Hari: 10 November 2023

Dokter layanan primer (DLP) merupakan profesi yang dapat dipilih oleh dokter untuk menjadi ahli di bidang layanan primer. DLP secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip ilmu kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat serta mampu memimpin maupun menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kesehatan peserta secara paripurna, terpadu, dan bermutu.

“DLP merupakan sebuah pilihan, bukanlah keharusan”, tutur Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K), dalam sambutannya pada pembukaan Training of trainer (TOT) DLP bagi dosen home based dan pengelola Prodi DLP oleh Menteri Kesehatan RI di Aula Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, Senin (22/8).

Menkes menyatakan bahwa DLP harus mampu memberikan layanan komprehensif, mulai pencegahan, deteksi dini, pengobatan sampai rehabilitasi berorientasi keluarga dan masyarakat, selalu melihat konteks yang luas, bukan hanya mengobati pasien sebagai individu.

“Berperan sebagai konselor, pendididk, sekaligus manager, bahkan menjadi agent of change untuk mewujudkan keluarga sehat”, tambah Menkes.

Menkes menegaskan bahwa di era jaminan kesehatan nasional (JKN) saat ini upaya kesehatan yang berisifat kuratif diarahkan kepada upaya kesehatan yang lebih bersifat preventif dan  promotif sesuai kebutuhan dan tantangan kesehatan untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

“Tantangan kita sekarang adalah mengurangi jumlah orang yang sakit dengan pendekatan pencegahan. Bila ada yang sakit diharapkan sebagian besar dapat diselesaikan di strata layanan primer. Karena itu, dokter di layanan primer perlu dikuatkan kemampuan deteksi dini, kompetensi kuratif dan rehabilitasinya”, imbuh Menkes.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) pasal ke 4 menyebutkan bahwa pendidikan kedokteran bertujuan menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Suatu cita-cita yang luhur yang harus kita tanamkan sejak di masa pendidikan dan harus terus dibina sepanjang karirnya.

“Salah satu amanat dalam UU Dikdok tersebut di pasal ketujuh menyebutkan keberadaan DLP yang kita harapkan mampu menjawab tantangan masalah kesehatan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan di tingkat primer”, tandas Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan email [email protected].

Ditulis oleh Nila F. Moeleok

Bonus demografi dipahami sebagai suatu kondisi di mana komposisi atau struktur  penduduk  sangat  menguntungkan dari segi pembangunan karena jumlah  penduduk usia produktif sangat besar, sementara  proporsi penduduk yang  tidak produktif (berusia  kurang dari 14 tahun dan di atas 64 tahun) semakin kecil  dan belum banyak.

Dilihat dari struktur demografi Indonesia dewasa ini, maka pada tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang untuk  mengalami bonus demografi, di mana negara ini akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif,  sementara yang tidak produktif berkurang menjadi 60 juta jiwa. Ini berarti  10 orang usia produktif hanya akan menanggung  3-4 orang usia tidak produktif. Dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jelas: terjadi peningkatan tabungan masyarat dan tabungan nasional, yang akan bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat  yang lebih baik.

Namun bonus demografi ini tidak secara otomatis memberikan dampak positif bagi tujuan pembangunan nasional. Ibarat pedang bermata dua, bonus demografi  bisa memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif pada upaya pembangunan bangsa.

Ketika negara tidak mempersiapkan diri dengan baik dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut, konsekuensi yang terjadi adalah dampak negatif yang harus dipikul oleh semua pihak. Tanpa dibekali dengan kualitas sumber daya  manusia yang  memadai, maka proporsi penduduk usia produktif yang sedemikian besar pada saat itu hanya akan menciptakan dampak buruk pada pembangunan nasional.  Salah satu dampak negatif yang bisa diprediksi adalah jumlah pengganguran yang  tidak terkendali karena tidak terserap ke dalam lapangan kerja yang ada akibat  kualifikasi dan kualitas yang  tidak memenuhi standar pekerjaan  yang tersedia.

Kondisi demikian akan memberikan efek berantai ke berbagai bidang kehidupan manusia. Berkurangnya tingkat pendapatan akibat ketimpangan antara  standar kualifikasi yang dibutuhkan  dan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, dapat memicu lonjakan tingkat kemiskinan, yang memberikan dampak buruk pada  kehidupan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dengan kata lain, ketidaksiapan semua pemangku kepentingan pembangunan dalam menyongsong periode bonus demografi tersebut melalui pembangunan manusia yang baik akan membuat kita gagal memanfaatkan  jendela peluang yang langka tersebut. Sejauh mana kita mempersiapkan pembangunan manusia dewasa ini akan menentukan sejauh mana kita akan berhasil memanfaatkan peluang bonus demografi tersebut.

Dari  perspektif pembangunan manusia, tidak pelak lagi rentang waktu menjelang tahun 2020-2030 merupakan periode yang paling tepat mempersiapkan fondasi kokoh bagi periode bonus demografi tersebut. Pertanyaan  yang paling  mendasar adalah apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri dari berbagai segi  untuk dapat memanfaatkan periode bonus demografi tersebut secara optimal.

Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini  akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan  bonus demografi secara optimal. Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan dimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan  dewasa ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi  upaya mengoptimalisasi periode bonus demografi yang akan datang.

Terwujudnya keluarga  sehat  yang  ditopang oleh kecukupan nutrisi yang memadai  akan memberikan fondasi yang kokoh bagi terwujudkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menjawab tantangan dalam periode demografi yang langka tersebut. Keluarga sehat dengan nutrisi yang baik memainkan peran fundmenal karena berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya.

Dalam pengertian ini, investasi gizi dalam pembangunan kit memainkan peran yang sangat krusial. Betapa pentingnya investasi gizi untuk pembangunan manusia tercermin dari penelitian yang dilakukan panel ahli yang terdiri atas para ekonom terkemuka dunia, dan dituangkan dalam The Copenhagen Consensus 2012. Para ekonom tersebut  menemukan bahwa  cara paling cerdas mengalokasikan uang  untuk menghadapi  10 tantangan utama dunia adalah melakukan investasi untuk perbaikan status gizi penduduk.

Lebih jauh panel ahli tersebut mengidentifikasi bahwa gizi dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan PDB negara 2 hingga 3 persen per tahun. Dengan menginvestasi $1 pada gizi dapat memberikan hasil $30 dalam bentuk peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas ekonomi.

Jelas dengan sendirinya bahwa tanpa individu-individu yang sehat dengan nutrisi yang mencukupi tidak mungkin kita dapat mencapai tingkat pendidikan yang  tinggi. Keluarga sehat dengan nutrisi yang mencukupi merupakan pra-kondisi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya, karena tidak mungkin kita dapat merealisasikan sumber daya manusia yang kompetitif tanpa dasar-dasar tersebut.

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan  memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat  seoptimal mungkin. Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini  akan menyebabkan ketidakmampuan kita memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.

Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif  di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama. Keberhasilan  mengimplementasikan   pendekatan preventif dan promotif secara tepat akan menyelamatkan sumber daya keuangan   yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Keluarga Sehat yang dewasa ini dikembangkan dan dimplementasikan secara intensif  oleh Kementerian Kesehatan  diarahkan untuk dapat  merealisasikan   tujuan pembangunan kesehatan secara  preventif-promotif  berdasarkan pendekatan keluarga.  Sebagai bagian dari  upaya preventif dan promotif masyarakat, GERMAS diarahkan untuk: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan yang disebabkan oleh meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan.

GERMAS dicirikan  antara lain  oleh  penekanan yang kuat pada  kerjasama multisektor, keseimbangan masyarakat antara keluarga dan individu, serta  pembedaryaan masyarakat. Untuk mencapai  tujuan yang hendak disasar, gerakan ini  difokuskan pada tiga aktivitas utama,  yaitu: 1) meningkatkan aktivitas fisik; 2) konsumsi sayur dan buah, serta 3) deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).

Upaya pencapaian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini harus dibangun di atas fondasi pembangunan gizi untuk semua lapisan masyarakat.  Pembangunan gizi yang berhasil  bertumpu pada  ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke  sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Peran kemitraan yang kokoh dan meilibatkan  para pemangku kepentingan multi-sektor sangat  menentukan keberhasilan investasi pada  pembangunan gizi.  Karena sifat pembangunan gizi yang lintas-sektor dan mencakup berbagai aspek  ekonomi, sosial dan budaya  dalam masyarakat diperlukan pendekatan holistik  untuk menanggulangi permasalahan gizi buruk.

