Hari: 11 November 2023

Tulisan dr. Siswanto, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI

Dalam tulisan ini saya mengangkat isu pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan nasional. Isu ini sangat penting diangkat, karena tidak ada satupun tindakan manusia − termasuk upaya pembangunan − yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Mulai dari pola bangun pagi, pola sarapan, pola kerja, pola diet, pola pengendalian stress, sampai dengan pola tidur malam, kesemuanya akan berpengaruh terhadap kesehatan. Bahkan, semua kebijakan dan kegiatan pembangunan juga akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia.

 

Perlu diingat bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan kata lain, pendekatan lapis pertama adalah promotif dan preventif. Sementara, kuratif dan rehabilitatif dilakukan setelah lapis pertama gagal.

 

Health Care Vs Sickness Care

 

Bila kita konsisten bahwa pembangunan kesehatan adalah upaya memelihara kesehatan dan meningkatkan kebugaran masyarakat (health care), maka pendekatan yang tepat adalah upaya promotif (peningkatan kebugaran) dan preventif (pencegahan risiko penyakit). Karena bila disibukkan pada upaya kuratif dan rehabilitatif (pengobatan dan rehabilitasi setelah sakit), pendekatannya bukan lagi health care namun lebih pada sickness care.

 

Pendekatan pembangunan kesehatan adalah ibarat kerucut terbalik, dengan alas di atas dan bagian lancip di bawah. Semakin ke alas kerucut (ke atas), permasalahan semakin kompleks, melibatkan lintas sektor, yang notabene di luar kewenangan sektor kesehatan. Semakin ke puncak kerucut (bagian lancip), isunya adalah terkait dengan kesakitan dan kematian, yang akan menguras sumber daya kesehatan yang besar (biaya, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM, obat).

 

Setiap upaya pembangunan lintas sektor di alas kerucut harus digiring untuk mengarah pada upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan risiko penyakit. Peningkatan kesehatan mencakup upaya untuk meningkatkan kebugaran, kebahagiaan, kualitas hidup, umur harapan hidup, dan lain-lain. Sementara, pencegahan risiko penyakit mencakup upaya membudayakan perilaku hidup sehat, seperti olah raga, diet sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol, mencuci tangan, gosok gigi dengan benar, keselamatan berlalu lintas, dan sebagainya, serta upaya penyehatan lingkungan, baik tempat tinggal maupun lingkungan yang lebih luas.

 

Di alas kerucut (bagian atas), tampak bahwa semua kebijakan dan kegiatan pembangunan apapun akan berpengaruh kepada kejadian kesakitan dan kematian (bagian lancip dari kerucut). Misalnya, perekonomian yang baik, tingkat pendidikan yang tinggi, perumahan yang sehat, lingkungan yang bebas polusi dan pencemaran, lalu lintas yang aman, makanan yang bebas zat kimia berbahaya, taman kota, keamanan pejalan kaki, transportasi publik yang aman, pasar sehat, kota sehat, desa sehat, rumah sehat, udara sehat, dan sebagainya; kesemuanya akan berkontribusi positip terhadap tingkat kesehatan penduduk yang tinggal.

 

Sebaliknya, tingginya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, perumahan yang tidak sehat, lingkungan yang tercemar, lalu lintas yang tidak aman, makanan yang tercemar bahan berbahaya, tidak adanya paru-paru kota, trotoar yang tidak aman, transportasi publik yang tidak aman, pasar yang kotor, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, polusi udara, dan lain-lain; kesemuanya yang tidak sehat tadi akan meningkatkan kesakitan dan kematian penduduk yang tinggal.

 

Mengarahkan semua kebijakan dan upaya pembangunan agar mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesehatan inilah yang disebut “pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan”. Pendekatan ini berasal dari tesis yang sangat sederhana, yakni “tidak ada satupun tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan manusia”.

 

Kendaraan Bersama

 

Untuk menuju pendekatan “pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan”, maka diperlukan ikon pembangunan yang bisa menjadi kendaraan bersama, sedemikian rupa sehingga setiap kementerian/ lembaga dapat mejadi penumpang, untuk mendukung penyehatan bangsa. Kementerian Kesehatan bersama dengan Bappenas telah menginisiasi dua program prioritas, yakni Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan Program Keluarga Sehat.

 

Baik Germas maupun Program Keluarga Sehat akan diprogramkan pada tahun 2016 ini. Dengan mengambil model kerucut terbalik, maka Germas berada di alas kerucut dan Program Keluarga Sehat berada di tengah kerucut. Selanjutnya, program Kartu Indonesia Sehat (JKN) berada di bagian lancip kerucut (bagian bawah kerucut). Dengan mendorong kebijakan lintas sektor untuk memperhatikan kesehatan, kemudian memperkuat keluarga dalam kemandirian hidup sehat, maka akan terjadi penguatan pada sisi promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan risiko penyakit). Kalau kedua program ini berjalan dengan baik, maka jumlah yang sakit dan memerlukan upaya kuratif dan rehabilitatif akan bisa menurun.  Pendekatan seperti inilah yang disebut health care, dan bukannya sickness care.

