehat, kali sehat, pantai sehat,  kantin sehat, dsb . Seluruh subjek / materi foto berasal dari wilayah Republik Indonesia . Obyek foto harus dapat mengekspresikan tema lomba yang ditetapkan .

Ketentuan Sayembara Foto Kemkes RI :

  1. Kategori Umum diperuntukkan bagi > I 6 tahun dan berdomisili di Indonesia
  2. Foto adalah asli milik peserta dan dapat dipertanggung jawabkan
  3. Foto dicetak doff 30x 40 cm (tanpa garis tepi) dan dikirim dalam keadaan terbungkus disertai dengan data : judul foto, nama fotografer, alamat rumah, email, nomor telepon, caption foto, dan lokasi foto diambil
  4. Foto belum dipublikasi di media apapun atau belum pernah memenangkan suatu kompetisi sebelumnya
  5. Foto asli tidak dimodifikasi berupa kombinasi / menghilangkan / mengubah elemen-elemen dalam satu foto
  6. Foto yang dikirimkan menjadi hak milik Kementerian Kesehatan dan berhak untuk digunakan dalam rangka kegiatan terkait sektor kesehatan
  7. Batas pengiriman foto paling lambat tanggal 1 Oktober 2015
  8. Kirimkan softcopy foto ke alamat email lombafotohkn201 [email protected]
  9. Kirimkan hardcopy foto ke alamat Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan RI di Gedung dr. Adhyatma R. I 09 JI. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9 Jakarta Selatan 12950
  10. Keputusan Juri Mutlak & Tidak Bisa Diganggu Gugat

Ayo tunggu apalagi, segera kirim karya terbaik kalian yaa, kapan lagi karya kalian bisa diapresiasi oleh masyarakat indonesia

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 1500567

 

Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama 2015 mencapai 685 ribu orang (atau ada kenaikan 12.31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014 silam). “Ini merupakan sebagian hasil dari upaya untuk Perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera,’’ ujar Presiden Jokowi kepada media terkait setahun pemerintahan Jokowi-JK (19/10).

 

Lebih jauh, Jokowi menjelaskan strategi untuk Perubahan Indonesia itu melalui tranformasi fundamental ekonomi yang bertumpu pada tiga aspek.(Lihat Tabel 1). Pertama, mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan juga subsidi yang lebih tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan.

 

Sebelum kebijakan ini diterapkan, subsidi malah lebih banyak dinikmati oleh orang kaya. Subsidi energi yang tidak berkeadilan ini membuat jurang kaya-miskin semakin lebar. Ada 20% orang kaya yang menikmati 51% subsidi. Sementara 20% warga miskin menikmati 7% subsidi. ‘’Ini tentu tidak adil,’’ ujar Presiden. Untuk itu kini telah direalokasikan subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp211,3 triliun.

 

Sebagian besar realokasi subsidi BBM itu untuk membiayai infrastruktur seperti pembangunan tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Pulau Jawa (Rp21 triliun). Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera Rp9,3 triliun, Kartu Indonesia Sehat (Rp2,7 triliun), Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,2 juta siswa (Rp7,1 triliun), pembangunan 25 waduk baru dan irigasi untuk 1 juta hektar sawah (Rp33,3 triliun). (Lihat Tabel 2).

 

Transformasi fundamental ekonomi yang ketiga, yaitu mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Hal itu terlihat dari percepatan pembangunan infrastruktur yang di beberapa tempat seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan Papua. Secara menyeluruh realisasi investasi PMA dan PMDN pada semester 1 2015 sebesar Rp259,7 triliun – 44% di antaranya merupakan investasi di luar Pulau Jawa. Ini merupakan peningkatan hingga 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dengan realisasi Rp222,8 triliun – 41% investasi di luar Pulau Jawa. (Lihat tabel 3).

 

Hal inilah tentunya yang membuat lapangan kerja terus bertambah, ekonomi bergairah, dan Indonesia semakin produktif. (Tim PKP-Kominfo)

Info lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972

email : [email protected] atau [email protected] Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia

Jakarta, 15 Oktober 2015

Hampir setiap tahun hutan di Indonesia dilanda kebakaran terutama pada musim kemarau. Kebakaran hutan tercatat pernah terjadi secara luas di tahun 1997, yang diperkirakan mengenai area sampai seluas 300.000 hektar. Pada tahun 2015 ini kembali terjadi kebakaran hutan yang luas dan masih berlangsung sampai hari ini. Asap kebakaran hutan berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi, dan masalah kesehatan.