Di samping itu, pendidikan memainkan peran sentral dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Pengenalan dan kesadaran akan  pola konsumsi yang sehat masih perlu terus ditingkatkan di kalangan masyarakat.  Belum semua anggota masyarakat, baik di tingkat akar rumput maupun di kalangan yang lebih mampu secara ekonomi, mengenal  apa itu pola hidup sehat dan  pedoman gizi seimbang.

Demikian pula, dampak buruk jangka panjang dari permasalahan gizi buruk dan pola hidup yang tidak sehat masih belum sepenuhnya disadari baik oleh keluarga maupun  masyarakat. Meskipun kerugian yang nantinya akan dipikul sangat besar akibat  gizi buruk dan pola hidup tidak sehat, hal ini belum cukup mendorong sebagian masyarakat untuk   mengadopsi pola hidup yang sehat dan menerapkan pedoman gizi seimbang secara optimal.

Tantangan ke depan dalam kerangka pembangunan gizi masyarakat, khususnya dalam upaya memanfaatkan   periode bonus demografi secara optimal, masih cukup berat. Ini merupakan  tugas bersama kita semua  baik pemerintah,  masyarakat madani,   sektor swasta, maupun masyarakat sendiri untuk bekerja keras saat ini untuk memastikan agar periode bonus demografi tidak berlalu dengan begitu saja, apalagi hingga menciptakan dampak buruk bagi semua lapisan masyarakat.

 

******

Oleh: Dr. Samsuridjal Djauzi

 

Saya baru saja mengunjungi anak perempuan saya yang bekerja sebagai dokter pada pusat kesehatan masyarakat di kota kecil di luar Jawa. Dia di sana bersama suaminya yang kebetulan menjadi dokter bedah dan bertugas di rumah sakit di kota itu.

 

Saya sempat berkunjung dua minggu dan apa yang saya saksikan agak berbeda dengan informasi yang saya peroleh dari media. Ternyata layanan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) amat diminati oleh masyarakat. Setiap hari tak kurang 50 pasien yang berkunjung baik untuk mengobati penyakit umum maupun penyakit gigi. Menurut petugas yang sudah lama bekerja di sana, sejak adanya BPJS Kesehatan kunjungan pasien meningkat hampir dua kali lipat. Jadi, program BPJS telah memudahkan masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan. Begitu pula rumah sakit lebih ramai pasiennya. Jumlah operasi juga meningkat. Pasien yang dulunya tak mampu membayar biaya rumah sakit sekarang dapat berobat dengan jaminan BPJS.

 

Semula anak saya ingin menjadi dokter spesialis anak dan menantu saya juga ingin melanjutkan pendidikan bedahnya untuk menjadi konsultan bedah saluran cerna. Mereka telah menabung untuk itu dan saya juga berusaha membantu. Namun, pada perbincangan dengan mereka pada kunjungan saya kali ini, mereka mengubah rencana. Anak saya ingin tetap di puskesmas dan menantu saya merasa berguna menjadi dokter bedah umum karena amat dibutuhkan masyarakat.

 

Di kota kecil ini, masyarakat bersyukur dalam beberapa tahun belakangan ini layanan kesehatan membaik. Bupati juga punya perhatian terhadap masalah kesehatan. Jadi, apa yang saya saksikan di kota kecil rupanya berbeda dengan kota besar. Di kota besar masih banyak keluhan terhadap BPJS serta juga banyak keluhan dokter terhadap imbalan yang mereka terima. Baik anak saya maupun menantu saya menyatakan imbalan yang mereka terima mencukupi, bahkan mereka dapat menabung untuk masa depan anak mereka. Rupanya kebijakan kepala daerah juga memengaruhi pendapatan tenaga kesehatan. Saya bergembira mereka merasa senang bertugas di daerah dan tampaknya mereka tidak punya rencana untuk kembali ke Jakarta.

 

Anak perempuan saya yang menjadi dokter umum bercita-cita memperkuat layanan puskesmas. Pemerintah telah menambah beberapa peralatan. Pemeriksaan laboratorium sederhana juga sudah dapat dilakukan. Sudah tentu sebagai puskesmas, pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi tugas utama puskesmas. Anak saya ingin melanjutkan pendidikan dalam bidang pelayanan primer dan dia ingin menjadi dokter pelayanan primer. Namun, saya membaca di surat kabar pendidikan tersebut menjadi perbincangan hangat dan menimbulkan kontroversi. Dapatkah dokter menjelaskan sedikit tentang pendidikan tersebut? Terima kasih atas jawaban dokter.

 

M di J

 

Jumlah pusat kesehatan masyarakat di negeri kita hampir mencapai 10.000 dan dokter yang bekerja di puskesmas mencapai sekitar 1.700. Jadi, setiap puskesmas mempunyai sekitar 1,7 dokter, tetapi sekitar 10 persen puskesmas kita belum mempunyai tenaga dokter.

 

Kementerian Kesehatan bekerja keras untuk menempatkan dokter serta tenaga kesehatan lain secara merata. Namun, upaya Kementerian Kesehatan juga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah. Jika semua kepala daerah peduli pada masalah kesehatan dan mempunyai anggaran yang memadai untuk kesehatan, tentulah layanan kesehatan kita dapat dinikmati masyarakat secara merata.

 

Layanan primer merupakan layanan pertama yang melayani pasien. Jadi, di samping puskesmas, ada klinik, praktik bersama, atau klinik yang diselenggarakan oleh angkatan bersenjata, semua termasuk layanan primer. Sudah sering kita bahas pada ruang konsultasi ini bahwa pelayanan primer perlu diperhatikan dan ditingkatkan mutunya. Jika pelayanan primer berfungsi baik, masyarakat akan terjaga kesehatannya dan jika sakit akan mendapat layanan yang diharapkan.

 

Di Thailand, pelayanan primer berhasil mencegah penyakit dan sekitar 70 persen masalah kesehatan dapat diselesaikan di pelayanan primer. Jadi, hanya sekitar 30 persen yang dirujuk ke rumah sakit. Jika layanan rumah sakit sudah dilakukan, pasien akan dikirim kembali ke pelayanan primer untuk pemulihan dan rehabilitasi.

 

Saya pernah menyaksikan layanan rehabilitasi di Havana, Kuba. Layanan rehabilitasi di puskesmas Havana lengkap sehingga pasien yang mengalami lumpuh akibat stroke cukup menjalani rehabilitasi di dekat rumahnya. Hal lain yang menarik adalah puskesmas di sana juga mampu memberikan pertolongan pertama. Pasien yang mengalami nyeri dada kemungkinan karena serangan jantung dapat ditolong terlebih dahulu di puskesmas dan bila keadaan stabil dikirim ke rumah sakit. Meski demikian, kematian pasien serangan jantung dalam perjalanan ke rumah sakit dapat dihindari.

 

Apa yang perlu dilakukan agar layanan puskesmas dan pelayanan primer lainnya dapat ditingkatkan mutunya? Sudah tentu peralatan dan obat harus memadai. Banyak dokter yang melaporkan bahwa peralatan puskesmas di daerah sudah tua. Bahkan ada gambar tensimeter sudah tua dan rusak belum diganti. Sudah tentu hal-hal seperti ini harus segera diatasi. Begitu pula sarana cuci tangan. Air bersih dan listrik harus terjamin baik. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas perlu mencukupi dan mempunyai kemampuan yang diharapkan. Pada intinya, puskesmas kita perlu melakukan pelayanan perorangan dalam bentuk layanan poliklinik serta pelayanan masyarakat, seperti upaya pencegahan dan kesehatan lingkungan. Semua perlu berjalan dengan baik dan saling mendukung.

 

Kementerian Kesehatan belakangan ini telah meningkatkan anggaran bidang pencegahan, mudah-mudahan dengan anggaran yang meningkat, upaya penyuluhan dan pencegahan penyakit semakin mendapat perhatian. Jangan lupa semua ini memerlukan peran serta masyarakat. Puskesmas harus akrab dengan masyarakat agar masyarakat ikut merasa memiliki puskesmas sehingga mau memelihara dan membantu.