 

Berikut adalah contoh bagaimana kebijakan lintas sektor dapat mendukung pembangunan kesehatan. Kampanye makan buah dan sayur oleh Kementan; olah raga dan deteksi dini penyakit di tempat kerja oleh KemenPAN/RB dan Kemenaker; kampanye pencegahan penyakit dan deteksi dini oleh Kemenkominfo, Kemenkes, dan BPJS; UKS, kantin sekolah sehat, kampus bebas narkoba oleh Kemendikbud dan Kemenristekdikti; taman kota, car free day, jalan sehat, lomba olah raga, taman rekreasi, kawasan bebas rokok oleh Kemendagri, Kemenpora, dan Pemda; kelestarian hutan, pencegahan kebakaran hutan oleh Kemen LHK; penyediaan air bersih, rumah sehat, ruang terbuka hijau oleh Kemen PUPR, Kemendes PDT; kampanye makan ikan, perbaikan gizi balita dan bumil oleh Kemen KP dan Kemenkes; keselamatan lalu lintas oleh Kemenhub dan POLRI; dan seterusnya.

 

Sementara itu, Program Keluarga Sehat pada dasarnya adalah penguatan kemandirian keluarga dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat, di mana keluarga sebagai unit sasaran terdepan. Setiap tahun suatu keluarga akan dinilai pencapaiannya dengan indikator yang disebut Indikator Keluarga Sehat. Selanjutnya Indikator Keluarga Sehat akan dikompilasi secara hirarkis, mulai dari keluarga, dusun, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan akhirnya nasional. Dari sini akan bisa dilihat persentase capaian keluarga sehat mulai desa sampai dengan nasional.

 

Terdapat 12 Indikator Keluarga Sehat, yang menggambarkan perilaku hidup sehat keseluruhan segmen siklus hidup. Yakni, kepesertaan program KB bagi pasangan usia subur, antenatal care bagi ibu hamil, imunisasi bayi, pemberian ASI eksklusif, pemantauan pertumbuhan balita, kepatuhan berobat pada penderita TB, kepatuhan berobat penderita hipertensi, penderita gangguan jiwa berat yang diobati, tidak ada anggota keluarga yang merokok, kepesertaan menjadi anggota JKN, ketersediaan sarana air bersih, dan penggunaan jamban keluarga.

 

Roadmap program keluarga sehat disusun secara bertahap. Tahun 2016 melibatkan 470 puskesmas di 9 provinsi dan 64 kab/kota. Tahun 2017 melibatkan 2.238 puskesmas di 9 provinsi dan 64 kab/kota berikutnya. Tahun 2018 melibatkan 5.085 puskesmas di 9 provinsi dan 203 kab/kota berikutnya. Selanjutnya, tahun 2019 melibatkan 8.610 puskesmas di 6 provinsi dan 149 kab/kota berikutnya. Dengan roadmap bertahap ini diharapkan pada akhir tahun 2019, semua keluarga sudah diintervensi oleh Program Keluarga Sehat.

 

Agar program keluarga sehat ini dapat berhasil maka kuncinya adalah pemberdayaan masyarakat dan sinergi lintas sektor. Dalam pemberdayaan masyarakat, maka peran petugas kesehatan adalah mentor (pendamping). Masyarakat diharapkan mampu melakukan perubahan secara bersama-sama dan mandiri melalui Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Semoga kedepan pembangunan kesehatan akan mengarah kepada health care, dan bukannya sickness care. (*)

 

 

 

Kemajuan teknologi transportasi saat ini memungkinkan manusia dan barang dapat bergerak dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu negara ke negara lain. Batas negara menjadi sangat tipis, dalam waktu belasan jam kita dapat pindah dari suatu tempat yang bercuaca panas, ke suatu negara dengan cuaca sangat ekstrim dingin. Tidak ada lagi negara yang tidak dapat dikunjungi. Bukan saja produk dan manusia yang dapat berpindah, namun juga sosial, budaya, bahkan masalah kesehatan juga dapat dengan mudah melewati batas negara.
“Dengan adanya globalisasi, masalah kesehatan di suatu negara dapat berdampak negatif pada negara lain di wilayah regional yang bersangkutan bahkan dapat menyebar menjadi masalah kesehatan global, seperti pandemi flu burung, Mers CoV, dan lain-lain. Belum lagi kaitan dengan kontaminasi bahan kimia berbahaya atau radiasi yang dapat membahayakan kesehatan rakyat Indonesia”, ujar Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), dalam pembukaan Seminar Nasional Global Health Security Agenda (GHSA) di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan, Senin pagi (28/3).

Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi International Health Regulation (IHR) 2005 di tiap negara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas negara dalam kesiapannya dalam menghadapi pandemi. Namun demikian, hampir dua dasawarsa sejak IHR mulai dilaksanakan oleh seluruh negara anggota WHO, tercatat beberapa penyakit menular yang dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia. Antara lain, SARS pada tahun 2002, Influenza A(H1N1) tahun 2009, Ebola tahun 2014, Mers CoV tahun 2015 hingga Zika tahun 2016.

“Sejak diluncurkan IHR 2005, tidak banyak negara yang mengimplementasikannya”, tutur Menkes.

Menkes menuturkan, Indonesia baru mengimplementasi sejak tahun 2007 dan setelah self-assessment di tahun 2012, pada tahun 2014, Indonesia diakui telah mengimplementasikan IHR 2005 secara lengkap. Perkembangan ini mendorong beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, Amerika Serikat dan Finlandia untuk melakukan suatu bentuk kolaborasi multilateral melalui Global Health Security Agenda (GHHSA) sejak 2014, untuk memperkuat IHR 2005.