Asap yang berasal dari kebakaran hutan (kayu dan bahan organik lain) mengandung campuran gas, partikel, dan bahan kimia akibat pembakaran yang tidak sempurna. Komposisi asap kebakaran hutan terdiri dari gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, ozon, sulfur dioksida dan lainnya. Partikel yang timbul akibat kebakaran hutan biasa disebut sebagai particulate matter (PM). Ukuran lebih dari 10 um biasanya tidak masuk paru, tetapi dapat mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Sedangkan partikel kurang dari 10 um dapat terinhalasi sampai ke paru. Selain itu, bahan lainnya dalam jumlah sedikit seperti aldehid, polisiklik aromatic hidrokarbon, benzene, toluene, styrene, metal dan dioksin.

Banyak penelitian membuktikan bahwa bahan-bahan yang terkandung di dalam asap kebakaran hutan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Kelompok masyarakat yang rentan terhadap asap kebakaran hutan adalah orang tua, ibu hamil, anak-anak serta orang dengan penyakit jantung dan paru sebelumnya (seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik/ PPOK dan emfisema). Dalam jangka cepat (akut), asap kebakaran hutan akan menyebabkan iritasi selaput lendir mata, hidung, tenggorokan, sehingga menimbulkan gejala berupa mata perih dan berair, hidung berair dan rasa tidak nyaman di tenggorokan, mual, sakit kepala, dan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Dari data-data penelitian yang telah dilaporkan, beberapa masalah kesehatan yang timbul antara lain sebanyak 40-59% orang yang datang ke pelayanan kesehatan mengeluh sakit kepala dan kurang lebih 50% mengeluh mata merah dan berair. Selain itu, terjadi peningkatan kasus ISPA sebesar 1,8 sampai 3,8 kali pada daerah yang terkena bencana asap kebakaran periode yang sama pada tahun sebelumnya dan terjadi peningkatan ISPA sebesar 12% (setiap kenaikan PM 10 dari 50 ug/m3 menjadi 150 ug/m3).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620; faksimili: (021) 52921669, dan alamat email [email protected]

Jakarta, 5 November 2015

Pekerja perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap anemia gizi utamanya karena kekurangan zat besi. Untuk itu diperlukan pelayanan kesehatan dan perhatian yang khusus, baik sebelum hamil maupun saat hamil agar kondisinya prima dan siap menjadi calon ibu.

Di Indonesia terdapat hampir 40 juta pekerja perempuan dan 25 juta diantaranya dalam usia reproduksi (BPS, 2012). Oleh karena itu, perlindungan terhadap kesehatan reproduksi dan gizi para pekerja perempuan ini perlu ditingkatkan.

Demikian sambutan Menkes RI, Prof. dr. Nila Djuwita Moeloek, Sp.M (K) pada acara High Level Meeting Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (5/11).

 

Pertemuan yang  diselenggarakan atas kerjasama Kemenkes dengan ILO tersebut bertujuan untuk memperoleh komitmen dan dukungan para buyer dalam pelaksanaan program GP2SP. Selain itu, pelaksanaan pertemuan ini bertujuan agar buyer dan perusahaan dapat berkontribusi untuk keberlanjutan program GP2SP di tempat kerja.

Lebih lanjut,  Menkes mengatakan, dengan banyaknya jumlah pekerja perempuan Indonesia di usaha kecil, menengah dan skala besar, gerakan ini dapat menjadi salah satu upaya terobosan yang strategis untuk mengurangi permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

“Program GP2SP diarahkan pada pemenuhan kecukupan gizi pekerja perempuan, pemeriksaan kesehatan pekerja perempuan, pelayanan kesehatan reproduksi pekerja perempuan, peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja dan penanggulangan penyakit menular (PM) dan tidak menular (PTM)”, kata Menkes.

Berdasarkan penelitian oleh Balai Besar Kesehatan Masyarakat Bogor di beberapa Industri Menengah dan besar di Kabupaten Bogor, menunjukan 40% pekerja perempuan anemia. Rendahnya status kesehatan dan gizi pekerja perempuan juga disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan mereka. Hal ini sesuai dengan data BPS tahun 2010 yang menunjukkan 50,37% pekerja perempuan berpendidikan SD ke bawah.

Selain itu,  berdasarkan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, ditemukan bahwa proporsi anemia kelompok umur 15-64 tahun berkisar antara 16,9% – 25% sedangkan Proporsi Kurang Energi Kronis (KEK) pada WUS (Wanita Usia Subur) yang sedang hamil 17,3% – 38,5% dan tidak hamil 10,7% – 46,6%. Selain itu, Obesitas pada perempuan berusia di atas 18 thn adalah 32,9%.