 

Pelayanan perorangan juga perlu ditingkatkan. Banyak tindakan sederhana, seperti bedah kecil, khitan, dan operasi cabut kuku sebenarnya dapat dilakukan di puskesmas. Bahkan, kunjungan rumah untuk pengobatan paliatif dapat dilakukan oleh puskesmas. Jika memungkinkan, kita juga harus menuju layanan rehabilitasi medis yang memadai di puskesmas. Sekarang jika melakukan pemeriksaan kesehatan banyak orang yang pergi ke rumah sakit, sebenarnya pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan juga di puskesmas.

 

Seorang dokter umum yang bekerja di puskesmas di kemudian hari dapat mengembangkan kariernya menjadi dokter spesialis, jabatan struktural yang bertugas di kantor dinas kesehatan dengan mengikuti pendidikan master di bidang kesehatan, dan sekarang terbuka juga kesempatan untuk mengikuti pendidikan dokter layanan primer. Semua merupakan pilihan sukarela sesuai keinginannya. Sebagai dokter layanan primer, dia dapat bekerja kembali di unit layanan primer dengan kemampuan kesehatan masyarakat dan layanan perorangan yang lebih kuat sehingga dapat memajukan puskesmas.

 

Harus diakui di masyarakat masih terdapat berbagai pendapat mengenai pendidikan dokter layanan primer ini. Namun, saya berkeyakinan jika semua pihak telah membaca dengan kepala dingin konsep pendidikan dokter layanan primer ini, kita akan mencapai kesepakatan karena semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat. Saya merasa gembira anak dan menantu Anda merasa betah bertugas di daerah. Semoga di masa depan akan semakin banyak tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di daerah serta menetap di daerah sehingga tenaga kesehatan tidak lagi menumpuk di kota-kota besar.

 

 

 

 

Oleh: Prof.Dr.dr.Nila F.Moeloek, Sp.M(K)

Menteri Kesehatan RI

Mediakom Edisi 76 Hal 44-47, November 2016

Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada seberapa jauh kita berhasil merealisasikan tujuan pembangunan kesehatan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam pembangunan kesehatan akan memberikan landasan yang kokoh bagi upaya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan kesehatan, dan salah satu faktor yang paling fundamental dalam menunjang keberhasilan pembangunan kesehatan adalah nutrisi.

Nutrisi dan gambaran pencapaian nasional

Jelas bahwa kekurangan nutrisi berdampak buruk yang signifikan pada kesehatan individu dan masyarakat. Ibu hamil yang tidak cukup gizi akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah, dan dengan demikian memiliki risiko yang meningkat terhadap penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anaknya. Demikian pula, para gadis yang kekurangan gizi berisiko tidak mampu mengandung dan melahirkan anak yang sehat.

Kekurangan gizi ini menciptakan lingkaran jahat (vicious circle) lebih jauh, karena kondisi ini akan menghambat tumbuh kembang anak hingga dewasa. Pada gilirannya kondisi ini akan menghasilkan individu-invidu yang kurang produktif ketika mereka beranjak dewasa, dan bahkan bisa menjadi beban pembangunan. Estimasi yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa negara-negara di Asia dan Afrika kehilangan sekitar 11 persen dari PNB (Pendapatan Nasional Bruto) setiap tahun yang disebabkan oleh gizi buruk.

Indikator pencapaian status gizi yang ditandai dengan Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 menunjukkan hasil-hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama persentase balita dengan gizi buruk dan sangat pendek yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

PSG 2015 menunjukkan 3,8% Balita mengalami gizi buruk. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yakni 4,7%. Hasil PSG 2015, antara lain menunjukkan bahwa untuk status gizi Balita menurut Indeks Berat Badan per Usia (BB/U), didapatkan hasil: 79,7% gizi baik; 14,9% gizi kurang; 3,8% gizi buruk, dan 1,5% gizi lebih. Sementara untuk status gizi Balita menurut Indeks Tinggi Badan per Usia (TB/U), didapatkan hasil: 71% normal dan 29,9% Balita pendek dan sangat pendek. Dan untuk status gizi Balita menurut Indext Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB), didapatkan hasil,: 82,7% Normal, 8,2% kurus, 5,3% gemuk, dan 3,7% sangat kurus.

Meskipun demikian, terdapat berbagai kondisi kesehatan keluarga yang masih harus ditingkatkan melalui upaya peningkatan gizi keluarga. Peningkatan ini terutama dapat ditempuh melalui akselerasi program-program yang telah ada, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita dan ibu hamil, maupun pengembangan dan implementasi dari program-program pendamping inovatif lainnya untuk menunjang efektivitas dari program-program yang ada.

Menyikapi tantangan pembangunan gizi

Penting untuk melihat bahwa pencapaian dalam target-target nutrisi terkait secara erat dengan pencapaian bidang-bidang pembangunan lainnya, dan nilai-nilai sosial-budaya dalam masyarakat. Upaya pencapaian dalam bidang nutrisi, misalnya, tidak dapat diisolasikan dari isu-isu utama dalam ketahanan pangan dan pola makan masyarakat kita. Keterkaitan yang kompleks dengan isu-isu pembangunan lain ini merupakan salah satu masalah fundamental yang harus diselesaikan, sebelum kita memusatkan perhatian lebih jauh pada pemenuhan gizi masyarakat.

Secara geografis, malnutrisi umumnya tersebar di berbagai wilayah di tanah air yang memang rentan dengan kerawanan pangan. Malnutrisi juga berkaitan dengan perilaku dan konsumsi masyarakat. Temuan yang diperoleh dalam studi tentang kondisi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia, yang dilaksanakan oleh Smeru, UKP4 dan WFP (2014), menunjukkan bahwa malnutrisi juga tersebar dalam semua spektrum pendapatan. Sebagai contoh, prevalensi kondisi kerdil ditemukan cukup tinggi di kelompok rumah tangga terkaya.

Ini menunjukkan bahwa malnutrisi tidak hanya merupakan persoalan yang membelit kelompok berpendapatan rendah dan mereka yang menetap di wilayah rawan pangan, tetapi juga kelompok rumah tangga kaya di wilayah perkotaan.

Pendekatan lintas-sektor dan inovatif

Tantangan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat menjadi semakin berat jika bidang-bidang pembangunan yang terkait langsung kecukupan nutrisi, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, air bersih dan sanitasi, belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan terkait, pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat madani, merupakan pra-kondisi mutlak untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Berpikir secara kreatif (out-of-the-box) untuk menyelesaikan persoalan dengan melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah, mungkin masih sering menjadi kendala, terutama bagi mereka yang terbiasa berpikir dalam kotak-kotak birokrasi. Tapi tanpa upaya-upaya kreatif dan inovatif yang berkelanjutan seperti ini upaya-upaya dalam meningkatkan status gizi masyarakat akan terus menemui jalan terjal.

Peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah

Pemerintah menyadari bahwa meskipun capaian dalam bidang pembangunan kesehatan cukup menggembirakan, diperlukan upaya-upaya terobosan inovatif untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai. Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengakselerasi kemajuan yang telah dicapai, oleh karena itu program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat yang telah dicanangkan pemerintah merupakan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional, dengan penekanan khusus pada pemberdayaan masyarakat, penguatan penyedia pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi.

Mengacu pada kondisi pembangunan kesehatan dewasa dan tujuan yang hendak dicapai, diperlukan upaya yang intensif untuk memperkuat pendekatan preventif dan promotif dalam kesehatan. Pendekatan preventif dan promotif ini tercermin secara kuat dalam salah satu program terobosan pemerintah, yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga.

Sebagai penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat, tujuan GERMAS mencakup antara lain: 1) Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; 2) Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; dan 3) Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. GERMAS didasari oleh prinsip-prinsip: Kerjasama multisektor; Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat; 4) Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan. Gerakan ini dimulai dengan tiga fokus kegiatan, yaitu: 1) meningkatkan aktivitas fisik; 2) konsumsi sayur dan buah, serta 3) deteksi dini penyakit tidak menular (PTM).

Kebijakan lainnya untuk menunjang pembangunan kesehatan melalui pendekatan preventif dan promotif adalah Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Karakteristik utama dari program ini adalah: 1) Keluarga sebagai sasaran utama; 2) Penekanan pada aspek promotif dan preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); 3) Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage; 4) Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach.