Dalam konteks kesiapan penanganan pandemi, dibutuhkan tingkat pemahaman yang sama dan kapasitas implementasi yang setara pada tiap negara. Pengembangan dan pelaksanaan GHSA dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas negara-negara di dunia dalam mencegah dan mengendalikan penyakit menular berpotensi wabah.

Tujuan dari GHSA terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu: pencegahan outbreak/epidemi (prevent), deteksi dini ancaman kesehatan dan keamanan (detect), dan respons secara cepat dan efektif (respond). Dalam mencapai tujuan besar tersebut, forum GHSA melakukan identifikasi terhadap 11 paket kegiatan untuk dilaksanakan oleh negara-negara anggota GHSA.
Berikut adalah 11 Action Package dalam pendekatan Prevent, Detect, & Response:
Prevent Anti Microbial Resistance (AMR); Penyakit Zoonosis; Biosafety dan Biosecurity; serta Imunisasi.
Detect Sistem laboratorium nasional; Real-time Surveillance; Pelaporan; dan workforce development
Respond Emergency Operations Centers; Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response; dan Medical countermeasures and personnel deployment.

Lebih lanjut, Menkes menegaskan bahwa Global Health Security tidak mungkin hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan beserta seluruh aparat di bawahnya, tetapi juga harus melibatkan seluruh sektor dan unsur masyarakat.

“Untuk itu, kita mengenai konsep One Health, di mana kesehatan dilihat sebagai konsep yang terintegrasi antara kesehatan manusia dengan kesehatan hewan”, tegas Menkes.

Indonesia berperan penting dalam upaya-upaya mewujudkan keamanan kesehatan global. Tahun ini, Indonesia mendapat kepercayaan menjadi Ketua GHSA. Adapun ketua sebelumnya adalah Amerika (2014) dan Finlandia (2015). Beberapa alasan kuat yang mendukung hal tersebut, antara lain: keadaan geografis yang strategis membuat Indonesia berpengaruh bagi negara di bagian selatan; Indonesia salah satu negara penyelenggara IHR selain Thailand di ASEAN; dan Indonesia diakui mampu memimpin koordinasi negara kawasan asia-afrika-pasifik.

Selain menjadi Ketua Troika GHSA pada tahun 2016, Indonesia juga dipercaya menjadi lead country untuk Action Package Zoonotic Diseases dan contributing country untuk Linking Public Health with Law & Multisectoral Rapid Response. Hal ini karena Indonesia dianggap baik dalam pengendalian zoonosis secara multisektor. Indonesia juga menjadi contributing country untuk Action Package Anti Microbial Resistance (AMR) yang merupakan isu penting secara global dan nasional dan Action Package Real-Time Surveillace karena surveilans merupakan pintu masuk untuk pertukaran data yang sangat penting.

Di samping itu, di tingkat nasional saat ini telah dibentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor atau Pokja Nasional untuk melaksanakan GHSA. Pokja ini diketuai oleh Menko Polhukam dan beranggotakan Menko PMK, Menteri Kesehatan dan Menteri atau pejabat Eselon I dari Kementerian/Lembaga terkait.

“Keterlibatan aktif Indonesia dalam GHSA sebagai ketua dari Troika GHSA, sudah menjadi posisi nasional. Kerja sama dan kepedulian kita semua dalam menyukseskan GHSA, bukan hanya sebagai sebuah kerja sama global, utamanya adalah sebagai suatu medium untuk peningkatan kapasitas dalam penanggulangan pandemi penyakit”, terang Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].

Menkes Nila F. Moeloek hadir pada Seminar Kesehatan Ibu dan Anak dalam Kerangka JKN dan peluncuran kampanye “Berpihak pada Anak”, di Gedung Kemenkes, Jakarta (17/5). Kampanye ini merupakan bagian dari kampanye global “Every Last Child Campaign” yang di gagas Save The Children pada April 2016. Kampanye ini bertujuan memastikan anak-anak di seluruh dunia mendapatkan hak yang sama untuk kelangsungan hidup dan mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kampanye ini sejalan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak setiap anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga didukung dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Disebutkan bahwa, upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, bayi, Balita, hingga remaja; termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan.

Menurut Menkes, sedikitnya 9 Peraturan Menteri Kesehatan yang khusus mengatur pemberian pelayanan kesehatan terkait kesehatan reproduksi sampai remaja. “Tugas kita semuanya untuk dapat mengimplementasikan apa yang diamanahkan dalam perundang-undangan tersebut. Dengan demikian anak dapat menjadi investasi bagi bangsa dan negara,” kata Menkes.

Sebagaimana diketahui bahwa target MDGs 4 adalah menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23/1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita (AKBA) menjadi 32 per 1000 kelahiran hidup. Hasil sementara Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 menunjukkan AKB 22 per 1.000 kelahiran hidup (KH) dan AKBA 26 per 1.000 KH. Artinya target MDG 4 dalam penurunan kematian Bayi dan Balita, tercapai. Meski demikian jumlah kematian Balita secara absolut masih tetap tinggi, terutama kematian pada kelompok usia neonatal.