Dihadapan peserta pertemuan Menkes menyampaikan harapan kepada para pengusaha agar dapat melaksanakan upaya-upaya yang khususnya memperhatikan pekerja wanita. Harapan Menkes kepada para pengusaha diantaranya adalah  (1) Menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja dengan manfaat yang menyeluruh – termasuk pelayanan kesehatan reproduksi – baik yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan perusahaan maupun bermitra dengan pihak ketiga; (2) Melakukan penanggulangan anemia gizi besi pada pekerja perempuan dengan pemberian tablet tambah darah, obat cacing dan obat lainnya sesuai penyebabnya; (3) Memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pekerja perempuan mulai dari sebelum hamil, hamil dan setelah melahirkan; (4) Memberikan kelonggaran waktu untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan – termasuk kesehatan reproduksi yang menjadi mitra perusahaan sesuai dengan kebutuhan pekerja dan memenuhi hak-hak pekerja perempuan antara cuti bersalin; (5) Menyediakan tempat untuk menyusui bayinya atau memerah ASI berupa ruang ASI di tempat kerja, sehingga hak bayi untuk mendapat ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan dapat diwujudkan; dan (6) Melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM)

Tentang Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif

Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GPPSP) merupakan revitalisasi dari Gerakan Pekerja Wanita Sehat Produktif (GPWSP) yang dicanangkan oleh wakil Presiden RI Tri Sutrisno pada tanggal 14 November 1996.  Program ini dicanangkan kembali pada tanggal 28 November 2012 dan merupakan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Program GP2SP diarahkan pada pemenuhan kecukupan gizi pekerja perempuan, pemeriksaan kesehatan pekerja perempuan, pelayanan kesehatan reproduksi pekerja perempuan, peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja dan penanggulangan penyakit menular (PM) dan tidak menular (PTM). Pelaksanaan program ini selain bermanfaat bagi pekerja karena status kesehatan dan gizinya meningkat juga bisa menguntungkan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat email [email protected].

Jakarta, 13 November 2015

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) canangkan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) saat membuka  pameran pembangunan kesehatan Nasional tahun 2015 di Jakarta, JIExpo Kemayoran. Jakarta, Jum’at (13/11).

Gerakan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara benar. Selain itu juga meningkatkan kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara benar dan meningkatkan penggunaan obat secara rasional

Pada kesempatan terpisah Menkes mengatakan, melalui Gema Cermat, pemerintah bersama masyarakat berupaya mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan obat secara tepat dan benar.

“Kami ingin masyarakat menggunakan obat secara rasional. Minimal, dengan tidak menggunakan obat antibiotik tanpa resep dokter”,imbuh Menkes.

Menkes melanjutkan, kurangnya pemahaman masyarakat dan informasi dari tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat menggunakan antibiotik tanpa supervisi tenaga kesehatan. Persepsi masyarakat salah dan banyaknya masyarakat yang membeli antibiotik secara bebas tanpa resep dokter dapat memicu terjadinya masalah resistensi antibiotik.

Penjualan Obat Bebas

Penggunaan obat bebas secara berlebihan (over dosis), kejadian efek samping maupun interaksi obat atau penyalahgunaan obat, seringkali terjadi pada masyarakat sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan baru. Informasi obat yang tercantum pada kemasan obat, sering tidak diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Selain itu, kasus penjualan kembali obat dari limbah rumah tangga yang pernah terjadi di DKI Jakarta disebabkan karena masyarakat belum memahami cara penyimpanan dan pembuangan obat secara benar di rumah tangga.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi. Dari 35,2% rumah tangga yang menyimpan obat, 35,7% diantaranya menyimpan obat keras dan antibiotika 27,8% di antaranya menyimpan antibiotik, dan 86,1% antibiotik tersebut diperoleh tanpa resep.

 

 

Dalam kesempatan yang sama Sesjen Kemenkes, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes mengatakan, Kemenkes juga akan melakukan intervensi kepada kurikulum pendidikan dan sosialisasi di fasilitas kesehatan.

“Karena di fasilitas kesehatan bukan hanya pada dokter saja, tapi ada perawat ada yang juga ikut memberikan pelayanan kesehatan. Nah ini juga kita bangun pengertiannya, jadi ada tanggung jawab pada bidan dan perawat. ketika dia menggunakan obat, gunakanlah secara baik, sesuai dengan aturan” ujar dr. Untung.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan alamat email [email protected].

 

Kepala Pusat Komunikasi Publik

 

 

 

drg. Murti Utami, MPH

NIP196605081992032003