Untuk memastikan agar baik GERMAS maupun Program Keluarga Sehat dapat berfungsi secara optimal, perlu dilakukan pembinaan pada Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat. Pembinaan tersebut terutama mencakup penyiapan data-data berbasis keluarga di wilayah kerja dan pelayanan sesuai dengan permasalahan kesehatan berbasis keluarga. Untuk memperkuat sistem kesehatan, akses dan kualitas layanan kesehatan juga perlu ditingkatkan. Selain itu, penguatan regulasi, manajemen dan struktur organisasi perlu dilakukan dalam upaya mendukung program GERMAS dan Keluarga Sehat.

Untuk memastikan adanya standar pelayanan yang baku dan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah saat ini Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun RPP Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan revisi peraturan tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan. SPM ini mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Terkait erat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Keluarga Sehat adalah Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan in merupakan salah satu jawaban terhadap permasalahan status gizi masyarakat dengan meletakkan fokus yang kuat pada pendekatan lintas-sektor. Gerakan ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa periode terpenting dalam kehidupan manusia adalah masa 1000 hari pertama dalam kehidupan, yang mencakup 270 hari dalam kandungan dan 730 hari setelah kelahiran. Kekurangan gizi selama periode tersebut akan memengaruhi secara negatif tumbuh kembang anak, mengakibatkan kondisi kerdil, kurus kering atau pun obesitas, dan pada gilirannya memperburuk kualitas hidup di masa dewasa.

Sebagaimana telah disinggung di atas, salah satu fokus GERMAS adalah pemenuhan kebutuhan gizi melalui konsumsi sayur dan buah sebagai landasan mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat.

Hal ini antara lain ditandai dengan adanya perhatian serius yang diberikan Presiden Joko Widodo melalui kunjungan kerjanya ke 10 wilayah kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang status kesehatan dan gizi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Kesepuluh wilayah tersebut mencakup Nias, Sibolga, Lebak, Pandeglang, Serang, Kab. Bandung, Kota Bandung, Situbondo, Ponorogo, dan Banyuwangi.

Dari kunjungan Presidentersebut, terlihat bahwa status kesehatan dan gizi di wilayah-wilayah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun di beberapa tempat masih harus diberikan catatan khusus pada masalah kurang gizi dan pendek (stunting).

Memastikan keberlanjutan program-program inovatif

Perkembangan menggembirakan dari observasi di wilayah-wilayah yang dikunjungi di atas adalah keterlibatan aktif pemerintah daerah setempat dalam upaya meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat setempat. Sebagai contoh, Kabupaten Situbondo mengembangkan dan mengimplementasikan program inovatif dalam bidang peningkatan gizi masyarakat melalui Rumah Pemulihan Gizi (RPG), yang mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pemeriksaan status gizi, edukasi gizi hingga pemeriksaan medis.

Sementara itu di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, dilakukan strategi pendistribusian PMT- pemulihan bagi para Balita penderita gizi buruk melalui program OMABA (Ojek Makanan Balita). Contoh di atas hanya segelintir dari berbagai program inovatif yang telah diimplementasikan di berbagai wilayah tanah air dalam upaya menanggulangi permasalahan gizi burukpada bayi dan anak-anak.

Penting untuk memastikan agar berbagai praktik cerdas seperti di atas dapat berkelanjutan hingga berdampak yang lebih signifikan pada upaya penanggulangan gizi buruk di masyarakat. Untuk itu, diperlukan partisipasi aktif dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan pembangunan yang bersifat lintas sektor, dan aksi partisipatif dari masyarakat sendiri untuk memastikan agar upaya mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan kesehatan dan gizi dapat direalisasi.

 

Oleh: Hartono, S.Gz, M.Gizi

Staf Dinas Kesehatan Kotabaru, Kalimantan Selatan

 

Mediakom Edisi 76 Hal 46-49, November 2016

 

Arah pembangunan gizi sesuai Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 141, dimana upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan, sesuai dengan 13 Pesan Umun Gizi Seimbang (PUGS) dan perbaikan perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

Masalah gizi utama di Indonesia terdiri dari masalah gizi pokok yaitu Kekurangan Energi Protein (KEP), Kekurangan Vitamin A (KVA), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan Anemia Gizi Besi (AGB), selain gizi lebih (obesitas). Indonesia sekarang mengalami 2 masalah gizi sekaligus atau lebih dikenal dengan masalah gizi ganda.

Penanganan masalah gizi sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik.

Dengan lingkungan keluarga yang sehat, maka hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Di tingkat masyarakat seperti faktor lingkungan yang higenis, asupan makanan, pola asuh terhadap anak, dan pelayanan kesehatan seperti imunisasi sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk.

Keadaan gizi yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Namun, berbagai penyakit gangguan gizi dan gizi buruk akibat tidak baiknya mutu makanan maupun jumlah makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing orang masih sering ditemukan diberbagai tempat di Indonesia. Rendahnya status gizi jelas berdampak pada kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena status gizi memengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi.

Di negara berkembang anak-anak umur 0–5 tahun merupakan golongan yang paling rawan terhadap gizi. Anak-anak biasanya menderita bermacam-macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah.

Anak usia 12-23 bulan merupakan anak yang masuk dalam kategori usia 6–24 bulan dimana kelompok umur tersebut merupakan saat periode pertumbuhan kritis dan kegagalan tumbuh (growth failure) mulai terlihat.

Underweight dapat diartikan sebagai berat badan rendah akibat gizi kurang. Underweight adalah kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya.

Status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu asupan makanan yang kurang dan penyakit infeksi. Asupan energi yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan negatif akibatnya berat badan lebih rendah dari normal atau ideal.

Protein yang juga merupakan zat gizi makro mempunyai fungsi sebagai bagian kunci semua pembentukan jaringan tubuh. Pertumbuhan dan pertahanan hidup terjadi pada manusia bila protein cukup dikonsumsi.

Masalah gizi sebenarnya bukan masalah yang hanya disebakan oleh kemiskinan saja. Juga karena aspek sosial-budaya (kepercayaan, pendidikan, dan pekerjaan) yang ada di masyarakat kita, sehingga menyebabkan tindakan yang tidak menunjang tercapainya gizi yang memadai untuk balita.

Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga sangat memengaruhi tercukupi atau tidaknya kebutuhan primer, sekunder, serta perhatian dan kasih sayang yang akan diperoleh anak. Hal tersebut tentu berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah saudara dan pendidikan orang tua. Status ekonomi rendah akan lebih banyak membelanjakan pendapatanya untuk makan.

Bila pendapatannya bertambah biasanya mereka akan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk menambah makanan. Dengan demikian, pendapatan merupakan faktor yang paling menentukan kuantitas dan kualitas makanan.

Konsumsi gizi makanan pada seseorang dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan, atau sering disebut status gizi. Apabila tubuh berada dalam tingkat kesehatan optimum, di mana jaringan jenuh oleh semua zat gizi, maka disebut status gizi optimum. Dalam kondisi demikian tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya tahan yang setingi-tingginya.

Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi (malnutrition). Malnutrisi ini mencakup kelebihan gizi disebut gizi lebih (overnutrition), dan kekurangan gizi atau gizi kurang (undernutrition).

Status gizi ini menjadi penting karena merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya kesakitan dan kematian. Status gizi yang baik bagi seseorang akan berkontribusi terhadap kesehatannya dan juga terhadap kemampuan dalam proses pemulihan.

Status gizi masyarakat dapat diketahui melalui penilaian konsumsi pangannya berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif. Status gizi merupakan tanda-tanda penampilan seseorang akibat keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi yang berasal dari pangan yang dikonsumsi pada suatu saat berdasarkan pada kategori dan indikatoryang digunakan.

Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan individu. Oleh sebab itu, dalam rangka membina dan meningkatkan kesehatan masyarakat, intervensi yang ditunjukan kepada faktor perilaku ini sangat strategis.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga, karena rumah tangga yang sehat merupakan aset pembangunan dimasa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Semua anggota keluarga dapat menjadi rawan terkena penyakit infeksi, salah satunya adalah balita. Infeksi dapat menyebabkan kurang gizi atau sebaliknya.

Berdasarkan baku WHO – NCHS status gizi dibagi menjadi empat : Pertama, gizi lebih untuk over weight, termasuk kegemukan dan obesitas. Kedua, Gizi baik untuk well nourished. Ketiga, Gizi kurang untuk under weight yang mencakup mild dan moderat, PCM (Protein Calori Malnutrition). Keempat, Gizi buruk untuk severe PCM, termasuk marasmus, marasmik-kwasiorkor dan kwashiorkor.