Penyebab utama kematian bayi dan Balita sebagian besar dapat dicegah. Untuk itu, upaya pencegahan kesakitan dan kematian bayi dan Balita ini menjadi upaya prioritas dan perlu kita diperkuat dan ditingkatkan, tambah Menkes.

Status kesehatan anak terutama bayi baru lahir (neonatus) sangat tergantung pada kondisi kesehatan ibu. Komplikasi pada saat hamil dan persalinan akan berdampak pada kesakitan dan kematian neonatus. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang dipakai untuk menentukan status kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas. Target MDG 5 dalam menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup belum tercapai. Sementara hasil SUPAS 2015 menunjukkan AKI 230 per 100.000 KH. Artinya kondisi kesehatan ibu di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diatasi bersama-sama.

Menkes menegaskan, Indonesia sudah menentukan arah pembangun kesehatan nasional yang sejalan dengan tingkat global. Pada tahun 2015 MDG’s sudah berakhir. Kelanjutan dari kesepakatan global, dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan pada September 2015 lalu, kesehatan tetap menjadi goals dengan target-target yang diperluas. Sementara penurunan AKI dan AKBA tetap menjadi agenda pembangunan post 2015 atau SDGs. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu komponen dimensi pembangunan manusia, karena indikator kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa diantaranya ditentukan oleh AKI, AKB dan Umur Harapan Hidup (UHH). Dalam Rencana strategis Kesehatan telah ditetapkan upaya-upaya prioritas kesehatan beserta tergetnya yang diharapkan dapat mendukung tercapainya target-target pembangunan terkait kesehatan. Penerapan JKN merupakan sebuah terobosan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat sehingga sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Terkait dengan peningkatan kepesertaan JKN, adalah sangat penting untuk memastikan semua ibu hamil mempunyai jaminan kesehatan sehingga sejak bayi baru lahir sudah terproteksi apabila ada gangguan kesehatan.

Khusus untuk upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir, pemerintah juga meluncurkan program Jampersal sejak tahun 2012, yang tetap dilanjutkan di era JKN ini dengan tujuan utama mendekatkan akses layanan untuk seluruh ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas. “Diharapkan upaya ini dapat menekan kematian ibu dan bayi baru lahir yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar di Negara kita,” ungkap Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamatemail [email protected].


Peluncuran Kampanye “Every Last Child-Berpihak Pada Anak” oleh Menkes…

Kementerian Kesehatan RI fokus meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan sebagai upaya menjaga beranda NKRI.

“Kami kesini untuk memfasilitasi unit pelayanan primer menjadi puskesmas modern. Jadi kami tampung apa yang diinginkan dari daerah untuk mewujudkan Puskesmas modern,” jelas Sekjen Kemenkes dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes dalam dialog bersama jajaran Dinkes Provinsi Kalbar, Dinkes Kabupaten Sanggau dan tim Nusantara Sehat di Puskesmas Entikong, Senin (23/5).

Peninjauan langsung dilakukan karena standar dan persepsi tentang Puskesmas modern di tiap provinsi berbeda-beda. Dari hasil pemantauan Sekjen Kemenkes di Papua, NTT, dan beberapa daerah di Sumatera yang diperlukan adalah berjalannya fungsi puskesmas sebagai one stop service dengan pola rujukan efektif.

“Yang terpenting infrastruktur jalan juga harus diperhatikan karena percuma RS dan Puskesmas bagus, tapi akses jalan menjadi kendala,” jelas Sekjen Kemenkes.

dr. Untung berharap kerjasama lintas sektor antarkementerian berjalan. Sehingga terjadi akselerasi pelaksanaan program.

Selain berdialog untuk mengetahui kendala dalam program-program kesehatan, Sekjen Kemenkes memverifikasi kondisi kesehatan warga Entikong.

“Apa yang menjadi keluhan kesehatan masyarakat?” tanya dr. Untung.

Kepala Puskesmas Entikong dr. Hidayat Samiaji mengungkapkan penyadaran tentang gizi, pencegahan penyakit tak menular, dan pemeriksaan kehamilan menjadi fokusnya. Lantaran informasi upaya preventif dan promotif tentang pentingnya menjaga kesehatan terkendala jarak. Bahkan dari 14 desa dan 56 dusun di Entikong terdapat dua desa terjauh dan terpencil.

Mendengar hal itu, Kadinkes Provinsi Kalbar dr. Andy Jap meminta seluruh jajarannya bekerja lebih serius dan berkolaborasi karena kondisi medannya masih sama terbatasnya dengan 10 tahun lalu. Ia menyarankan agar ada perbaikan infrastruktur dengan peruntukan dana dekonsentrasi yang diperbesar.

“Tahun ini ada tapi masih sebesar Rp 1,5 miliar untuk membantu masyarakat di daerah sulit dengan kunjungan kesehatan lingkungan atau operasional tenaga kesehatan di DTPK (daerah terpencil perbatasan dan kepulauan).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, website www.depkes.go.id dan email [email protected].

 

Pada tanggal 28 Mei 2016 diadakan puncak acara ulang tahun ke-15 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Bertempat di Kantor Pusat Badan PPSDM Kesehatan, Jakarta. Acara hari ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan, segenap pimpinan Eselon 1 dan Eselon 2, karyawan Badan PPSDM Kesehatan, dan perwakilan sejumlah unit kerja seperti Poltekkes, dan BBPK.

Acara ini diawali dengan kegiatan sepeda santai yang dilepas oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek Sp.M (K) pada pukul 07.00. Berselang beberapa menit kemudian dilakukan kegiatan lomba jalan sehat yang di ikuti oleh Menteri Kesehatan. Acara Jalan sehat sendiri berlangsung meriah setiap unit kerja yang mengikuti kegiatan jalan sehat menampilkan yel-yel untuk dinilai oleh panita.

Selepas kegiatan Jalan sehat dan sepeda santai,  acara dilanjutkan  dengan permainan angklung dan penyanyian MARS Nusantara Sehat. Selanjutnya Menteri Kesehatan Memberikan sambutan dalam ulang tahun PPSDMK. Menkes menjelaskan  tugas Kemenkes dalam membangun pelayanan kesehatan adalah membangun kesehatan masyarakat agar masyarakat menjadi sehat. Oleh karena itu pelayanan kesehatan  tidak hanya melihat dalam aspek sarana dan prasarana tetapi juga dari SDM yang berkualitas.

“Tugas ini bisa kita lihat dan kita bagi dengan punya sarana dan prasarana kesehatan untuk pelayanan kesehatan, tapi tidak kalah penting kita juga harus punya SDM yg mempunyai potensi dan berkualitas” ujar Menkes.

Badan PPSDMK merayakan ulang tahunnya setiap tanggal 11 Mei. Tema ulang tahun pada tahun ini adalah “kerja, semangat, dan gembira”. Menurut drg. Usman Sumantri, M.Sc Kepala Badan PPSDMK, tema ini terinspirasi dari tugas, tantangan yang semakin kompleks dan mendesak dari program Pengembangan SDM Kesehatan. Oleh karena itu seluruh karyawan Badan PPSDMK harus memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja.

“Warga PPSDM harus mempunyai etos untuk selalu bekerja dengan cerdas, keras dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dengan penuh kegembiraan” ujar drg. Usman.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].

Sebanyak 194 tenaga kesehatan yang telah terpilih menjadi Tim Nusantara Sehat (NS) tahun 2016 periode I (batch 3) diterima Wakil Presiden Jusuf Kala di Istana Negara, Selasa sore (30/5). Tim NS boleh berbangga karena bisa bertemu dan mendapatkan arahan secara langsung dari Wakil Presiden RI.

Wapres menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada para tenaga kesehatan terpilih atas kesediaannya untuk mengabdi serta bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang berlokasi di perbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia. Semangat Nusantara Sehat (NS) selaras dengan Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Pada kesempatan tersebut, dalam sambutannya, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, menerangkan bahwa pada prinsipnya program Nusantara Sehat dibuat untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar (primer) di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK).

“Keberadaan tim Nusantara Sehat juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi”, tutur Menkes.

Disebutkan lebih lanjut, tenaga kesehatan yang telah terpilih menjadi Tim Nusantara Sehat tahun 2016 periode I telah melalui seleksi yang cukup ketat. Hal ini tercermin dari jumlah pendaftar sebanyak 10.471 orang dan berhasil terpilih sebanyak 194 orang, yang terdiri dari: dokter umum (4 orang); dokter gigi (11 orang); perawat (28 orang); bidan (42 orang); tenaga kesehatan lingkungan (17 orang); tenaga kesehatan masyarakat (14 orang); tenaga kefarmasian (27 orang); ahli teknologi laboratorium medik (22 orang), dan tenaga gizi (31 orang).

Tahun 2016, direncanakan akan ditempatkan secara bertahap tim NS pada 130 Puskesmas di daerah terpencil atau sangat terpencil. Tahap I, tim akan diberangkatkan pada akhir Mei 2016 dan ditempatkan di 38 Puskesmas pada 25 Kabupaten dari 16 Provinsi. Sementara untuk Tahap II, rekruitmennya akan dibuka pada Juni 2016 dan akan ditempatkan pada bulan Oktober 2016.

Sebelum dilepas ke daerah penugasan, tim Nusantara Sehat telah melewati 6 minggu masa pembekalan yang terdiri dari pembekalan dalam bidang medis dan kesehatan, bela negara, pembentukan kapasitas tim, advokasi dan komunikasi.Di akhir masa pembekalan, tim menyiapkan rencana kerja/rencana aksi untuk dilaksanakan bersama-sama dengan tenaga kesehatan setempat di lokasi penugasan. Dan akhirnya, Senin (30/5) kemarin, Menkes Nila Farid Moeloek telah melantik tim Nusantara Sehat di Pusdokkes, Jakarta Timur.

 

Program Nusantara Sehat

Merupakan program  penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim  dengan jumlah dan jenis tertentu  guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasyankes di DTPK dan DBK. Setiap tim yang akan ditempatkan terdiri dari beberapa jenis tenaga kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga gizi. Kesempatan menjadi bagian dari Nusantara Sehat bersifat terbuka untuk semua tenaga profesional muda dengan latar belakang pendidikan kesehatan, berusia di bawah 30 tahun.

Tim Nusantara Sehat periode I Tahun 2016  ini akan bertugas selama 2 tahun di 38 Puskesmas yang tersebar di 25 kabupaten di 16 Propinsi.