Status gizi ditentukan oleh ketersediaan semua zat gizi dalam jumlah dan kombinasi yang cukup serta waktu yang tepat. Dua hal yang penting adalah terpenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan faktor-faktor yang menentukan kebutuhan, penyerapan dan penggunaan zat gizi tersebut.

Status gizi masyarakat merupakan salah satu indikator kemajuan program pembangunan kesehatan. Gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan dan kesehatan manusia.

Status gizi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu langsung dan tidak langsung. Faktor langsung yaitu penyakit infeksi, jenis pangan yang yang dikonsumsi baik secara kualitas maupun kuantitas.

Faktor tidak langsung antara lain: sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, pendapatan, pola asuh yang kurang memadai, sanitasi lingkungan yang kurang baik, rendahnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga dan perilaku terhadap pelayanan kesehatan.

Sebagai masalah pokok yang terdapat di masyarakat adalah rendahnya pengetahuan, pendidikan, ketrampilan dan pendapatan serta status ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan faktor yang banyak dihubungkan dengan status gizi dan kesehatan.

Faktor ini menggambarkan tingkat kehidupan seseorang. Status sosial ekonomi ditentukan oleh unsur-unsur seperti pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, sosial budaya.

Faktor sosial ekonomi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk status gizi dan pemeliharaan kesehatan. Keterbatasan sosial ekonomi juga berpengaruh langsung terhadap pendapatan daya beli dan pemenuhan kebutuhan akan makanan, berpengaruh pada praktek pemberian makanan pada balita, berpengaruh pula pada praktek pemeliharaan kesehatan dan sanitasi lingkungan yang akhirnya mempengaruhi asupan zat gizi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan tubuh serta pencegahan terhadap penyakit infeksi yang kesemuanya berakibat pada gangguan pertumbuhan.

Status sosial khususnya di kalangan perempuan akan berpengaruh besar terhadap derajat kesehatan anak dan keluarga. Kualitas penduduk yang masih rendah yang terlihat dari tingkat pendidikan, status ekonomi, pendapatan per kapita yang mengakibatkan kemampuan untuk sehat masih rendah, banyak sikap hidup yang mendorong timbulnya penyakit infeksi, kekurangan dan kelebihan gizi. Perilaku gizi yang terjadi ditingkat keluarga, erat kaitannya dengan status sosial ekonomi keluarga

Oleh: Dr. Suwito

Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

 

Mediakom Edisi 66 Halaman 44 – 45

 

Jangan lengah! Bulan Januari, Februari, Maret dan April merupakan waktu terjadinya peningkatan kasus demam berdarah dengue atau yang sering kita kenal dengan sebutan demam berdarah. Pada bulan-bulan tersebut adalah bulan penghujan dan berakhirnya mana, karena nyamuk Aedes sangat dekat dengan manusia. Disepanjang aktivitas manusia bisa jadi ditemukan nyamuk tersebut, di rumah, halaman, jalan, tempat kerja, sekolah, pasar, terminal dan lainya. Dengan adanya musim penghujan kepadatan nyamuk semakin tinggi sehingga potensinya untuk kontak penghujan.

Pada saat penghujan tersedia banyak tampungan air, sedangkan berakhirnya musim penghujan penampunganpenampungan tersebut masih terisi air. Kondisi demikian memudahkan nyamuk Aedes penular demam berdarah untuk berkembangbiak. Demam berdarah mengintai dimanadengan manusia semakin besar, karena kebutuhan menghisap darah.

Sejak 67 tahun yang lalu ahli epidemiologi Gordon menyatakan bahwa penularan penyakit infeksi, termasuk demam berdarah, banyak ditentukan oleh tiga variabel (komponen), yaitu host (manusia), lingkungan dan agent (virus).

Perubahan salah satu atau beberapa komponen tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kesehatan masyarakat, dapat menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik. Jika komponen tersebut membaik maka kesehatan masyarakat akan membaik, sebaliknya jika komponen memburuk maka kesehatan masyarakat akan memburuk. Contoh pada musim penghujan, lingkungan banyak menyediakan tampungan/genangan air yang memungkinkan nyamuk dengan mudah meletakan telur sehingga kepadatan nyamuk menjadi lebih tinggi.

Lebih dari itu, pada musim penghujan suhu menjadi lebih dingin yang dapat memicu menurunnya daya tahan tubuh manusia. Dalam hal ini komponen lingkungan dan manusia menjadi lebih buruk, maka kesehatan masyarakat terimbas akan menjadi lebih buruk, yaitu terjadinya peningkatan kasus demam berdarah.

Selama lima tahun terakhir (2010-2014) jumlah penderita demam berdarah rata-rata pertahunnya sebanyak 104.982 orang, dengan rata-rata kematian 909 orang per tahun. Perang melawan nyamuk harus dikobarkan, dengan senjata utama adalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M (menutup, menguras dan memanfaatkan barang bekas yang dapat menampung air).

Konsep PSN 3M adalah menekan pertumbuhan nyamuk dengan menitik beratkan pengendalian pada periode pradewasa nyamuk sehingga kepadatan nyamuk (dewasa) semakin berkurang.

PSN 3M Yang Benar

Kemungkinan semua orang (dewasa) telah melaksanakan kegiatan PSN 3M, namun masih belum benar dan sekedarnya saja. Kegiatan PSN 3M yang benar apabila dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh. Secara rutin, kegiatan ini harus dilakukan setiap minggu mengingat periode pradewasa nyamuk (telur, jentik, pupa) berkisar 8-12 hari, setelah 8-12 hari akan muncul nyamuk (dewasa) generasi baru. Sehingga, apabila PSN 3M dilakukan setiap minggu maka sebelum tumbuh menjadi nyamuk, periode pradewasa telah terkuras melalui kegiatan PSN 3M.

Secara menyeluruh, artinya PSN 3M tidak benar jika hanya dilakukan per satuan rumah atau beberapa rumah, tetapi harus semua rumah secara menyeluruh, dengan pertimbangan jarak terbang nyamuk Aedes hingga 100 M, maka apabila ada rumah yang tidak melakukan PSN 3M maka nyamuk yang berkembang di rumah tersebut akan mampu terbang hingga radius 100 M ke rumah yang lain.

Lebih dari itu, pengertian menyeluruh pada PSN 3M berarti bekerja sama saling melindungi, sesama anggota masyarakat saling melindungi terhadap bahaya demam berdarah. Dengan kata lain, melakukan kegiatan PSN 3M berarti melindungi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar, sebaliknya jika tidak melakukannya maka tidak hanya membahayakan diri sendiri dan keluarga, tetapi juga membahayakan masyarakat sekitar.

Jumantik Keluarga dan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (1R1J)

Pemerintah telah mencanangkan Gerakan 1R1J yang merupakan terobosan baru pengembangan dari peran serta masyarakat melalui kegiatan Jumantik (Juru Pemantau Jentik). Jumantik adalah kader kesehatan yang berperan melakukan pemeriksaan jentik dan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan PSN 3M. Dalam pelaksanaanya para Jumantik mempunyai keterbatasan dalam pemberdayaan masyarakat untuk PSN 3M, sehingga akan diperkuat melalui Gerakan 1R1J.

Pada gerakan ini diharapkan setiap rumah mempunyai satu Jumantik yaitu Jumantik keluarga yang melakukan pemeriksaan jentik dan melakukan PSN 3M secara mandiri di rumahnya masing-masing. Ringkasnya, keberhasilan pengendalian demam berdarah sangat ditentukan oleh Jumantik Keluarga dalam pelaksanaan PSN 3M, karena tidak mungkin petugas kesehatan atau kader kesehatan akan masuk ke rumah-rumah dan melaksanakan PSN 3M ke seluruh rumah warga.

Jumantik Perkantoran/ Fasilitas Umum (Fasum)

 Selain lingkungan permukiman, fasilitas umum (Fasum) tidak kalah kontribusinya sebagai area penularan demam berdarah, seperti pasar, sekolah, terminal, tempat kerja dan lain-lain. Sebagai contoh, kasus demam berdarah lebih banyak terjadi pada usia 5-14 tahun yang merupakan usia sekolah, maka dapat dihipotesiskan bahwa Fasum sekolah memberikan berkontribusi sebagai tempat penularan penyakit ini. Mengingat puncak aktivitas nyamuk Aedes menghisap darah pada pagi dan sore hari saat aktivitas anak sekolah. Sehingga Fasumpun wajib melaksanakan PSN 3M sebagaimana di lingkungan permukiman.

Amanah Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan bahwa pengelola, penyelenggara atau penangung jawab Fasum wajib melakukan upaya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk pengendalian jentik nyamuk, yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaanya penanggung jawab Fasum dapat menugaskan cleaning service untuk menjadi Jumantik perkantoran/ Jumantik Fasum, melakukan pemeriksaan jentik dan kegiatan 3M secara rutin dan terus menerus

 

 

Oleh : Prawito,SKM,MM

 

 

Mediakom Edisi 53 Halaman 36 – 37

 

Wajah Jiman (74 tahun) terlihat sumringah setelah ia selesai menjalani operasi katarak pada mata kirinya. Dia menutup mata sebelah kanan dengan tangan, lalu ia berkata, “padang”, yang artinya terang. Kemudian Jiman menutup mata kiri, kemudian berkata “peteng”, artinya gelap.

Mata kanan Jiman memang belum bisa melihat terangnya cahaya, karena kataraknya belum dioperasi. Petani padi yang tinggal di Desa Pujorahayu, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan ini, baru saja menjalani operasi katarak dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD OKU Timur.

Sambil menunggu operasi mata sebelah kanan dan adaptasi mata sebelah kiri, Jiman sudah mulai ke sawah, melihat tananam padi, singkong, tomat, cabe, pisang, coklat dan memberi makan ikan patin di kolamnya.

“Kolam ini saya isi 2500 benih patin dan 1500 benih mujaher. Saya melakukan ini agar tidak bosan di rumah, sambil menunggu operasi mata sebelah kanan satu bulan lagi,” ujar Jiman dalam bahasa Jawa medhok.

Jiman adalah satu dari 4 juta lebih pendudukan Indonesia yang mengalami katarak. Dari jumlah itu, penderita katarak yang mengalami kebutaan sebanyak 800 ribu orang.

Berdasarkan hasil survei kebutaan pada usia lanjut dan Riskesdas 2013, prevalensi kebutaan masih di atas 0,5 persen pada kelompok umur tertentu. Secara nasional dari semua kelompok usia, prevalensi kebutaan sebesar 0,4 persen dan katarak 1,8 persen serta severe low vission sebesar 0,9 persen

Apabila dikonversi dalam jumlah absolut penduduk Indonesia usia 6 tahun ke atas maka diperoleh data: jumlah penderita kebutaan sebesar 898.856 orang, severe low vission sebesar 2.022.427 orang dan penderita katarak 4.044.854 orang.

Menurut dr. Edy, spesialis mata yang bekerja di RSUD OKU Timur, dua penyebab terbanyak gangguan mata adalah refraksi dan katarak. Keduanya dapat ditangani dengan hasil yang baik dan cost-effective di berbagai negara termasuk Indonesia

“Apalagi dengan JKN, masyarakat dapat dengan mudah mengatasi masalah katarak. Satu pekan hampir 80 pasien katarak dapat dioperasi. Saya bangga membantu mereka dapat melihat kembali, setelah bertahun-tahun tak melihat,” ujarnya.

Katarak dan Cataract Surgical Rate (CSR)

Katarak atau kekeruhan lensa mata merupakan salah satu penyebab kebutaan terbanyak Indonesia maupun di dunia. Perkiraan insiden katarak adalah 0,1 persen per tahun atau setiap tahun di antara 1.000 orang terdapat seorang penderita baru katarak. Penduduk Indonesia juga memiliki kecenderungan menderita katarak 15 tahun lebih cepat dibandingkan penduduk di daerah subtropis. Sekitar 16- 22 persen penderita katarak di Tanah Air, dioperasi pada saat berusia di bawah 55 tahun.

Masih banyak penderita katarak yang tidak mengetahui jika mereka menderita katarak. Hal ini menjadi penyebab dari tiga terbanyak alasan penderita katarak belum operasi.

Hasil Riskesdas 2013 menujukan 51,6 persen penderita katarak belum dioperasi, karena tidak mengetahui menderita katarak. Sebanyak 11,6 persen karena tidak mampu membiayai dan 8,1 persen karena takut operasi.

Pada 2006 WHO menyebutkan angka Cataract Surgical Rate (CSR) Indonesia berkisar 465. CSR adalah angka operasi katarak per satu juta populasi per tahun. Angka CSR dihitung melalui pengumpulan data jumlah operasi katarak yang telah dilakukan per tahun di suatu daerah per negara per satu juta populasi.

Data 2006 itu adalah data terbaru. Sampai saat ini belum ada data lagi yang menyebutkan berapa sebenarnya angka CSR Indonesia.

Hal ini kemungkinan karena belum adanya sistem pengumpulan data operasi katarak yang baik dan belum ada sistem pelaporan yang baik pula. Persatuan Dokter Mata Indonesia (Perdami) pernah menyebutkan pada pertemuan tahun 2012 bahwa kemungkinan angka CSR Indonesia berkisar 700-800, namun ini tentunya memerlukan pembuktian data yang baik.

Bila kita mengacu pada indikator CSR, katakan Indonesia mentargetkan CSR 2000, maka diperlukan jumlah operasi katarakuntuk populasi Indonesia (estimasi 250 Juta) adalah sebesar 500.000 operasi katarak per tahun.

Menurut Perdami estimasi kemampuan operasi katarak oleh dokter-dokter mata di Indonesia pertahunnya berkisar 150.000-180.000. Perhitungan kasar ini menunjukkan bahwa untuk mencapai angka CSR 2000 saja, Indonesia mempunyai back log operasi katarak sebesar 320.000-350.000 per tahunnya.

Hasil survey Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) di Sulsel dan NTB mendapatkan hambatan terbesar penderita katarak yang tidak dioperasi katarak adalah tidak adanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mata khususnya katarak dan merasa belum memerlukan tindakan operasi katarak.

Kedua hambatan ini menunjukkan belum semua kabupaten/kota mempunyai layanan kesehatan mata, khususnya bedah katarak terutama pada daerah yang lokasinya jauh.Di samping itu, kesadaran masyarakat masih kurang untuk kualitas kehidupannya dari segi penglihatan.

Dokter Spesialis Mata (SpM)

Penanganan gangguan penglihatan membutuhkan tenaga dokter spesialis mata. Sampai dengan Desember 2013, jumlah dokter spesialis mata yang terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah sebanyak 1.455 orang. Jumlah dokter spesialis mata yang terdaftar di Pengurus Pusat Perdami adalah sebanyak 1.522 orang dan residen mata sebanyak 612 orang. Dengan demikian secara nasional satu dokter spesialis mata rata-rata melayani lebih dari 160.000 penduduk.

Angka ini masih sangat jauh dibandingkan standard WHO, yaitu 1:20.000. Persebaran spesialis mata juga belum merata. Seharusnya setiap kabupaten/kota setidaknya terdapat seorang dokter spesialis mata untuk memudahkan akses masyarakat. Namun jika dilihat jumlah dokter dan jumlah kabupaten/kota di masing-masing provinsi terlihat ada provinsi yang jumlah dokter spesialis mata kurang dari jumlah kabupaten/kota dan sebaliknya terdapat provinsi yang memiliki dokter spesialis mata yang banyak. Seperti DKI Jakarta, mempunyai rasio dokter spesialis mata per kasus 86, sedangkan NTT mempunyai rasio 4,430. Sangat tidak merata.

Selanjutnya jika jumlah dokter SpM disandingkan dengan kasus kebutaan, maka terlihat rasio terbesar terdapat pada Provinsi Sulawesi Barat (1:4.000 kasus kebutaan), Provinsi NTT (1: 4.000 kasus) dan Provinsi Lampung (1: 1.700 kasus). Sedangkan Rasio terkecil terdapat di Provinsi DKI Jakarta (1: 86 kasus), Provinsi DI Yogyakarta (1: 105 kasus) dan Provinsi Sumatra Barat (1: 205 Kasus).

Jika kebutuhan tenaga Dokter SpM dikaitkan dengan standard yang diberlakukan oleh WHO, yaitu perbandingan 1:20.000 penduduk maka terlihat belum ada satu provinsi pun di Indonesia yang memenuhi syarat tersebut. Hanya DKI Jakarta saja yang mendekati kriteria WHO tersebut.

Pertanyaanya, bisakah pertumbuhan dokter Spesialis Mata berpacu dengan percepatan bertambahnya kasus katarak baru sebesar 250.000 penduduk per tahun? Problematika ini harus dicarikan jalan keluarnya sesegera mungkin.