Adapun Tim Nusantara Sehat yang telah diberangkatkan pada tahun 2015, sebanyak 694 orang dalam 120 tim yang ditempatkan di 120 Puskesmas, dengan 2 (dua) gelombang pemberangkatan, yaitu 20 tim pada gelombang pertama (batch 1) dan 100 tim pada gelombang kedua (batch 2).

Program Nusantara Sehat kini menjadi program nasional dan direncanakan untuk dilaksanakan secra terus menerus. Pada akhir 2019 nanti, ditargetkan lebih kurang 1500 Puskesmas akan diisi oleh penugasan berbasis tim. Semoga Program Nusantara Sehat dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].

Setiap tahun, tradisi mudik jelang hari raya hampir pasti dilakukan sebagian besar masyarakat Indonesia. Peningkatan jumlah pemudik selalu diikuti dengan peningkatan jumlah risiko kecelakaan transportasi lalu lintas. Pada saat situasi khusus terdapat perpindahan massa dari kota ke daerah asal, misalnya saat mudik lebaran, liburan natal, tahun baru dan situasi khusus lainnya, sebagian besar menggunakan alat transportasi darat, salah satunya adalah bus umum.

“Pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi penting untuk mengurangi faktor risiko kecelakaan di jalan raya pada saat mudik lebaran”, tutur Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, dr. Bambang Wibowo, Sp.OG (K), MARS, pada pembukaan Pertemuan Sosialisasi Kesehatan untuk Mencegah Faktor Risiko Kecelakaan Saat Mudik Lebaran 2016/1437 H, di Kantor Kemenkes RI di kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan (8/6).

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu menyatakan Kementerian Kesehatan berfungsi meningkatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada pada tempat-tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran, yang mana salah satu pelayanan kesehatan yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan pengemudi.

Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan pada pengemudi yang memiliki jarak tempuh cukup lama setidaknya lebih dari 4 jam atau mempunyai rute yang padat dan sering, seperti  pengemudi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Pemeriksaan kesehatan diberlakukan juga bagi pengemudi pengganti dalam satu armada tersebut.

“Faktor pengemudi berperan penting dalam hal keselamatan penumpang”, tandas dr. Bambang.

Kegiatan deteksi dini faktor risiko cedera akibat Kecelakaan Lalu Lintas Darat (KLLD) yang dilakukan berupa pemeriksaan tekanan darah, alkohol dalam darah melalui pernafasan, kadar amphetamine di urine dan kadar gula darah sewaktu.

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kesehatan khususnya untuk manajemen PO bus dan pengemudinya untuk selalu menanamkan perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam upaya pencegahan faktor risiko kecelakaan di jalan raya khususnya dalam menghadapi arus mudik lebaran.

“Masa pemantauan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan arus mudik adalah pada H-12 sampai H+10 untuk angkutan darat”, tambah dr. Bambang.

Kementerian Kesehatan turut mendukung kegiatan Dekade Aksi Keselamatan Jalan dengan target global (2020) menurunkan 50% fatalitas korban dengan cedera berat, dengan melakukan kegiatan 4 deteksi dini tersebut pada pengemudi angkutan umum sebagai salah satu upaya promotif dan preventif dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas dari kecelakaan lalu lintas darat.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, drg. Kartini Rustandi, M.Kes, menuturkan beberapa kegiatan penting yang telah dilakukan terkait kesiapan kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan pengemudi pada Mudik Lebaran 2016 / 1437 H antara lain:

  • Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi terkait pemeriksaan kesehatan kepada pengemudi di terminal, rest area dan fasilitas kesehatan sepanjang jalur mudik dan balik.
  • Menginstruksikan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk menyiapkan Pos Kesehatan di Bandara dan Pelabuhan.
  • Menyiapkan dan menyebarluaskan tips kesehatan untuk pengemudi agar aman dan selamat saat mudik Lebaran dalam bentuk spanduk, leaflet, standing banner dan buku saku kesehatan pengemudi.
  • Menyiapkan pemeriksaan kesehatan pengemudi bus, termasuk pemeriksaan kadar alkohol dan zat berbahaya lainnya. Ini dilakukan untuk keselamatan penumpang.

Kejadian kecelakaan lalu lintas darat mendominasi di antara jenis kecelakaan yang lain dengan proporsi sekitar 25% (WHO, 2004). Kejadian kecelakaan lalu lintas darat cenderung meningkat dalam jumlah maupun jenisnya dengan perkiraan angka kematian dari 5,1 juta pada tahun 1990 dan diperkirakan menjadi 8,4 juta pada tahun 2020 atau meningkat sebanyak 65%. Data Riskesdas (2007) menyebutkan bahwa prevalensi kecelakaan transportasi darat mencapai 25,9% dari seluruh penyebab cedera lainnya.

Bila membandingkan data Posko Operasi Ketupat tahun 2015 (Korlantas Polri) untuk kejadian kecelakaan saat mudik lebaran tahun 2014 dan 2015, terjadi penurunan jumlah kasus kecelakaan dari 3337 menjadi 3048, dengan jumlah kematian 722 kasus (2014) menjadi 646 kasus (2015).

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email  [email protected].

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek

Pembangunan kesehatan memainkan peran sentral dalam upaya mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sebagai tujuan mendasar dalam kehidupan bernegara. Terwujudnya tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik secara jasmani dan rohani merupakan prakondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Tanpa adanya tingkat kesehatan masyarakat yang memadai, upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tentu akan menjadi sangat sulit.