Di samping pengobatan, pemerintah juga harus terus menggiatkan program promotif dan preventif agar katarak bisa dicegah. Sekurangkurangnya pemerintah bisa memperlambat percepatan bertambahnya kasus baru katarak dan kebutaan. Inilah tantangan masa depan kita semua. Mengubah penderita katarak yang “gelap” menuju terbit “terang” di mata mereka.

Oleh : Anjari, S.Kom, S.H, MARS

Mediakom Edisi 77 halaman 34

Sambil menunggu penerbangan yang telat menuju Pontianak, saya melakukan riset kecil-kecilan melalui mesin pencari Google. Saya gunakan kata kunci “Pontianak rokok”. Saya sedikit terkejut menemukan berita bagaimana “galaknya” Wali Kota Pontianak Sutarmidji terhadap perilaku merokok, terutama kepada jajarannya. Saya bersyukur dapat mendengar langsung “galaknya” orang nomor satu kota peraih Standar Pelayanan Tertinggi Pelayanan Publik dua tahun berturut-turut dari Ombudsman RI itu.

 
“Saya tidak melarang orang merokok. Saya hanya memberikan pilihan kepada pejabat, jabatan atau merokok,” ujarnya dalam pertemuan blogger kesehatan di Pontianak, Jumat (23/12/2016)

 
Di hadapan 30 blogger Pontianak, Wali Kota menceritakan pernah bertanya jumlah rokok yang diisap oleh pejabat kota Pontianak. Ada pejabat mengaku bisa menghabiskan empat bungkus rokok sehari. Jika sebatang rokok dihabiskan selama 6 menit, sebungkus rokok berisi 20 batang memakan waktu 120 menit.

 
Sementara itu, perokok pasti merokok di luar ruangan karena dilarang di dalam ruangan. Menurut hitungan Wali Kota, perokok menghabiskan waktu 3 jam sehari untuk mengisap sebungkus rokok. Itulah latar belakang kebijakan larangan merokok bagi pejabat Kota Pontianak. “Sebenarnya saya juga tak melarang ada yang merokok di dalam ruangan. Syaratnya, asap rokok jangan sampai keluar,” katanya.

 
Tidak cukup itu, Wali Kota Pontianak itu juga mengancam akan menindak tegas bagi pelajar yang ditemukan merokok. Para pelajar akan dirazia dan diperiksa giginya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan merokok atau tidak. Bila ditemukan pelajar yang merokok, Sutarmidji mengancam mencabut pendidikan gratis bagi siswa bersangkutan. “Kalau dia merokok, dia harus membayar iuran sekolah sebesar Rp 1,8 juta per tahun,” ucap Sutarmidji.

Tak hanya di jajarannya saja, Sutarmidji juga menegaskan, tidak memasukkan keluarga miskin yang perokok dalam daftar keluarga penerima bantuan cadangan pangan dari Pemkot Pontiananak. Menurut Sutarmidji, mereka yang mampu membeli sebungkus rokok dengan harga sekitar Rp 13.000 per bungkus, berarti memiliki uang sekitar Rp 400 ribu per bulan untuk membeli rokok. Padahal, lanjutnya, bantuan cadangan pangan sebanyak 15 kilogram beras hanya senilai Rp 150 ribu.

 
“Masak untuk membeli rokok sanggup tetapi untuk beli beras tidak. Bahkan saya ancam juga kalau masih saja dia merokok, pendidikan anaknya yang selama ini gratis, kita suruh bayar,” tegasnya.

 
Sutarmidji juga cerita pernah marah gara-gara data statistik di Rumah Sakit Paru Pontianak. Tercatat pasien terduga tuberkulosis mencapai sekitar 3.000 orang. Tenyata setelah dipilah, pasien yang berasal dari Pontianak sekitar 179 orang. “Kalau investor tahu pasien tuberkulosis sampai 3.000 orang kan nggak bakal jadi investasi,” pungkasnya.

 
Dari lebih 500 kabupaten/ kota di Indonesia, baru sekitar 70 kabupaten/kota yang mempunyai kebijakan dan peraturan yang komitmen terhadap dampak bahaya merokok. Meminjam kalimat Wali Kota Pontianak, rokok bukan urusan pribadi tapi sudah urusan negara. Tidak lagi hanya bisa imbauan, melainkan ketegasan dan keteladanan dari pemimpin.

 
Ketegasan Walikota Pontianak Sutarmidji atas perilaku merokok pejabat dan rakyatnya, turut mendorong indeks pembangunan manusia (IPM). Semenjak di pimpin Sutarmidji, IPM Kota Pontianak diposisi 125 tahun 2007, namun pada tahun 2013 melejit pada posisi 23. Luar biasa! Andai Wali Kota Pontianak ini bisa “dikloning” di daerah lain ya. Rokok, kelar loe!

Madinah, 26 Juli 2017

Oleh: Prawito
Panasnya politik Timur Tengah, antara Arab Saudi dan tetangganya, tak ada hubungannya dengan panas dingin Arab Saudi judul di atas. Jadi ngak usah serius membacanya. Cukup buka hp, grup wa, atau mungkin rilis sehatnegeriku.com. Itupun kalau mau, karena infonya juga ngak penting-penting amat, apalagi genting. Tapi kalau memang dirasa perlu juga silahkan, ngak ada paksaan kok….
Tengah malam, dinihari, tepatnya, 27 juli 2017, pukul 01.00 waktu Arab Saudi. Bersiap waktunya tidur, seperti saran Kasie Kesehatan Daker Madinan, dr.Edi Supriatna, MKK, saat memberi arahan kepada seluruh pasukan petugas kesehatan haji, pukul 23.00 watku Madinah. Dia berkata, kepada seluruh kawan-kawan, silahkan mengambil haknya masing-masing yang disediakan Allah SWT untuk melayani jemaah haji. Setelah pertemuan ini silahkan berproses pengambilan hak itu. Siapa yang mau tidur silahkan, siapa yang akan menuju sektor silahkan, sopir sudah tersedia, mohon pak supir dapat mengantar temen-temen sektor malam ini juga. Khusus tim mobile, malam ini tidur di hotel, tapi menunggu penyelesaian pembayaran dulu, jadi mohon kesabarannya.
Tengah malam hingga dini hari, semua berproses. Mulai dari tim IGD, Fron liner, Perawatan, farmasi, termasuk tim auditor,hingga dini hari masih berada di depan komputer, menyiapkan laporan auditnya, di lantai 2 gedung Kantor Kesehatan Haji Indonesia(KKHI) di Madinah. Sementara di loby, masih sibuk mengatur pemberangkatan tim menuju sektor dan pengedropan tim mobile ke hotel yang telah ditetapkan. Sebagian mereka menunggu dengan mata kuyu, sebagian lain sibuk telpon berkoordinasi.
“Saya belum akan tidur, sebelum semua tim bisa tidur ditempatnya masing-masing. Khusus teman-teman sektor, bila sampai sektor, setelah koordinasi dengan teman Kemenag, ternyata belum tersedia tempat tidur, silahkan kembali ke KKHI, termasuk tim mobil, bila belum dapat masuk hotel karena tertahan administrasi, silahkan kembali juga ke KKHI, mari kita tidur bersama dan nikmati fasilitas yang ada ini bersama-sama”, kata dr. Edi.
Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Saya bersiap untuk tidur. Masuk kamar, alhamdulillah dingin, kemudian mandi, alhamdulillah air panas. Bukan karena ingin air panas, tapi karena air di hotel, termasuk KKHI, tower penampungan terletak di lantai paling atas, sepanjamg hari terkena terik matahari yang berkisar 45-50 derajar celcius. Jadi airnya panas, sekalipun sudah dini hari.
Kalau hotel di tanah air, sudah biasa menemukan air dingin, lalu kita mau air panas. Kalau di Arab Saudi, semua panas, sedikit yang dingin. Temen berseloroh, kalau di Arab Saudi, pendingin termasuk kebutuhan pokok, karena semua sudah panas, hanya sedikit yang dingin, diantaranya kamar tidur dan mesjid.
Saya segera bergolek ditempat tidur sendiri, dua orang temen Saikhu Baidowi dan Nur Fadilah masih di Jakarta, belum datang, baru berangkat 27 Juli pukul 11.50. Suasana kamar yang dingin setengah hangat begitu terasa. Miring kanan-kiri, semakin terasa kehangatan, dinginya mulai berkurang, padahal selimut yang tersedia belum digunakan. Mau mencari ruang yang dingin, eh dapatnya justru kehangatan. Ada apa ini ?, jangan berpikir ngeres dulu….!, mau teruskan ceritanya..? Dari pada tidur juga susah, apa salahnya berbagi kehangatan.
Rupaya, saya memilih tempat tidur yang tepat menurut pikiran, yakni tempat tidur paling pinggir yang dekat AC, agar lebih dingin begitu. Setelah tidur beberapa saat justru yang terjadi rasa hangat, makin hangat dan lebih hangat, seperti terhipnotis….. Ternyata, kehangatan itu terpancar dari tembok dinding yang hanya berjarak 5 cm dari tubuh saya. Setelah saya mencoba menempelkan telapak tangan ke dinding ternyata dinding itu sangat panas. Setelah melihat suhu ruangan pada hp, ternyata menujukkan angka 37 derajat celcius. Lalu berapa panas dinding tembok itu, tentu lebih panas lagi bukan, itu ruangan sudah pakai AC pendingin lho…
Bagaimana hangatnya luar ruang ? Ketika berada di luar ruang, udara pastinya sangat panas, kalau dibandingkan dengan ukuran suhu di tanah air, Suhu pada Hp menunjuk angka 42 derajat celcius, itu pukul 21.00 malam waktu madinah. Udara yang bertiup juga hangat hampir panas. Pernah meniup bara api pembakar sate, terasa panas bukan. Seperti itulah kira kira terpaan panasnya angin Arab Saudi, apalagi siang hari, bener-bener ngak ada sejuk-sejuknya, rasanya hangat sampai dengan panas sekali.
Pernah, dr. Illyas, Kasie Tim Promotif dan Preventif (TPP) menggunakan payung ketika siang hari “kemayu” kalau budaya Indonesia, begitu menyebutnya. Ini bukan selfie lho ya…setelah share gaya berpayung dipinggiran jalan Arab Saudi yang terik itu. Rupaya Dia mencoba menggunakan alat pelindung diri dari terpaan panas Arab Saudi. Ingin merasakan mana yang paling nyaman, sehingga ketika memberi penyuluhan bisa lebih “makyuus” karena sudah dapat merasakan sendiri, tingkat kenyamanan dengan menggunakan pelindung diri.
“Setelah memakai baju lengan panjang, saya coba pakai payung saja, masih kurang nyaman, kemudian tambah pakai topi, lumayan sedikit nyaman, tambah lagi pakai tutup hidung lebih nyaman, tutup hidup dibasahi air, lebih nyaman lagi, ngak percaya..? Coba sendiri”, kata Illyas.
Malam itu, saya menghabiskan 3 botol air mineral 600 ml, padahal hanya dari pukul 21.00 hingga pukul 02.00. Kerongkongan kering, bibir mulai pecah-pecah dan sebagian teman sudah mengeluh telapak kakinya juga mulai pecah-pecah.
Nah, bagaimana cara melindungi diri dari sengatan panas lebih lengkapnya, selain seperti yang sudah diperagakan oleh “model” TPP kita dr. Illyas ?. Berhubung mata sudah ngatuk, ruangan sudah mulai dingin, air minum mineral juga sudah habis, tepatnya pukul 02.00 dinihari waktu Madinah, permisi undur diri dulu ya…sampai ketemu hari berikutnya, bersambung….