Agar mencapai sasarannya, upaya pembangunan kesehatan perlu dilandaskan pada paradigma kesehatan yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan agar berbagai program pembangunan kesehatan menjadi lebih terarah dan berdaya guna.

Lima pilar dalam paradigma pembangunan kesehatan
Dalam konteks pembangunan kesehatan nasional, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya terdapat lima pilar utama dalam paradigma kesehatan untuk menunjang pecapaian tujuan pembangunan kesehatan. Kelima pilar tersebut mencakup:
1. Ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat
2. Gizi
3. Perumahan/pemukiman sehat dan bersih
4. Perilaku hidup sehat
5. Dukungan medis (medical backup)

Kelima lima pilar ini memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan kita, dan memiliki karakteristik yang saling menunjang satu sama lain. Sifat interkoneksi antara pilar-pilar ini sangat kuat, sehingga kita tidak mungkin melihat mereka sebagai elemen-elemen yang berdiri sendiri-sendiri.

Kekuatan dari salah satu pilar sangat ditentukan oleh kekuatan dari pilar lain. Dalam alur pemikiran ini, kita tidak dapat membayangkan terpenuhinya tingkat gizi yang ditargetkan tanpa adanya dukungan dari ketersediaan air bersih dan sanitasi. Demikian pula perilaku hidup sehat tidak akan tumbuh dan berkembang tanpa ditopang oleh ketersediaan perumahan atau pemukiman yang sehat dan bersih.
Di antara berbagai unsur penopang di atas mungkin bisa menjadi daya ungkit paling mendasar dan terbesar bagi pembangunan kesehatan – yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan pembangunan nasional — adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Ketersediaan air bersih dan sanitasi dalam kerangka pembangunan manusia

Upaya pemenuhan ketersediaan dan akses terhadap air bersih dan sanitasi selalu menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan pada setiap tingkat pemerintahan. Di tingkat global, upaya pemenuhan akses terhadap air bersih dan sanitasi selalu menjadi salah satu target utama tujuan pembangunan manusia.
Upaya pemenuhan ini direfleksikan secara jelas sebagai salah satu target dalam Tujuan Pembanguan Milenium (Millenium Development Goals, MDGs) pada tahun 2000 hingga tenggat waktu kerangka pembangunan tersebut pada tahun 2015.

Betapa sentralnya upaya pemenuhan akses air bersih dan sanitasi dalam pembangunan manusia terlihat dari bagaimana upaya ini juga menjadi salah satu target utama dalam Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs). Tujuan 6 dari SDGs mengamanatkan terpenuhinya akses terhadap air dan sanitasi secara universal untuk semua lapisan masyarakat yang harus diwujudkan pada tahun 2030 sebagai tenggat waktu kerangka pembangunan global tersebut.

Pada tataran nasional, upaya pencapaian akses air bersih dan sanitasi telah menjadi perioritas utama pembangunan nasional kita sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019). Meskipun akan memerlukan upaya ekstra keras dan terobosan-terobosan yang inovatif, rencana pembangunan nasional kita telah mengamanatkan pemenuhan akses unversal untuk air bersih pada sanitasi untuk seluruh masyarakat pada tahun 2019.

Upaya menuju terwujudnya akses universal untuk air minum dan sanitasi pada tahun 2019 tentunya dilandaskan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai selama ini. Selama periode MDGs, pembangunan yang diarahkan untuk mencapai target dalam akses terhadap air bersih dan sanitasi menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu :

• Meningkatkan akses dari 31% penduduk desa di tahun 2008 menjadi 47% penduduk di tahun 2015.
• Menurunkan jumlah penduduk perdesaan yang buang air besar sembarangan (BABS) tiga kali lipat dari rata-rata 0,6% per tahun (2000-2008) menjadi 1,6% per tahun (2008-2015).
• Diterapkannya STBM di 28.540 desa di seluruh Indonesia
• 5.570 desa telah dinyatakan stop buang air besar sembarangan
• Meningkatkan akses 26 juta penduduk Indonesia terhadap sanitasi yang layak selama rentang tahun 2008-2015 (data WHO/Unicef joint monitoring program – JMP)
(data www.stbm-indonesia.org)

Praktik-praktik cerdas dalam mewujudkan program sanitasi yang berhasil
Dalam periode SDGs ini, berbagai praktik cerdas dan terobosan-terobosan inovatif dalam upaya menuju akses univesal untuk air bersih dan sanitasi terus dikembangkan. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan praktik cerdas penting pemerintah yang telah menjadi daya dorong dalam MDGs, patut dikembangkan dan direplikasikan dalam era SDGs untuk menghasilkan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

Keterlibatan multi-sektor antara kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait dari sektor pemerintah perlu dikembangkan. Demikian pula, kemitraan strategis antara sektor pemerintah, sektor non-pemerintah, seperti masyarakat madani dan sektor swasta, perlu digalang secara berkesinambungan.
Salah satu upaya yang di tingkat sub-nasional yang patut dicatat dalam pembangunan kesehatan yang berorientasi pada perbaikan sanitasi masyarakat adalah pembentukan Aliansi Kabupatan/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI). Aliansi yang kini beranggotakan 444 bupati/ walikota ini telah mengeluarkan keputusan pada saat menghadiri City Sanitation Summit di Banda Aceh pada 2012, bahwa 2% anggaran daerah wajib dialokasikan untuk pembangunan sanitasi masyarakat.

Saat ini Kementerian Kesehatan melakukan kerjasama dengan AKKOPSI bersama badan-badan pembangunan internasional, serta sektor swasta dan masyarakat madani, untuk mendorong upaya percepatan tujuan pembangunan nasional melalui peningkatan sanitasi di tingkat masyarakat.

Dalam rangka mendorong dan mempercepat terwujudnya komunitas & desa SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) – bebas buang air besar sembarangan, Kementerian Kesehatan didukung oleh lembaga Water and Sanitation Program (WSP) World Bank telah meluncurkan aplikasi SMART STBM untuk mengoptimalisasi interaksi dalam pemantauan dan pengelolaan program bagi pelaku STBM. Aplikasi yang terhubung langsung dengan database STBM Nasional (stbm-indonesia.org) diharapkan mampu mendorong fungsi kontrol dan monitoring agar pelaporan program STBM dapat lebih optimal.

Aplikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) SMART yang diluncurkan di Semarang, Jawa Tengah pada 30 Mei 2016 bersamaan dengan kegiatan Advokasi Horizontal Learning (AHL) STBM yang diselenggarakan oleh AKKOPSI , dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Sumatra Barat, Assisten 2 Bidang Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua I AKKOPSI dan perwakilan World Bank Water Global Practice sebagai narasumber, serta bupati/walikota atau yang mewakili dari berbagai wilayah di Indonesia.

Aplikasi STBM SMART ini diharapkan dapat membantu dalam proses pemantauan dan evaluasi yang menggunakan sistem informasi dan monitoring berbasis website dan SMS gateway bagi pelaku ditingkat Puskesmas dengan menggunakan SMS untuk melakukan update data di masyarakat, serta bagi Gubernur dan Bupati/ Walikota dapat memantau akses sanitasi dan desa SBS diwilayahnya secara realtime.

Akses sanitasi yang layak setiap kota atau kabupaten di wilayah Indonesia, saat ini rata-rata berkisar 50%-80%. Ada pula daerah yang mampu menunjukkan data 100% akses sanitasi di tiap rumah tangga, seperti di 5 Kabupaten/Kota yang telah Stop BAB Sembarangan yaitu Kabupaten Ngawi, Pacitan, Magetan, dan Kota Madiun di Jawa Timur dan Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah, kemudian disusul Kota Yogyakarta 98,48%, Kota Jambi yang mencapai 93%, dan Sawahlunto 85%.

Kepedulian dan komitmen para kepala daerah dalam pembangunan sanitasi masyarakat perlu diapresiasi tinggi. Ini terutama karena sebagai pembuat kebijakan di tingkat masyarakat peran kepala daerah ini akan memberikan daya dorong yang sangat berarti bagi tercapainya pembangunan sanitasi di tingkat masyarakat.

Arah dan kebijakan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan pembanguan di tingkat nasional tidak akan efektif tanpa keterlibatan aktif dan kemauan politik yang kuat dari para bupati dan walikota sebagai ujung tombak dari pelaksana kebijakan pembangunan di tingkat daerah.
Pada akhirnya, kerjasama multisektor secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat merupakan kunci menuju realisasi tujuan pembangunan nasional berbasis program sanitasi yang berhasil dan berdaya guna.

******
Ditulis oleh Nila F. Moeloek
Menteri Kesehtan Kabinet Kerja

Kemungkinan padatnya volume kendaraan diprediksi terjadi di pertemuan arus Purbaleunyi dengan Cipali di km 68. Terkait hal ini Kemenkes bersama Kemenhub, Kepolisian, Dinas Kesehatan, BPJS, Pertamina, Jasa Marga, dan RS sekitar jalur mudik telah menyiagakan pos kesehatan.

 

Dirjen Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo menegaskan adanya perubaham pola layanan kesehatan mudik. “Tim lebih aktif turun ke lapangan tidak hanya menunggu di pos kesehatan,” ungkapnya.

 

Menurut Bambang potensi kemacetan arus balik di Jateng diperkirakan bukan di tol, namun menjelang masuk tol, yaitu dari arah timur (Semarang/Pekalongan) dan selatan (Purwokerto). Untuk itu telah disiagakan 20 pos dengan ambulan roda 4 dan 2 di Brebes;  dan 5 pos dengan ambulan roda 4 dan 2 di Tegal.

 

“Khusus masuk tol Brebes Timur dan Pejagan disiapkan masing-masing 3 ambulan roda 2,” tambah Bambang.

 

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Jabar, sudah disiapkan 2 pos kesehatan yang terintegrasi dengan kepolisian dan PT. Jasa Marga. Tim kesehatan diprioritasksn di Tol Palimanan, selain di Plumbon, Ciperna, Kanci dan Losari.

 

Kemenkes berkoordinasi dengan  Direktorat Angkutan & Multimoda Kemenhub memastikan petugas kesehatan dapat masuk tol jika keadaan darurat. “Pihak Kemenhub sudah menyetujui dan mengijinkan petugas kesehatan untuk masuk tol jika dibutuhkan,” ujar Bambang.

 

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline (kode lokal) 1500-567,SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat [email protected].

 

Kepala Biro Komunikasi dn Pelayanan Masyarakat

Oscar Primadi