Madinah, 27 Juli 2017

Oleh Prawito

Pagi ini, begitu bangun, sudah banyak petugas kesehatan yang menginap di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang terbangun, padahal waktu masih pukul 04.30 waktu Madinah. Rupanya, bisikan iman telah membangkitkan untuk bangun. Bukan sekedar bangun, tapi sudah pakaian lengkap siap shalat subuh berjamaah di Masjid. Mereka saling bertanya ditangga gedung, karena belum orientasi lapangan, maklum semalam baru sampai pukul 21.00.

Singkat cerita sampai di masjid yang tak terlalu jauh, kira-kira 250 meter dari kantor KKHI Madinah, suara azan terdengar lantang. Setelah shalat rawatib, kemudian iqomah, lalu shalat subuh berjamaah. Usia Makmumnya bervariasi, mulai dari anak-anak usia TK,SD sampai kakek. Begitu salam, ada anak kecil usia TK, mendekat dan mencium pipi jemaah samping kanan saya persis. Kedua tersenyum, anaknya berdiri dan bapaknya duduk tahiyat akhir. Anak itu, lari kebelakang dan pulang. Keduanya berangkat dan pulang ke masjid tak bersamaan, mandiri sekali anak itu…

Persis depan shaf saya, terlihat jemaah asli Arab Saudi, pakai jubah putih, berbadan tinggi besar, kakinya pecah-pecah. Serius asli manusia, bukan malaikat, seperti cerita panas dingin Arab Saudi sebelumnya yang kakinya pecah karena dampak suhu udara yang sangat panas.

Ketika keluar masjid, telah bergerombol teman-teman petugas kesehatan ngobrol dengan warga Indonesia, asalnya dari Garut, Jawa Barat, namanya Abdul Rouf. Saya sempat foto bersama dan izin memfoto kakinya yang pecah-pecah. Ketika ditanya, bagaimana agar kakinya tidak pecah ? Ia menjawab, harus selalu memakai kaos kaki dan beralas kaki, bila keluar rumah atau bepergian, sebaiknya olehkan lotion, hanya 5 real kok, beli di conter farmasi, begitu katanya.

“Saya males, pakai kaos kaki, apalagi kalau mau berwudhu dan masuk masjid untuk shalat lima waktu, makanya pada pecah seperti ini”, jelas Rouf.

Rouf, sudah menjadi mukimin 14 tahun bekerja menjadi sopir. Setiap hari mengantar bosnya, 5 kali shalat jamaah di masjid, yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari masjid. Ngak paham masjid apa, tulisannya pakai bahasa arab gundul. Ia mendapat gaji dari majikannya 2.500 real /bulan. Kalau di coversi dengan rupiah, 2.500x Rp 3.500, ketemu angka Rp 8.750.000,-/ bulan.

“Anak saya tiga orang, semua keluarga, anak istri tinggal di Garut. Sekarang, sudah 2 anak lulus kuliah, masih satu lagi yang belum lulus kuliah. Alhamdulillah cukup untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak”, tegas Rouf.

Terkait suhu udara panas, Menteri Kesehatan, Ibu Nila Moeloek, berulangkali di berbagai kesempatan menganjurkan jemaah haji dan petugas haji banyak minum, sesering mungkin, jangan menunggu haus baru minum, guna menghindari dehidrasi, kekurangan cairan tubuh yang dapat mengakibatkan heatstroke, sengatan panas.

“Saya ingatkan kepada seluruh jemaah haji dan petugas haji yang melaksanakan ibadah haji tahun ini sesering mungkin minum, jangan tunggu haus, baru minum. Pokoknya walau tidak haus, minum, minum dan minum”, begitu seruan Menkes.

Selain banyak minun, bila keluar pondokkan, bepergian, jangan lupa pakai kaos kaki, alas kaki, pakaian yang menutupi anggota tubuh, termasuk lengan dan kepala. Lebih nyaman gunakan payung, sehingga kepala dan tubuh terhindar sengatan matahari langusung. Gunakan pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat.
Bagi yang berusia lanjut, apalagi risiko tinggi, memiliki penyakit, bila bepergian harus bersama pendamping. Jangan lupa pakai masker dan selalu semprotkan air ke wajah dan bagian tubuh lainnya yang terpapar sinar matahari. Bahkan, kalau tidak penting-penting banget, tak usah bepergian.

Nah, agar tetap sehat dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, maka jaga kesehatan. Makan, minum dan istirahat yang cukup. Jangan banyak melakukan ibadah seperti umroh berkali-kali, karena sangat menguras tenaga, kalau kesehatan dan fisik tidak memungkinkan. Lebih baik fokus menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan armina dengan baik.

Tak terasa, matahari sudah tinggi, menyinari ruangan, menembus jendela kaca, pertanda sudah harus berganti agenda. Kunjungan lapangan, koordinasi dan menyiapkan diri menyambut gelombang pertama jemaah haji yang akan tiba 28 Juli, pukul 11.35 waktu Arab Saudi. Bagaimana ceritanya menyapa jemaah, suka dan bahagianya, bersambung…